Beranda blog Halaman 1052

MUI Sumenep Ternyata Sudah Miliki Pedoman Pariwisata Syariah

Media Madura
-
0

Sumenep, 6/3 (Media Madura) – Konsep Sumenep Visit Year 2018 besutan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (Disparbudpora) hingga saat ini belum jelas.

Pasalnya, dalam persiapannya, konsep tahun kunjungan itu terkesan amburadul. Bahkan terbaru, Disparbudpora mendadadak akan belajar wisata halal ke Pulau Lombok.

Padahal, sejak pertama kali didengungkan, nyaris tidak pernah terdengar wacana bahwa objek wisata di Sumenep akan dikelola dengan sistem syariah. 

Terbukti, sampai sekarang Pemkab Sumenep belum pernah melibatkan organisasi atau tokoh-tokoh keagamaan dalam upaya mempersiapkan wisata hialal tersebut. 

“Pemberitahuan dan informasi MUI akan dilibatkan (dalam persiapan visit year dan Bintek ke Lombok) belum ada,” kata Ketua MUI Sumenep, KH Safraji, Senin (6/3/2017).

Hanya saja Safraji mengakui, bahwa beberapa tahun yang lalu, soal pariwisata halal sudah menjadi atensi Pemerintah Provinsi dan MUI Jawa Timur.

“Dan MUI di Madura ini dibagi, seperti MUI Bangakalan membahas Industrialisasi Islami, Sampang Pendidikan Islami, Pamekasan Budaya Islami dan MUI Sumenep kebagian Parawisata Islami,” paparnya.

Bahkan, lanjut Safraji, MUI se Madura telah membukukan memiliki pedoman yang disebut pariwisata syariah itu, diantaranya berisi, tempat ibadah itu harus ada tempat ibadah, pengunjung harus mengikuti aturan syariat serta adanya label-label syariat. 

“Jadi, wisata halal itu semua berkenaan dengan corak-corak Islami, dan jika pedoman itu memang dibutuhkan untuk pengembangan wisata halal Sumenep, pedoman itu rencananya akan kami serahkan ke Disparbudpora,” tandasnya. 

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Aktivis Sarankan Disparibud Pamekasan Prioritaskan Destinasi Wisata Unggulan

Media Madura
-
0

Pamekasan, 6/3 (Media Madura) – Ketua Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI) Pamekasan, Zainul Hasan meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparibud) Pamekasan, Madura, Jawa Timur agar memprioritaskan destinasi wisata unggulan.

Menurut Hasan, seharusnya dengan keterbatasan anggaran pengembangan wisata tidak perlu berambisi membuka wisata-wisata baru. Namun, cukup memilih satu lokasi wisata yang bisa menjadi unggulan.

“Kalau semua dibangun, fasilitas yang ada di lokasi wisatanya akan minim,” katanya, Senin (6/3/2017).

Ditambahkan oleh Hasan, jika semua lokasi wisata dibangun akan makin sulit bisa memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekalipun bisa ditarik biaya masuk lokasi wisata, hasilnya hanya akan cukup untuk biaya operasinal tampa mampu menambah pemasukan PAD. Bahkan pengunjung yang datang jadi kecewa dan enggan kembali.

“Saya pikir, anggaran fokus kembangkan ke satu lokasi yang bisa diunggulkan tetapi lengkapi semua fasilitasnya, agar pengunjung terkesan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pamekasan, Ach, Sjaifuddin mengatakan pengembangan wisata Pamekasan, di tahun 2017, difokuskan di tiga tujuan wisata. Dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp 5 miliar yang bersumber dari APBD 2017.

Tiga destinasi wisata dimaksud Pantai Jumiang, di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Bukit Brukoh di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, dan Ekowisata di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan.

Reporter: Rifqi
Editor: Ahmadi

Ini Penyebab PKL Protes ke Pemkab Sampang

Media Madura
-
0

Sampang, 6/3 (Media Madura) – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di halaman Gor Indoor Wijaya Kusuma, melakukan protes ke kantor Pemkab Sampang, Senin (6/3/2017) pagi.

Mereka menilai selama ini pemerintah sengaja membiarkan sebagian PKL yang berjualan di luar halaman Gor Indoor tanpa ada tindakan tegas dan sarana di lokasi disediakan pemerintah itu tak kunjung dilengkapi fasilitas penunjang seperti ketersedian air dan tempat teduh pedagang.

“Kalau mau ditertibkan dan ditata dengan baik, ya ayo semuanya harus dirangkul. Tapi jangan sampai tebang pilih. Apalagi fasilitas di sana belum lengkap,” keluh Ketua Peguyuban Pujasera Baru Farid, Senin (6/3/2017).

Sementara, Kabid Pengembangan UKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (DKUMTK) Sampang, Mada Ningsih, mengatakan penataan PKL sudah berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Sedangkan mengenai pengadaan sarana dan prasarana masih bertahap dan akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran dan Kegiatan (PAK) tahun 2017.

“Kalau sekarang memang tidak dianggarkan, saat ini kami hanya menata dan sosialisasi,” ujarnya.

Mada menjelaskan, untuk sarana penunjang air sudah dikoordinasikan dengan pihak Koni Sampang. Begitu pun terkait instalasi listrik sudah disediakan oleh pihak Disbudparpora.

“PKL harus sabar, kita akan fasilitasi, tapi sesuai mekanisme yang ada,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kabid PPKU Satpol PP Sampang, Choirijah, mengaku akan segera menertibkan PKL yang berada di dua jalan protokol yakni Jalan Wahid Hasyim dan Jaksa Agung Suprapto.

“Kalau yang di depan RSUD itu tetap akan direlokasi, cuma sampai saat ini masih belum ada lokasi. Masak Kalau belum ada lokasinya mau direlokasi. Tapi mengenai PKL yang masih ada di jalan, saat ini kami akan tertibkan. Ini kami sudah siapkan pasukan,” tegasnya.

Untuk diketahui, jumlah PKL yang direlokasi ke dalam halaman Gor Indoor Wijaya Kusuma yaitu berjumlah 83 PKL dibagi dalam dua waktu berbeda. Untuk pagi sampai pukul 16.00 WIB itu ada 38 PKL, kemudian sore sampai pukul 00.00 WIB dini hari itu ada 45 PKL.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Pegawai Disdik Dominasi PNS Indisipliner

Media Madura
-
0

Sumenep, 6/3 (Media Madura) – Kantor Inspektorat Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mencatat, sedikitnya ada 7 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sumenep pada tahun 2016 yang terkena sanksi penurunan pangkat.

Ke 7 abdi negara itu disanksi lantaran terbukti melanggar kode etik pegawai atau indisipliner.

“Mereka (disanki) karena tidak mematuhi kode etik pegawai, diantaranya berupa penurunan pangkat tiga tahun,” terang Inspektur Inspektorat Sumenep, M Idris, Senin (6/3/2017).

Idris mengungkapkan, para PNS indisipliner tersebut didominasi oleh pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) , karena empat diantaranya berada di bawah naungan instansi tersebut. 

“Sedangkan 3 lainnya menyebar di Kecamatan dan SKPD di lingkungan Pemkab,” jelasnya. 

Menurut Idris, dari sekian pelanggaran PNS yang pihaknya tangani, memang tidak ada yang sampai terkenan sanksi pemberhentian.

“Karena pelanggarannya juga ringan seperti bolos dan hubungan asmara,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, dalam penanganan PNS indisipliner, prosesnya bertahap, sebelum ke Inspektorat, terlebih dulu pelanggaran ditangani di masing-masing SKPD terkait.

“Jadi pembinaan itu berada di masing-masing SKPD, barukalau SKPD sudah tidak mampu, proses dilimpahkan ke Inspektorat,” tandasnya. 

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

UNBK Dibawah Kemenag Sumenep Hanya 3 Lembaga

Media Madura
-
0

Sumenep, 6/3 (Media Madura) -Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2017 dibawah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) hanya ada 3 lembaga dari 308 lembaga. 

“Untuk tahun ini, tingkat MTs yang akan menggelar UNBK hanya 3 lembaga, salah satunya MTsN Sumenep,” kata Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Sumenep, Muhamad Tawil, Senin (6/3/2017).

Sementara itu, untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) yang sudah siap melaksanakan UNBK sebanyak 33 lembaga dari 144 lembaga pendidikan yang ada di Sumenep.

“Lembaga pelaksana keseluruhan berada di wilayah daratan, untuk wilayah Kepulauan masih tetap melaksanakan UN seperti biasa,” imbuhnya. 

Dia menjelaskan, sedikitnya lembaga yang bisa melaksanakan UNBK karena faktor minimnya fasilitas, seperti komputer, jaringan internet dan lain sebagainya.

“Tetapi untuk kedepannya, kami berkomitmen agar semakin banyak madrasah yang melaksakan UNBK, dan kami berharap pelaksanaan UNBK tahun ini berjalan dengan lancar,” tandasnya. 

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tujuh BPD Dipecat, Bupati Sampang Digugat ke PTTUN

Media Madura
-
0

Sampang, 6/3 (Media Madura) – Bupati Sampang KH A Fannan Hasib bakal digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN). Hal itu buntut adanya pemecatan terhadap tujuh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ragung, Kecamatan Ragung, Kabupaten Sampang oleh Bupati.

Pemecatan itu setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang nomor 188.45/149/KEP/434.012/2017 tertanggal 1 Maret 2017. Alasannya karena kinerja BPD dinilai tidak efektif dan tidak menjalankan tugas pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Ragung.

Ketua BPD Desa Ragung H Rowit mengatakan pemberhentiannya itu dianggap secara sepihak dan menyalahi prosedur, karena tidak menerima informasi yang lengkap persoalan di desa.

“Kecewa dengan kebijakan Bupati ini hanya sepihak. Pemecatan ini pasca kisruh gagalnya pembentukan P2KD di Desa Ragung beberapa waktu lalu, sehingga muncul SK yang memecat 7 BPD,” ujarnya.

Kata Rowit, pemecatan BPD itu bertentangan dengan Perda nomor 4 tahun 2006 tentang BPD. Sebab, tertera di pasal 19 ayat 2 (a) menyebutkan setidaknya ada teguran tertulis sebanyak 3 kali. Serta, bertentangan dengan Perbub nomor 40 tahun 2015 tentang BPD, Bab VII pasal 17 nomor 2 (g).

Untuk itu, ia akan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Sementara sebagian pihak mendesak BPD segera membentuk P2KD. Hal itu karena mereka kurang memahami aturan yang ada.

“Kami berharap, persoalan tahapan Pilkades di desa kami ini segera menemukan solusi yang terkait, kemudian jangan sampai Pemkab Sampang melalui kebijakan yang salah, menimbulkan konflik horizontal di antara warga Desa Ragung,” tegasnya.

Singkat cerita, kekisruhan di desa tersebut mencuat setelah adanya rapat internal BPD untuk melakukan tahapan Pilkades. Namun karena masa periode BPD berakhir pada bulan April 2017 sebelum Pilkades seretak digelar, maka BPD Ragung mengirimkan surat kepada Bupati untuk dilakukan perpanjangan BPD pada bulan Februari 2017 agar tidak cacat hukum saat melaksanakan Pilkades.

“Surat permohonan perpanjangan BPD dari Desa tidak direspon, malah Bupati secara sepihak mengelurkan surat keputusan memecat 7 anggota BPD dengan alasan BPD tidak membentuk P2KD,” tandasnya.

Sekedar diketahui, Desa Ragung Kecamatan Ragung merupakan satu wilayah yang akan menggelar Pilkades serentak pada bulan Mei 2017 mendatang.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

AQ: Selamat untuk PBFC dan Arema FC

Media Madura
-
0

Pamekasan, 6/3 (Media Madura) – Presiden Madura United, Achsanul Qosasi memberi ucapan selamat kepada Pusamania Borneo FC (PBFC) dan Arema FC yang lolos ke final Piala Presiden 2017.

Pada partai semifinal leg kedua, Minggu (5/3/2017), PBFC mengalahkan Persib Bandung 5-3 lewat adu penalti di Stadion Si Jalak Harupat. Sementara Arema FC melumat Semen Padang 5-2 di Stadion Kanjuruhan, Malang.

“Semifinal yang menghibur. Persib (Bandung) dan Semen Padang tidak perlu bersedih, karena sepak bola sudah ada tempatnya dan harus ada pemenangnya, apapun prosesnya,” kata AQ di akun resmi klub.

Menurut AQ, suguhan 4 tim semifinal adalah drama sepak bola sejati. “Kami sangat terhibur dan sangat menikmati keindahan, ketegangan, drama, tragedi dan proses kemenangan dan kekalahan,” imbuhnya.

AQ mengungkapkan, walaupun Madura United bukan yang terlibat di semifinal, tapi aura kebanggaan terhadap sepak bola, turut mengajarkan Madura United sebuah arti perjuangan dan semangat sepak bola.

“Inilah “magicfootball”, semangat tanpa lelah yang dapat menghapus kemustahilan. Selamat untuk PBFC dan Arema FC.
Selamat menikmati final yg didambakan semua peserta. Salam Persahabatan dari Madura,” pungkasnya.

Reporter: Zainol
Editor: Ahmadi

Bupati Pamekasan Gelar Sarasehan Tokoh Agama dan Umara di Pendopo

Media Madura
-
0

Pamekasan, 6/3 (Media Madura) – Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menggelar Sarasehan Tokoh Agama dan Umara di Pendopo Agung Ronggosukowati, Senin (6/3/2017).

Achmad Syafii mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka menjaga dan mewujudkan kondusifitas daerah.

“Bagaimana kita menjaga kondusifitas Pamekasan dalam berbagai hal, tidak hanya menyangkut keamanan. Terutama isu dan maraknya beberapa hal akhir-akhir ini, seperti narkoba, ancaman NKRI dan lainnya,” kata Syafii kepada media, Senin (6/3/2017).

Isu-isu SARA dan bahaya laten PKI, imbuh Syafii, juga menjadi perhatian khusus Pemkab Pamekasan. Sehingga dengan cepat pihaknya merespon inisiatif dari para tokoh agama untuk menggelar kegiatan dimaksud.

“Alhamdulillah, dengan cepat kita sudah bisa melaksanakan sarasehan ini. Dan, kegiatan sarasehan ini kita akan tindaklanjuti,” ucap mantan DPR RI ini.

Dalam kegiatan Sarasehan ini, Syafii mengundang para tokoh agama yang berada di Bumi Gerbang Salam dan pimpinan DPRD Pamekasan. Selain itu, juga hadir jajaran forum pimpinan daerah (Forpimda) Pemkab Pamekasan.

“Jadi, nanti kami, bersama Forpimda beserta para ulama akan turun ke kecamatan-kecamatan. Kita akan kumpulkan kepala desa dan tokoh masyarakat, kita akan terus sosialisasikan bagaimana pentingnya nilai-nilai kebangsaan, menjaga NKRI dan lain sebagainya,” pungkas Syafii.

Reporter: Zainol
Editor: Ahmadi

SGRP atau SGB Kandang Utama Madura United di Liga 1

Media Madura
-
0

Pamekasan, 6/3 (Media Madura) – Manajemen Madura United hingga kini belum menentukan kandang utama mereka di Liga 1 2017 mendatang. Pilihannya, antara Stadion Gelora Ratu Pamelingan (SGRP) Pamekasan dan Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

“Sementara kami masih belum bisa mengusulkan mana yang akan dijadikan stadion utama, dan stadion alternatif,” kata Direktur PT Polana Bola Madura Barsatu (PBMB), Ziaul Haq.

Madura United mulai ragu menggunakan SGRP sebagai home base mereka di Liga 1 menyusul stadion milik Pemkab Pamekasan itu oleh PSSI dinilai tidak layak menggelar pertandingan Liga 1.

Padahal sejak stadion diresmikan pada November 2016 lalu, Madura United adalah klub paling aktif menyewa stadion. Tercatat, Laskar Sape Kerrab sudah menyumbang Rp 200 juta untuk sewa stadion, tidak termasuk pajak hiburan.

“Peluang untuk pelaksanaan pertandingan di SGRP sangat tergantung dari kondisi Filed Off Play, utamanya kerataan lapangan yang saat ini menjadi sorotan PSSI,” bebernya.

Namun begitu, Madura United berencana tetap mendaftarkan SGRP sebagai kandang mereka di Liga 1, selain Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

“Tetapi Presiden klub sudah memastikan bahwa pertandingan Madura United melawan Persib nantinya pasti akan digelar di Bangkalan,” tandas Habib sapaan akrab Ziaul Haq.

Reporter: Zainol
Editor: Ahmadi

Tanding Bola dengan Wartawan Polres Pamekasan juga Sosialisasi Operasi Simpatik Semeru 2017

Media Madura
-
0

Pamekasan, 5/3 (Media Madura) – Polres Pamekasan menggelar laga persahabatan melawan wartawan. Dalam laga di lapangan hijau Stadion Gelora Ratu Pamelingan itu juga digunakan untuk sosialisasi operasi simpatik semeru 2017.

Operasi simpatik semeru 2017 sendiri dimulai sejak tanggal 1 dan berakhir pada tanggal 21 Maret, dimana operasi ini merupakan program Polri di seluruh Indonesia yang dilaksanakan serentak.

Dalam laga tersebut tim Polres Pamekasan juga diperkuat oleh Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Inf Nuryanto.

Kapolres Pamekasan AKBP Nowo Hadi Nugroho mengatakan, pertandingan persahabatan tersebut digelar dalam rangka terus menjaga keakraban dengan jurnalis yang bertugas di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan.

Selain itu, pihaknya juga menggelar sosialisasi operasi simpatik semeru 2017 di berbagai tempat termasuk dalam laga persahabatan dengan jurnalis agar masyarakat menyadari pentingnya berkendara dengan tertib dan melengkapi surat-surat kendaraannya.

“Kalau masyarakat tertib berkendara maka akan mengurangi angka kecelakaan di Pamekasan,” kata Kapolres kepada wartawan.

Dalam pertandingan itu tim Polres Pamekasan harus menelan kekalahan dari Jurnalis FC dengan skor 1:0, meskipun diperkuat oleh orang nomor satu di libgkungan Pemkab Pamekasan yakni bupati dan Dandim 0826 Pamekasan.

Penulis: Arif
Editor: zainol

1...1,0511,0521,053...1,123Halaman 1,052 dari 1,123