Beranda blog Halaman 121

Rakerwil AMSI Jatim usung Spirit of Majapahit

Redaksi
-
0
Rakerwil AMSI Jatim usung Spirit of Majapahit

Pamekasan – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur bakal menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Kota Mojokerto.

Rakerwil yang dijadwalkan digelar pada 18 sampai 19 Juni 2022 itu akan dilengkapi dengan city tour di Bumi Majapahit.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto, Santi Ratnaning Tias mengatakan, momen tersebut menjadi waktu yang tepat untuk mengenalkan potensi Kota Mojokerto kepada para pimpinan media, khususnya siber.

Menurut Santi, Rakerwil AMSI Jatim itu bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-104 Kota Mojokerto. Sehingga momen itu akan dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi kota dengan tiga kecamatan tersebut.

“Terutama pariwisata dan UMKM. Dalam city tour nanti salah satu destinasi wisata yakni sekolah Soekarno kecil, yakni di SDN Purwotengah dan SMP Negeri 2. Selain ke sekolah Soekarno kecil, destinasi lainnya adalah kunjungan ke UMKM yang ada di Kota Mojokerto,” terang Santi, Kamis (16/6/2022).

Selain city tour untuk anggota AMSI Jatim, HUT ke-104 Kota Mojokerto itu juga akan disemarakkan dengan berbagai acara yang digelar mulai 16 Juni hingga 1 Juli 2022. Di antaranya Kota Mojokerto bersholawat bersama Habib Syech pada 16 Juni 2022.

Lalu festival kuliner pada 17 Juni, Jatim Ampuh 24 Juni-1 Juli, Parade Mojo Bangkit 25 Juni, Job Fair dan pagelaran seni budaya pada 28 Juni, Parade Drum Band pada 29 Juni, Elingpiade 1 Juli serta penutupan Muhibah Budaya Jalur Rempah pada 2 hingga 3 Juli 2022.

Sementara Ketua AMSI Jawa Timur, Arief Rahman menyebut bahwa pihaknya terus menegaskan komitmen untuk menyajikan informasi yang sehat dan konten berkualitas bagi publik. Sekaligus profesionalitas pengelolaan media yang berujung pada model bisnis era digital secara berkelanjutan (sustainable).

Menurut Arief, Rakerwil AMSI Jatim 2022 kali ini mengusung tema “Menuju Ekosistem Digital untuk Kebangkitan Ekonomi Kreatif dan UMKM Jawa Timur”.

Dalam rangkaian Rakerwil ini, akan digelar pula seminar yang menghadirkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebagai keynote speaker. Adapun Wali Kota Mojokerto Hj Ika Puspitasari SE dan Direktur Utama PT Arkadia Digital Media, Suwarjono, dan Kukuh Dwi Kristianto Manager Regional Engangement & Sustainability PT HM Sampoerna Tbk., akan menjadi narasumber utama.

“Ini merupakan wujud kontribusi AMSI Jatim untuk membangun ekosistem digital berbasis bisnis kolaboratif. Mengingat masih banyak aspek yang perlu dibangun dalam penciptaan ekosistem digital yang terus berkembang secara eksponensial,” terang Arief.

Arief menambahkan, Rakerwil di Bumi Majapahit tersebut sekaligus menjadi penanda kebangkitan ekonomi kreatif dan UMKM Indonesia dalam percaturan global.

“Kebesaran Majapahit memberikan teladan kuat bagi kita, Jawa Timur dan Indonesia, agar mampu menjadi global player melalui ujung tombak ekonomi,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Umum AMSI Pusat, Wenseslaus Manggut menjelaskan, konten yang sehat dan berkualitas akan membantu negara mengatur kehidupan bersama, meningkatkan kualitas berpolitik, kualitas demokrasi, menjaga kohesi sosial dan menghindarkan publik dari konten yang tidak sehat, bombastis, clickbait serta yang mencelakakan.

“Konten berkualitas dan sehat itu adalah kebutuhan bersama. Karena itu harus ada upaya bersama untuk menjaganya,” ujar Wenseslaus Manggut.

“Di samping soal sumber daya manusia, masalah kita adalah bahwa ekosistem yang ada tidak memberi insentif untuk menjadi berkualitas. Seperti viral dengan clickbait sering kali lebih menguntungkan ketimbang konten yang mengikuti sekian petuah dalam ilmu jurnalisme,” papar dia.

Karena hal menyangkut kehidupan bersama, lanjut Wenseslaus Manggut, upaya yang digagas oleh tim media sustainability Dewan Pers, tentu bukan untuk kepentingan industri media belaka. Itu adalah jalan agar media tetap mengabdi kepada kepentingan publik, serta menguatkan unsur kepentingan bersamanya.

“Semua elemen. Civil society, legislatif, para pebisnis, platform dan pemerintah harus mendukung upaya ini,” tandasnya.

Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) AMSI Jatim 2022 ini didukung penuh oleh Pemerintah Kota Mojokerto, PT HM Sampoerna, Tbk., Djarum Foundation, PT Petrokimia Gresik, Pelindo, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel dan Grab.(Rilis/AMSI)

Paripurna Penjelasan Bupati Atas Pertanggungjawaban APBD 2021

Redaksi
-
0
Paripurna Penjelasan Bupati Atas Pertanggungjawaban APBD 2021

Sampang, (Media Madura) – DPRD Sampang menggelar rapat paripurna tentang nota penjelasan bupati terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Rabu (15/6/2022).

Rapat digelar di gedung Graha Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Fadol didampingi Wakil Ketua I Amin Arif Tirtana bersama anggota DPRD.

Turut hadir, Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan, staf ahli, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, serta jajaran BUMD.

Paripurna tersebut juga membahas tentang pengumuman dan penetapan nama-nama anggota panitia kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021. 

Ketua DPRD Sampang Fadol mengatakan, rapat paripurna ke delapan masa sidang ke-III tahun ke-III penyampaian nama-nama anggota Panja LHP BPK RI tahun anggaran 2021 dan nota penjelasan Bupati atas Raperda pertangungjawaban APBD 2021.

“Pada 13 Juni 2022 badan musyawarah DPRD telah mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sampang membahas surat BPK RI pada 13 Mei 2022 perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021,” ucap Fadol.

Ia menuturkan, rapat juga membahas surat dari Bupati Sampang pada 8 Juni 2022 tentang penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Kemudian, hasil rapat badan musyawarah (Banmus) disampaikan oleh Dedi Dores. Politisi PPP itu mengungkapkan, berdasarkan undangan Ketua DPRD pada 13 Juni 2021 bahwa Banmus dengan TAPD dan tim Raperda telah mengadakan rapat badan musyawarah untuk membahas jadwal kegiatan DPRD tahun 2022.

Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat menyampaikan nota penjelasan Bupati Sampang terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

Haji AB menerangkan, laporan keuangan daerah merupakan implementasi Pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kutipannya menyebutkan, kepala daerah menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Semua pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai proses pertanggungjawaban wajib dilaporkan ke DPRD, dan alhamdulillah laporan keuangan kita memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kalinya,” kata Haji AB sapaan akrab Abdullah Hidayat.

“Artinya secara umum Pemerintah Kabupaten Sampang telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,” sambungnya.

Kata dia, posisi keuangan per 31 Desember 2021 untuk realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan sudah tepat.

Tak hanya disitu, Wabup juga memaparkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 sebesar 135.432.215.322,75 terealisasi sebesar 135.499.437.439,15 atau 100,05 % yang berasal dari sumber-sumber pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

“Realisasi PAD terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 77.826.283.714,40 atau memberikan kontribusi sebesar 57,44 % dari total realisasi PAD,” jelasnya.

Sedangkan, pendapatan Transfer pada tahun 2021 dianggarkan sebesar 1.490.748.273.252,25 terealisasi sebesar 1.573.769.219.900,14 atau 105,50 % yang berasal dari sumber pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pencapaian opini WTP empat kali itu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sampang untuk terus meningkatkan kinerja agar bisa dipertahankan. Pengelolaan keuangan harus semakin baik transparan dan akuntabel.

Maka itu, Wabup berharap laporan yang disampaikan ke legislatif memperoleh tanggapan positif dari segenap anggota DPRD sehingga dapat dibahas lebih lanjut dalam agenda sidang-sidang berikutnya.

“Kami berharap DPRD untuk mencermati lebih jauh, memahami kondisi dan muatan laporan secara keseluruhan serta memberikan masukan, saran, pendapat maupun kritikan yang bersifat konstruktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan,” tutupnya. (Ryn/Arf)

SIWO PWI Pamekasan Resmi Daftar Anggota Fungsional KONI

Redaksi
-
0
SIWO PWI Pamekasan Resmi Daftar Anggota Fungsional KONI

Pamekasan, (Media Madura) – Pengurus Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, resmi mendaftar menjadi Anggota Fungsional Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pamekasan, Rabu (16/6/2022).

Penyerahan berkas pendaftaran dilakukan berbarengan dengan pelepasan kontingen Pamekasan untuk berjuang ke Porprov ke-VII Jatim 2022 di Mandhapa Agung Ronggosukowati Pamekasan.

Ketua SIWO PWI Pamekasan, Zainol Atikurrahman didampingi Pembina Tabri S Munir, Sekretaris Syahid Mujtahidy, dan Bendahara Andikurrahman, menyerahkan berkas ke Ketua KONI Pamekasan Djohan Susanto. Penyerahan itu disaksikan langsung oleh Kepala Disporapar Pamekasan, Kusairi, dan 187 atlet Pamekasan.

“Tujuan, SIWO PWI Pamekasan mendaftar jadi Anggota KONI Pamekasan tidak terlepas dari niat SIWO untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan memajukan olahraga di Pamekasan. SIWO juga memiliki ajang, bernama Powarnas. Kami juga serius unuk mewadahi rekan seprofesi untuk berperan di sana,” katanya.

Secara historis, SIWO berperan aktif dalam terbentuknya KONI, yang prosesnya dimulai pada tahun 1966 silam, hinga SIWO juga menjadi penanggung jawab penyelenggaraan PON di Surabaya, Jatim 1969.

“Kolaborasi ini juga harus dipertahankan dan dirawat melalui mendaftar sebagai Anggota Fungsional. Apalagi, kami memenuhi syarat bedasarkan AD/ART KONI,” Zainol Atikurrahman.

SIWO PWI menyerahkan berkas lengkap sesuai persyaratan yang tertuang di AD/ART KONI. Berdasarkan Anggatan Rumah Tangga KONI Pasal 12, putusan status pendaftar akan ditentukan paling lambat 60 hari, terhitung sejak surat permohonan diserahkan.

“Kami terima berkas ini dan akan mengkaji, sebelum nantinya diputuskan. Kami apresiasi semangat SIWO yang punya kepedulian terhadap perkembangan olahraga di Pamekasan,” pungkas Ketua KONI Pamekasan, Djohan Susanto. (*)

Bupati Pamekasan Gelar Pembekalan dan Pembinaan Kades: Jadi Pemimpin Harus Sabar

Redaksi
-
0
Bupati Pamekasan Gelar Pembekalan dan Pembinaan Kades: Jadi Pemimpin Harus Sabar

Pamekasan, (Media Madura) – Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengumpulkan seluruh kepala desa (Kades) di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Kamis (16/6/2022).

Para kepala desa akan mengikuti pembekalan dan pembinaan oleh bupati langsung. Pembekalan dan pembinaan digelar Pemkab Pamekasa pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2022.

Tidak hanya kepala desa terpilih, kegiatan pembekalan dan pembinaan diikuti seluruh kepala desa lama.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati, Baddrut Tamam-Fattah Jasin, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pembekalan dan pembinaan Kades oleh Pemkab Pamekasan dinilai penting oleh Bupati Baddrut Tamam, karena Kades merupakan pemimpin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Jadi pemimpin harus sabar menghadapi segala persoalan yang dihadapinya di tengah-tengah masyarakat,” kata Baddrut Tamam.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga juga mengajak seluruh Kades di Pamekasan, untuk mengayomi masyarakat, fokus bekerja, merealisasikan program, termasuk penguatan ekonomi masyarakat melalui strategi tematik.

“Ayo kita bekerja sama melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, fokus mengambangkan potensi desa melalui strategi tematik,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, pentingnya kolaborasi antara Pemkab dengan Pemdes dalam menguatkan pemerintahan Pamekasan.

“Tidak ada yang lebih mulia dan terhormat diantara kita, karena hanya ingin melayani masyarakat di desa kita masing-masing,” pungkasnya. (Zainol/Arif)

Lepas 187 Atlet ke Porprov Jatim, Fattah Jasin Sampaikan Pesan Bupati Pamekasan

Redaksi
-
0
Lepas 187 Atlet ke Porprov Jatim, Fattah Jasin Sampaikan Pesan Bupati Pamekasan

Pamekasan, (Media Madura) – Sebanyak 187 atlet dari 23 cabang olahraga (cabor) dilepas Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin, di Mandapa Aghung Ronggosukowati Pamekasan, Kamis (16/6/2022).

Ratusan atlet di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pamekasan itu akan mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Jawa Timur 2022.

Pelepasan atlet dihadiri sejumlah pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disporapar), Kusairi, Ketua KONI Pamekasan, Djohan Susanto, termasuk para atlet yang akan bertanding di semua cabor.

Sebelum dilepas, kontingen asal bumi Gerbang Salam mendapat arahan dari Wabup Fattah Jasin.

Wabup Fattah Jasin meminta para atlet tampil totalitas, sehingga bisa mendulang prestasi di ajang tersebut. Masyarakat Gerbang diharapkan mendoakan perjuangan para atlet.

Wabup Fattah juga menyampaikan agar para atlet menjaga nama baik Pamekasan selama Porprov. Karena merupakan pesan dari Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.

“Bapak Bupati Pamekasan berpesan juga agar semua atlet sportif dalam bertanding, dan menjadi atlet yang baik dan murah senyum,” kata Fattah Jasin.

Fattah Jasin menambahkan, akan ada kenaikan reward bagi atlet yang berprestasi di Porprov kali ini. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet Pamekasan.

Kenaikan bonus bagi atlet tersebut, menurut Fattah Jasin, hasil kesepakatan antara eksekutif dan legisltatif.

Jika Porprov sebelumnya, peraih mendali emas mendapat bonus sebesar Rp 20 juta, kali ini pemerintah menaikkan menjadi Rp 25 juta.

“Sementara untuk medali perak senilai Rp15 juta dan medali perunggu sebesar Rp 10 juta,” pungkasnya.

“Kami berharap para atlet selalu tersenyum. Semangat demi mengharumkan nama baik Pamekasan, ” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Kontingen Pamekasan Porprov 2022 Kuswadi menyampaikan, target capaian prestasi selaras dengan keinginan Bupati Pamekasan,  yakni bisa berada di posisi 10  besar. Pihaknya optimistis capaian prestasi itu bisa tercapai. Sementara pada Porprov 2019 lalu, Pamekasan berada di peringkat 14 se-Jawa Timur.

“Kami optimis menargetkan masuk 10 besar se-Jatim. Persiapan yang kami lakukan sejak dua tahun lalu,” pungkasnya. (Zainol/Arif)

Pagar Seng Proyek Rp 24 Miliar Mudah Roboh

Redaksi
-
0
Pagar Seng Proyek Rp 24 Miliar Mudah Roboh

Sampang, (Media Madura) – Sekeliling lokasi pengerjaan proyek Jalan Lingkar Wijaya Kusuma di alun-alun Sampang dipagari seng. Tak sangka, pagar yang disokong tiang kayu itu ternyata mudah roboh.

Hanya sekejap saja pagar seng di pintu masuk lokasi proyek terlihat miring dan hampir roboh usai diterpa angin. Para pekerja pun mulai disibukkan dengan memperbaiki pagar.

Entah disengaja atau tidak nampaknya pekerja jasa kontruksi itu rata-rata tanpa menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) saat keluar dari dalam lokasi proyek.

“Mereng pak, robbueh (Miring pak, mau roboh-red),” ucap salah satu pekerja.

Anggaran pengerjaan lapangan Wijaya Kusuma yang kini disulap menjadi Taman Wijaya ini digelontarkan dengan total pagu Rp 24,6 miliar bersumber dari APBD 2022.

Rinciannya, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Trunojoyo sebesar Rp 18,9 miliar dan pembangunan Jalan Lingkar Wijaya Kusuma sebesar Rp 5,7 miliar.

Kucuran dana cukup fantastis bukan berarti menjamin keselamatan bagi pekerja maupun warga yang melintas di area umum lingkungan proyek. Penggunaan pagar seng sejatinya dibuat secara kokoh termasuk dari segala cuaca.

Sehingga hal ini dinilai sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kepala Bidang (Kabid) Konservasi Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang Imam Irawan mengaku akan mengingatkan pelaksana untuk memasang pagar seng yang lebih kokoh.

“Terima kasih atas masukannya nanti saya sampaikan ke pelaksana terkait itu,” singkatnya.

Polemik pembangunan proyek miliaran tersebut sering kali diperdebatkan oleh Komisi III DPRD Sampang. Berawal saat rombongan legislatif melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (8/6/2022) kemarin.

DPRD menemukan banyak kejanggalan. Plang papan proyek tak dipasang, bahan konstruksi retak yang dianggap tidak memenuhi SNI, hingga belum didirikannya bangunan kantor Direksi keet.

Komisi III dibuat kaget melihat papan proyek milik Dinas PUPR bertuliskan pembangunan Jalan Lingkar Wijaya Kusuma dianggarkan Rp 5,7 miliar. Karena komisi yang membidangi pembangunan itu merasa tidak pernah membahasnya.

“Yang dibahas ditingkat Komisi III hanya proyek RTH Taman Trunojoyo pagu Rp 18,9 miliar milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bukan PUPR, tapi kenapa muncul dua kontrak pekerjaan,” tegas Abdussalam Anggota Komisi III DPRD Sampang.

‘Peran Dingin’ Legislatif dengan Eksekutif Soal Proyek Taman Trunojoyo

Perseteruan antara Komisi III DPRD Sampang dengan eksekutif mengenai persoalan pembangunan proyek Jalan Lingkar Wijaya Kusuma terus berbuntut panjang.

Usai sidak, Dinas PUPR dan DLH termasuk pihak konsultan pelaksana serta pengawas dipanggil ke gedung DPRD.

Dalam pemanggilan itu, legislatif bersikukuh proyek yang berada di alun-alun lapangan Wijaya Kusuma dihentikan sementara. Sampai status lahan jalan tersebut mengantongi surat keputusan (SK) Bupati Sampang.

Seperti halnya yang pernah dialami para legislatif ketika mengusulkan pembangunan jalan melalui dana pokir. Dinas terkait sering meminta untuk melampirkan SK.

“Kalau keperluan kami (legislatif-red) tidak bisa karena tidak ada SK, kenapa kalau keperluan eksekutif justru tetap lanjut meski belum mengantongi SK Bupati, jangan tebang pilih dong,” ucap Abdussalam di ruang rapat besar bersama dua dinas dan pihak terkait beberapa waktu lalu.

Berlanjut pada pemanggilan kedua. Nampaknya, Dinas PUPR menyodorkan bukti pengajuan SK status jalan proyek Jalan Lingkar Wijaya Kusuma kepada Bupati Sampang tertanggal 24 Januari 2022.

Lagi-lagi, Komisi III merasakan kejanggalan. Keaslian surat pengajuan itu diragukan karena bukan pengajuan status jalan melainkan tentang usulan penambahan ruas dan panjang jalan.

Tercantum ada dua point pengajuan. Pertama usulan perubahan panjang nomor ruas 01 Jalan Wijaya Kusima semula 0,340 kilometer menjadi 0,563 kilometer. Kedua usulan penambahan ruas Jalan Lingkar Selatan dengan panjang 6,40 kilometer.

“Tapi sampai saat ini belum turun juga SK nya dari Bupati,” terang Abdussalam.

Dirinya juga mempersoalkan mengenai perencanaan proyek Jalan Lingkar Wijaya Kusuma dengan proyek Taman Trunojoyo yang ternyata disatukan namun pengerjaannya terpisah.

Keduanya memiliki surat perjanjian kontrak tersendiri dengan dua rekanan yang berbeda. Taman Trunojoyo dikerjakan oleh PT Lansekap Karya Abadi dengan nilai kontrak Rp 18,9 miliar. Sementara proyek Jalan Lingkar Wijaya Kusuma dikerjakan oleh CV Dua Putra Sejahtera Abadi dengan nilai kontrak Rp 5,7 miliar.

Kemudian, Abdussalam menyesalkan pada lampiran perencanaan itu Dinas PUPR tertera bukan sebagai pihak yang terlibat dalam perencanaan. Semua perencanaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang.

“Seharusnya di sini ada orang-orang PUPR, Kok semuanya orang-orang DLH, Ini kan surat perjanjian kontrak antara PUPR dengan rekanan,” kata Abdussalam.

Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang Hasan Mustofa menyikapi tudingan legislatif. Diakuinya sejak awal perencanaan pembangunan proyek Jalan Lingkar Wijaya Kusuma memang disusun oleh DLH.

Maka secara inklud proyek pengerjaan tersebut tercangkup dalam perencanaan proyek pembangunan RTH Taman Trunojoyo. Mengingat jalan itu bagian dari grand design dari pembangunan taman.

“Meski begitu untuk pembangunan fisik jalannya dilaksanakan oleh PUPR, tapi asistensi konsultan perencanaannya ke kami (Dinas PUPR, red),” terang Hasan.

Hasan juga menerangkan soal SK. Menurut dia, seharusnya SK dibuat setelah pembangunan selesai dikarenakan panjang jalan bisa saja tidak sama dengan perencanaan. Saat ini, jalan yang akan dibangun di dalam taman memiliki lebar 9 meter dengan panjang 200 meter.

“Bisa saja kan nanti itu lebih dari 200 meter,” ungkapnya.

Disisi lain, Kabid Konservasi Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang Imam Irawan memastikan bahwa semua spesifikasi konstruksi memenuhi SNI. Bahkan sesuai perencanaannya seluruh konstruksi pengecoran memiliki usia ekonomis 10 tahun.

“Yang jelas pemeliharaan bersifat insidentil dan terus dilakukan,” ujarnya.

Pembangunan proyek RTH Taman Trunojoyo itu dimulai sejak 5 April dan ditargetkan selesai pada 1 Desember 2022. Di lokasi taman tersebut akan didirikan tiga patung yang terbuat dari perunggu sebagai ikon Kabupaten Sampang.

Seperti patung kerapan sapi Jet Matic berserta jokinya, celurit Bunto’ Ajem (Buntut Ayam), dan payung konvertibel layaknya seperti payung di Masjid Nabawi, Madinah.

“Tiga patung ini dianggarkan Rp 3,3 miliar jadi setiap unit patung dianggarkan Rp 1,1 miliar, kalau patung sapi dikerjakan oleh seniman termula dari Bali dan payung konvertibel buatan lokal karena mau niru Madinah yang buatan Jerman dana kita tidak mampu, nanti juga di taman dihiasi beberapa jenis tanaman dari tiga kota di Indonesia,” jelasnya.

Semakin panas perseteruan legislatif dengan eksekutif, akhirnya ditanggapi langsung oleh Sekretaris Daerah Setkab Sampang Yuliadi Setiawan. Wawan sapaan akrabnya membantah jika proyek Jalan Lingkar Wijaya Kusuma tanpa melalui pembahasan DPRD.

Ia menyebut, segala rencana pembangunan daerah pasti dibahas bersama termasuk ditingkat legislatif setelah munculnya Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sehingga tidak benar jika proyek tersebut dianggap proyek siluman.

“Terus dari mana silumannya, saya pastikan itu dibahas, sudah saya kroscek tanyakan langsung ke pimpinan OPD,” tegas wawan yang juga diketahui sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wawan menuturkan bahwa pemilih keputusan dan kebijakan tertinggi di pemerintah daerah yaitu Bupati dan kedua yang bertanggung jawab secara teknis kebijakan yaitu seluruh pimpinan OPD.

Mengenai SK Jalan Lingkar Wijaya Kusuma akan diterbitkan setelah jalan tersebut selesai dikerjakan. Sesuai regulasi, untuk pembangunan jalan baru hanya diperlukan perencanaan yang matang.

Selama tahap perencanaan maka SK belum dapat diterbitkan. Sebab, proses pelaksanaannya berpotensi ada perubahan dari perencanaan awal.

“Pasti berpotensi ada perubahan, makanya harus detail panjang dan lebar, setelah detail memenuhi syarat baru bisa muncul SK, jadi tidak ada kami yang disebut melakukan hal diluar ketentuan semua sesuai prosedur,” imbuhnya. (Ryan/Arf)

Puluhan Jembatan dan Jalan di Sampang Rusak Akibat Bencana Alam

Redaksi
-
0
Puluhan Jembatan dan Jalan di Sampang Rusak Akibat Bencana Alam

Sampang, (Media Madura) – Sebanyak 37 jembatan dan jalan di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mengalami rusak parah akibat bencana alam.

Untuk itu, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang mengusulkan ke BNPB untuk dilakukan perbaikan secara prioritas.

Kepala BPBD Sampang Asroni mengatakan, tahun ini pihaknya mengusulkan 37 titik jembatan dan jalan yang mengalami kerusakan parah. Namun belum diketahui pasti kapan perbaikan dilakukan setelah usulan tersebut dilayangkan.

Asroni juga menerangkan, dari puluhan titik itu ada 2 titik lokasi menjadi sangat prioritas untuk segera diperbaiki mengingat faktor bahaya dan jalur penghubung antar desa.

“Dua titik lokasi yang sangat prioritas yaitu jembatan di Desa Somber Kecamatan Tambelangan dan Desa Daleman Kecamatan Kedungdung, ini yang harus segera diperbaiki,” ucap Asroni, Senin (13/6/2022).

Ia menuturkan, sampai saat ini BPBD masih berkoordinasi dengan BNPB terkait kelanjutan dan kepastian hal itu.

“Semua masih proses tunggu saja karena banyak hal yang dibutuhkan seperti kelengkapan dokumen dan lainnya,” tutur dia.

Asroni menerangkan, rusaknya jembatan dan jalan akibat bencana alam tidak diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sampang dikarenakan anggaran terbatas. Oleh sebab itu, usulan tersebut dilayangkan ke BNPB.

“Tetapi tidak menjamin usulan jembatan dan jalan rusak akibat bencana alam diakomodir 100 % disetujui,” tandasnya. (Ryn/Arf)

Paripurna DPRD Pamekasan Bahas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran 2021

Redaksi
-
0
Paripurna DPRD Pamekasan Bahas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran 2021

Pamekasan, (Media Madura) – DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2021. Senin (13/06/2021) pagi.

Dalam sidang paripurna yang juga disiarkan secara live melalui zoom meeting tersebut, Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin membacankan isi Nota laporan pertanggungjawaban anggaran perintah tahun 2021 tersebut.

Sejumlah hal disampaikan di hadapan wakil rakyat yang juga dihadiri oleh unsur Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala dinas tersebut. Mulai realisasi anggaran, pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, belanja modal, penerimaan, pengeluaran pembiayaan daerah dan sejumlah hal lainnya.

Fattah Jasin juga menyapaikan bahwa terdapat sejumlah target yang belum terealisasi dengan baik pada anggaran tahun 2021 ini karena adanya sejumlah kendala.

“Tentu kedapan kami akan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh target khususnya program kerja bisa terlaksana dengan baik,” katanya.

Salah satu kendalanya yakni  penerapan sistem keuangan yang membutuhkan adaptasi yakni sistem keuangan daerah dan juga SIPD kemendagri yang semuanya harus online.

Meskipun begitu, kata Wabup Pamekasan yang baru dilantik ini, pihaknya merasa sangat senang karena APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2021 ini mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pemgecualian (WTP) dari BPK.

Sementara itu Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman menuturkan, pihaknya menyambut baik atas nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 tersebut, dan akan diparipurnakan kembali dengan mendengarkan tanggapan atau pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Pamekasan.

“Kita menyambut baik hal itu, tetapi kan ini masih berlanjut dan akan diparipurnakan kembali. Setelah ini akan ada sidang paripurna lagi dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi,” pungkasnya.(Ist/Adv/Arf)

Gunung Bromo Lebih Indah dengan Batik Pamekasan

Redaksi
-
0
Gunung Bromo Lebih Indah dengan Batik Pamekasan

Pamekasan, (Media Madura) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar Gebyar Batik Pamekasan di Gunung Bromo, Sabtu (11/6/2022).

Acara tersebut berkolaborasi dengan Eksotika Bromo. Hamparan Pasir Berbisik Gunung Bromo, jadi tempat favorit Batik Pamekasan unjuk keindahan.

Batik Pamekasan yang memiliki banyak ragam motif dan warna, bak semakin mempercantik keindahan dan pesona Pasir Berbisik Gunung Bromo.

Puluhan busana batik yang ditampilkan pada pegelaran itu merupakan hasil tangan dingin para desainer kondang asal Bumi Gerbang Salam.

Terhitung, ada 6 desainer yang terlibat kuat dan memsukseskan acara gebyar batik Pamekasan di Gunung Bromo.

Keenam desainer tersebut ialah Herdy Seset, Pepeng Brianto, Lutfianto, Bagus Dwi Prasetyo, Alvien Oktava, dan Desainer Nasional, Embran Nawawi.

Dalam setiap karyanya, 6 desainer tersebut mengusung tema berbeda tetapi satu konsep yaitu Mystical Adventure.

Alhasil, keindahan batik Pamekasan pun sukses menyedot perhatian wisatawan lokal maupun asing, yang sedang berwisata di Gunung Bromo. Untuk mendekat ke lokasi acara.

Dari Pemkab Pamekasan, hadir Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin, didampingi Sekretaris Daerah Pamekasan, Totok Hartono, dan Ketua DRPD Pamekasan, Fathorrahman.

Selain itu, sejumlah kepala dinas, dan 13 Camat se-Kabupaten Pamekasan turut hadir menyaksikan pagelaran Gebyar Batik Pamekasan 2022 di Pasir Berbisik Gunung Bromo.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin ingin batik Pamekasan sejajar dengan daerah-daerah perajin batik yang lebih dulu terkenal.

Menurutnya, ada yang membedakan antara batik Pamekasan dengan batik dari daerah lain. Selain dari motif, batik Pamekasan terkenal dengan harga paling murah, dengan kualitas yang tidak mengecewakan.

“Kalau tidak percaya silakan dikunjungi, jangan hanya dilihat, dan dipegang saja tapi dibeli, karena harganya murah,” kata Fattah Jasin.

Pihanya menceritakan pengalamannya sewaktu menjabat PJ Bupati Pamekasan, pada 2018 lalu. Kala itu, Ibu Hamengkubuwono ke X berkunjung ke Pamekasan dan memborong 5 karung batik tulis Pamekasan di Pasar 17 Agustus. Karena mengakui batik Tulis Pamekasan sangat murah.

“Beliau membeli 5 karung batik karena harganya murah dengan harga grosir,” ceritanya.

Pasar 17 Agustus merupakan salah satu pasar terbesar batik Tulis di Pamekasan. Mayoritas pedagang adalan perajin batik. Sehingga, tidak ayal, jika batik dengan kualitas bagus bisa dijual dengan sangat murah.

“Banyak pengunjung yang datang dari Jakarta, luar pulau semuanya tumpah ruah beli batik di Pasar 17 Agustus,” ungkap Fattah Jasin.

Fattah Jasin juga merasa bersyukur karena perajin batik bisa meraup keuntungan fantastis, saat Pemkab Pamekasan menggelar Gebyar Batik Pamekasan di Malang, Sabtu (19/3/2022). Keuntungan yang dikantongi perajin sebesar Rp 300 juta dalam sekali acara.

Keuntungan tersebut, tentu membantu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Pamekasan.

“Saya mewakili pembatik dan perajin batik se-Pamekasan menyampaikan terima kasih terhadap panitia penyelenggara Eksotika Bromo karena telah memberikan kesempatan terhadap Kabupaten Pamekasan untuk menampilkan keindahan batik tulis Pamekasan untuk dunia,” pungkasnya. (Zainol/Arif)

MH Said Abdullah Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Pamekasan

Redaksi
-
0
MH Said Abdullah Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Pamekasan

Pamekasan, (Media Madura) – MH Said Abdullah menggelar sosialisasi 4 Pilar tahap III di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kamis (9/6/2022) pagi.

Kegiatan anggota MPR RI yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil XI Jawa Timur itu, dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, agama, pemuda dan SDM PKH.

Dalam acara sosialisasi tersebut tetap menerapkan regulasi protokol kesehatan (Prokes), yang ditempatkan di Hall Madinah Hotel dengan peserta 150 orang yang terdiri dari berbagai kalangan.

Salah satu narasumber, Nadi Mulyadi mengatakan, dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan kali ini lebih mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai sesama manusia.

“Negara Indonesia yang beragam suku bangsa dan bahasa harus semakin diperkuat dan dirawat oleh semua pihak termasuk tokoh masyarakat. Apalagi yang hadir kali ini juga ada dari SDM PKH,” ungkapnya Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) PCNU Pamekasan tersebut.

Untuk itu, kata Nadi, sapaan akrabnya, selain tokoh masyarakat dan pemuda, SDM PKH merupakan salah-satu garda terdepan dalam menjaga keutuhan negeri dengan edukasi langsung kepada masyarakat bagaimana pentingnya menghayati dan menjaga keutuhan NKRI.

“Melalui kelompok-kelompok keluarga penerima manfaat sehingga terjadi ketuk tular. Melalui sanak famili, kerabat dan tetangga tetangga sekitarnya. Itulah salah kunci perekat sesama anak bangsa,” terang mantan branch manager Jawa Pos Radar Madura ini.

Dari perekat itu semua, sambung mantan Manajer Persepam MU tersebut adalah empat pilar, UUD 45, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Tentunya dari itu semua tidak boleh merasa paling benar dan menyalahkan yang tidak sepemikiran dengan dirinya sendiri.

“Agar ditanamkan dalam diri kita tentang kesadaran kepada publik, tentang konsep berbangsa yang penuh toleransi, menghargai segala perbedaan, hidup bergotong royong yang penuh rasa welas asih, dan menghargai hukum, yang ada. Itulah pentingnya sosialisasi empat pilar tersebut,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa timur Kusnadi, bahwa menghadapi era digital berharap semua pihak harus mampu memfilter setiap informasi, tidak lantas langsung mengambil diambil mentah-mentah.

Menurutnya dari salah satu faktor yang mempengaruhi kondusifitas adalah informasi sesat dan menyesatkan yang sengaja digulirkan untuk memecah belah keutuhan NKRI yang majemuk ini.

“Tak ada kata lain, selain menjalankan dan mengamalkan 4 pilar. Kerena semua hal tersebut tidak ada yang bertentangan dengan agama manapun, terutama Pancasila,”  tegas pria yang Juga ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur ini.

Kusnadi berpesan terutama kepada pemuda untuk ikut andil bersama sama membangun negeri ini dengan toleransi dan gotong royong. Karena NKRI tetap kokoh ketika rasa memiliki dan tenggang rasa tetap terpatri.(Rls/Arf)

1...120121122...1,123Halaman 121 dari 1,123