Sampang,16/3 (Media Madura) – Relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Kota Sampang, Madura, Jawa Timur, berakhir kandas. Sebab, para pedagang akhirnya terpaksa kembali berjualan di trotoar karena janji pemerintah belum teralisasi. Seperti keinginan memberikan fasilitas penunjang yakni tenda dan ketersedian air tak kunjung ditepati.
”Kami jangan dipimpong mas, kami butuh kejelasan,” ujar Mohdor salah satu PKL yang direlokasi ke Lapangan Gor Indoor Wijaya Kusuma, Kamis (16/3/2017).
Dia dengan teman-teman pedagang yang berjualan di malam hari sebanyak 30 PKL terpaksa berjualan di tempat semula karena sudah tidak tahan berada di tempat relokasi. Hal itu dikarenakan selama ini sejak di relokasi pendapatan mereka turun drastis. Bahkan kian hari bukan malah untung namun buntung.
”Terpaksa kembali ke trotoar, ini juga berpengaruh ke penghasilan sebesar 20 persen. Biasanya labakotor sekitar Rp 500 ribu – Rp 1 juta per malam dan sekarang hanya Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Sedangkan janji fasilitas tenda dan ketersediaan air belum ada kejelasan, kami akan kembali ke tempat relokasi ketika tuntutan fasilitas terpenuhi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh H. Hasan. Menurutnya, relokasi tidak akan prospek jika hanya dilakukan jangka pendek. Maka dari itu, pria bertubuh gemuk itu berharap, jika memang akan ditertibkan fasilitas harus tersedia.
”Banyak pedagang yang merugi, tempat relokasi sepi pembeli, apalagi fasilitas yang disediakan pemerintah minim, hanya lapangan saja,” ujarnya.
Sementara itu, Didik Ahmad aktivis mahasiswa yang ikut mendampingi PKL itu mengatakan, jika pemerintah ada niatan akan merelokasi PKL seharusnya sudah terlebih dahulu mempersiapkan fasilitas penunjang fasilitas.
”Bukan hanya sebatas relokasi saja, sementara fasilitas tidak jelas, meksi mereka PKL tetap punya hak untuk hidup, jangan rampas hak mereka, perlakukan mereka secara manusiawi,” jelasnya.
Didik menuturkan, sejauh ini tenda masih belum ada. Bahkan alasan pemerintah menunggu anggaran PAK itu jelas tidak masuk rasional. Berarti selama ini pemerintah hanya sebatas relokasi tanpa dikonsep dan direncanakan secara matang.
”Saling lempar tanggungjawab, ini salah satu bukti tidak ada sinergi antara OPD yang satu dengan yang lain, Jangan jadikan PKL sebagai korban kebijakan, mereka butuh ketenangan berjualan,” ungkapnya.
Semntara itu, Plt Kepala Satpol PP Sampang Rudi Setiadi mengatakan, pihaknya siap melakukan penertiban apabila fasilitas sudah dilengkapi. Pihaknya mengakui jika dukungan dari OPD terkait masih belum jelas.
”Tugas kami hanya menertibkan, apa boleh buat kalau di lapangan kondisinya seperti ini,” singkatnya.
Sementara Kabid Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Diskop UMTK Sampang Madaningsih kembali berdalih, saat ini memang belum difasilitasi karena untuk fasilitas masih menunggu perubahan anggaran kegiatan. Untuk itu dinasnya hanya mampu memberikan fasilitas lapangan saja.
”Semua kebutuhan fasilitas akan dianggarkan di PAK, bertahap, jadi tidak langsung ada,” pungkasnya.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi
