Sampang, 16/3 (Media Madura) – Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman menyetujui pelimpahan wewenang Bupati A Fannan Hasib kepada Wakil Bupati Fadhilah Budiono. Mengingat kondisi tatanan Pemerintahan Sampang selama 4 tahun kepemimpinan Al Falah itu dinilai kian timpang.
“Melihat kondisi pemerintahan yang kian tak terarah ini sudah seharusnya ada pelimpahan wewenang jabatan,” ujar Aulia.
Timpangnya pemerintahan itu mulai dari minimnya serapan anggaran serta lemahnya koordinasi, pembangunan yang masih di bawah standar, dan masih banyaknya kekosongan kursi jabatan. Termasuk, evaluasi kerja di masing-masing OPD yang tak pernah dilakukan, ketidakhadiran Bupati di rapat paripurna.
Dikatakan Aulia, beberapa tahun ini bupati sudah tidak ada aktivitas serta sering meninggalkan tugas sebagai pemegang pucuk pemerintahan di Sampang. Oleh sebab itu, supaya roda pemerintahan di Sampang berjalan dengan baik bupati segera melimpahkan wewenang.
”Roda pemerintahan tidak berjalan bahkan bisa dikatakan pincang. Kalau memang sakit dan tidak bisa dipaksakan secepatnya ada pelimpahan penuh kepada wakil bupati, jangan setengah-setengah seperti saat ini,” tegasnya.
Sementara itu, dari kalangan Aktivis Pergerakan Sampang Syaifullah menuding bahwa pelimpahan jabatan bupati kepada wakil bupati sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Namun surat pelimpahan itu masih ngendon di tangan keluarga besar bupati.
Ditegaskannya, penahanan surat pelimpahan itu sengaja dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan terselubung. Salah satunya mengindikasikan adanya kebijakan yang mengarah kepada pengaturan jatah program.
”Bisa dicek sendiri ke keluarga besar bupati, bahwa bupati sebetulnya sudah tidak keberatan melimpahkan jabatannya kepada wabup, namun ada pihak-pihak terdekat yang sengaja mengulur pelimpahan itu dengan maksud dan tujuan tertentu,” jelasnya.
Pria akrap disapa Ipong ini menyampaikan, beberapa hari yang lalu santer kabar tentang pelimpahan jabatan bupati ke wakilnya. Namun, lagi-lagi karena waktu yang kurang tepat mengingat pembagian jatah program masih akan dilakukan pada triwulan kedua, maka pelimpahan wewenang itu tertahan di tangan salah satu kerabat terdekat bupati Sampang.
”Jujur kasihan melihat kondisi bupati yang harus inten berobat, termasuk saya, bahkan merasa miris ketika roda pemerintahan yang seperti saat ini tidak jelas arahnya. Apabila sudah tidak mampu memimpin selayaknya sudah ada ketegasan pelimpahan wewenang,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, adanya tudingan ada pihak keluarga yang sengaja menahan surat pelimpahan wewenang dibantah keras oleh saudara bupati K A Mukimul Haq.
”Tidak benar, saya tidak ada hubungan kesana, buat apa juga menahan pelimpahan wewenang dan tidak tahu persoalan itu,” singkatnya.
Selain itu, Wabup Fadhilah Budiono juga mengatakan beredarnya informasi terkait pelimpahan wewenang dari Bupati A Fannan Hasib itu tidak benar. Bahkan sampai saat ini tidak ada surat apapun yang masuk ke ruang meja kerjanya tentang pelimpahan tersebut.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi
