Pamekasan, 16/3 (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendesak Dinas Sosial (Dinsos) setempat melakukan pendataan kampung pengemis.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur Abadi, pendataan itu dianggap penting dilakukan untuk menyambut peraturan daerah (Perda) tentang ketertiban sosial yang hanya menunggu pengesahan pemerintah provinsi (Pemprov).

“Saya tegaskan Dinsos segera melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan data pengemis, yang diindikasikan berada di Kabupaten Pamekasan,” katanya, Kamis (16/3/2017).

Setelah itu, tambah mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Madura (PMII) Cabang Pamekasan itu, kepala Dinsos juga diimbau memanggil kepala desanya agar warganya tidak meminta-minta di wilayah terlarang.

“Aturan itu, tujuannya, agar menghilangkan kebiasaan meminta-minta belas kasihan orang lain, terutama di tempat umum,”tegas Sahur.

Sementara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Syaiful Anam mengatakan, dirinya akan berupaya meminimalisir banyaknya gepeng di Bumi Gerbang Salam.

“Kita juga nunggu payung hukumnya, setelah itu kita akan melakukan pendekatan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk diberikan pemahaman agama dan lain sebagainya,” katanya singkat.

Reporter: Rifqi
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan