Pamekasan, (Media Madura) – DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2021. Senin (13/06/2021) pagi.
Dalam sidang paripurna yang juga disiarkan secara live melalui zoom meeting tersebut, Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin membacankan isi Nota laporan pertanggungjawaban anggaran perintah tahun 2021 tersebut.
Sejumlah hal disampaikan di hadapan wakil rakyat yang juga dihadiri oleh unsur Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala dinas tersebut. Mulai realisasi anggaran, pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, belanja modal, penerimaan, pengeluaran pembiayaan daerah dan sejumlah hal lainnya.
Fattah Jasin juga menyapaikan bahwa terdapat sejumlah target yang belum terealisasi dengan baik pada anggaran tahun 2021 ini karena adanya sejumlah kendala.
“Tentu kedapan kami akan berupaya semaksimal mungkin agar seluruh target khususnya program kerja bisa terlaksana dengan baik,” katanya.
Salah satu kendalanya yakni penerapan sistem keuangan yang membutuhkan adaptasi yakni sistem keuangan daerah dan juga SIPD kemendagri yang semuanya harus online.
Meskipun begitu, kata Wabup Pamekasan yang baru dilantik ini, pihaknya merasa sangat senang karena APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2021 ini mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pemgecualian (WTP) dari BPK.
Sementara itu Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman menuturkan, pihaknya menyambut baik atas nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 tersebut, dan akan diparipurnakan kembali dengan mendengarkan tanggapan atau pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Pamekasan.
“Kita menyambut baik hal itu, tetapi kan ini masih berlanjut dan akan diparipurnakan kembali. Setelah ini akan ada sidang paripurna lagi dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi,” pungkasnya.(Ist/Adv/Arf)
