Sampang, 15/3 (Media Madura) – Madura Development Watch (MDW) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Rabu (15/3/2017) pukul 10.00 WIB.

Mereka kembali menyoroti persoalan yang membelit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sampang yang tak kunjung ada kejelasan. Padahal, para wakil rakyat itu telah membentuk Panitia Kerja (Panja) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Jawa Timur terkait BUMD.

“Miris sekali DPRD Sampang ini yang tidak serius kinerjanya sebagai fungsi kontrol terhadap BUMD,” teriak Ketua MDW Ali Mahrus, Rabu.

Mahrus panggilan akrapnya mengatakan, panja DPRD harus membuat rekomendasi kepada jajaran direksi dan komisaris BUMD. Seperti tentang deviden senilai Rp 16 miliar yang seharusnya tidak dilakukan pencairan tanpa tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Termasuk adanya Kejaksaan Negeri Sampang yang mengeluarkan SP3 terhadap tersangka Hasan Alie kasus BUMD,” jelasnya.

Untuk itu, mereka menuntut agar eksekutif menyelamatkan dan pengusutan kasus BUMD, mengkaji ulang SP3 terhadap Hasan Ali, usut skandal deviden PT SMP dan PT GSM, pemerintah daerah bertanggungjawab hilangnya PAD dari sumber migas, dan kasus pembelian SPBE dan proyek reklamasi diusut tuntas.

Massa dari MDW saat berunjuk rasa di kantor DPRD Sampang

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Sampang Fauzan Adima saat menemui massa, mengaku sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban wakil rakyat dalam merekomendasikan kepada jajaran direksi BUMD.

“Dewan sudah melaksanakan apa yang menjadi tuntutan ini, yaitu termasuk merekomendasi Bupati harus melakukan pembinaan kepada jajaran dan komisaris,” tegasnya.

Fauzan menyampaikan, selanjutnya keputusan ada di tangan Bupati untuk melanjutkan hasil panja rekomendasi tersebut. Namun, persoalan perkara SP3 terhadap Hasan Alie menjadi ranah penegak hukum.

Selain itu, kedepan wakil rakyat menyepakati akan menyelesaikan persoalan BUMD dengan mempertemukan eksekutif dan beberapa stake holder yang terkait.

“Bukan ranah dewan, kami ada pembatasan sesuai tata tertib. Nantinya akan kita temukan duduk bersama membahas ini,” tandasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan