Beranda blog Halaman 18

Hj. Ansari Dorong Kementerian Haji dan Umrah Perbaiki Pelayanan

Pamekasan, (Media Madura) – Pada Rapat Paripurna ke-6, masa persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. DPR RI mengesahkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai mitra komisi VIII.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Ansari mendorong agar Kementerian Haji dan Umroh dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang khususnya dalam hal perbaikan pelayanan.

“Kami mendorong agar Kementerian ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang. Memperbaiki pelayanan, terus berbenah agar pelaksanaan haji maksimal,” katanya usai menghadiri sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, senayan. Jakarta.

Ditegaskan oleh legislator perempuan asal Madura ini, perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dengan tujuan agar pelaksanaan ibadah haji semakin baik dan pelayanannya terus meningkat.

“Setelah pelaksanaan haji tahun 2025 kemarin, kami melakukan evaluasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji dan umrah, baik di dalam negeri maupun di tanah suci,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa Kementerian yang dipimpinnya akan terus berusaha agar bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaah haji dan umrah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. “Kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita,” ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2025 (1446 H) adalah sebanyak 221.000 jemaah, dengan rincian Jemaah Reguler, 203.320 kuota, Jemaah Haji Khusus, 17.680 kuota.

Sementara, jumlah jamaah umrah Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 (Januari-Maret) mencapai 547.122 orang dengan rincian bulan Januari 2025 sebanyak 218.964 jamaah, Februari 2025: 217.268 jamaah, Maret 2025: 110.890 jamaah.(Ist/Rls)

Gempa Guncang Sumenep, Hj. Ansari Dorong BNPB-BPBD Mitigasi Bencana

0

Pamekasan, (Media Madura) – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumenep, Jawa Timur, bahkan gempa juga terasa di Kabupaten lainnya, baik di Kabupaten Pamekasan maupun Sampang.

Gempa terjadi pada Senin (30/9/2025) pukul 23.49 WIB. BMKG mencatat pusat gempa berada di koordinat 7.25 LS dan 114.19 BT, sekitar 47 km tenggara Sumenep, dengan kedalaman 13 km. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ansari mendorong BNPB maupun BPBD untuk melakukan mitigasi bencana dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebencanaan.

“Gempa ini menjadi pengingat bahwa bencana bisa datang kapan saja. Saya mendorong BNPB dan BPBD melakukan mitigasi bencana, tidak hanya tanggap darurat, tetapi juga melalui program pencegahan dan edukasi kepada masyarakat,” kata Hj. Ansari.

Ia menambahkan, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya sistematis untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam maupun non-alam, termasuk peningkatan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Hal itu sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tujuan utama mitigasi adalah meminimalkan kerugian dan memaksimalkan kesiapan untuk menghadapi risiko bencana. 

“Kesiapsiagaan masyarakat penting untuk meminimalisir risiko korban jiwa maupun dampak lainnya. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang kebencanaan,” ujarnya.

Hj. Ansari juga mengimbau warga untuk tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti arahan resmi dari BMKG serta BPBD setempat.

Seperti diketahui, wilayah Madura merupakan wilayah yang rawan gempa bumi, hal itu berdasarkan catatan BMKG. Gempa bumi di Madura bahkan tercatat dalam arsip kolonial sejak abad ke-19. (Ist/Rls)

Hj. Ansari Harap Sekolah Rakyat Angkat Kearifan Lokal dan Bersinergi dengan Pesantren

0

Pamekasan, (Media Madura)- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, Hj. Ansari berharap agar Sekolah Rakyat mengangkat kearifan lokal dan bersinergi dengan Pondok Pesantren.

Hal diungkapkan saat ditemui usai menghadiri forum koordinasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Kesejahteraan Sosial se-Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Sabtu (27/09/2025) pagi.

“Sekolah Rakyat jangan sampai menghilangkan kearifan lokal, jadi jika bersinergi dengan pondok pesantren, para ulama, kiai yang ada di Madura itu akan jauh lebih baik,” katanya.

Dijelaskan, materi pembelajaran di Sekolah Rakyat mestinya juga mengangkat materi bermuatan lokal dan materi keagamaan.

“Saya mendorong agar bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan baik dengan NU, Muhammadiyah, SI, Persis, Perti dan lainnya,” urainya.

Legislator asal Madura ini menjelaskan bahwa Madura memiliki akar keagamaan yang kuat sehingga materi keagamaan perlu mendapat porsi di Sekolah Rakyat.

Disamping itu Hj. Ansari menekankan, Sekolah Rakyat harus menjadi salah satu sarana untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sebagai bagian dari budaya nasional.

“Jika ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun yang akan datang, kebudayaan kita hanya tinggal cerita dan bangsa kita sudah kehilangan identitas kebudayaannya karena tidak ada lagi yang peduli,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik masukan dari Hj. Ansari, anggota Komisi VIII DPR RI ini. Bahkan pihaknya akan menginstruksikan Sekolah Rakyat untuk berkoordinasi dengan para ulama dan tokoh pesantren di Madura.(Ist/Arf)

Hj. Ansari Dorong Kemensos Entaskan Kemiskinan di Madura dengan Program Sekolah Rakyat

0

Bangkalan, (Media Madura) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, Hj. Ansari menghadiri forum koordinasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Kesejahteraan Sosial se-Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Sabtu (27/09/2025) pagi.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf tersebut, anggota dewan perempuan asal Kabupaten Pamekasan ini memberikan dorongan agar Kementerian Sosial (Kemensos) bisa mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program yang dijalankan termasuk Program Sekolah Rakyat.

“Terimakasih kepada Kemensos yang telah menjalankan programnya dengan baik dan kami akan terus mendorong agar program-program Kemensos berjalan dengan maksimal di seluruh Indonesia, khususnya di Madura,” katanya.

Legislator perempuan asal Madura ini, juga mendukung beroperasinya Sekolah Rakyat di Madura, sebagai rangkaian upaya memutus rantai kemiskinan di seluruh Indonesia.

“Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program Kemensos untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Madura,” tegasnya.

Tetapi, ia mengingatkan agar program Sekolah Rakyat di Madura memasukkan materi pelajaran muatan lokal dalam kurikulumnya, khususnya materi pelajaran keagamaan mengingat Madura adalah wilayah dengan basis pesantren.

Dasar dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang menugaskan pembentukan Sekolah Rakyat berasrama, untuk memastikan pendidikan berkualitas, gratis bagi siswa dari keluarga miskin. 

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan terima kasih kepada Hj. Ansari, Anggota Komisi VIII DPR RI yang merupakan mitra Kementerian Sosial atas dukungan dan dorongan program yang dijalankan oleh Kemensos.

“Terima kasih kepada Ibu Ansari yang berkenan hadir dan selalu memberikan dukungan kepada kami Kementerian Sosial. Beliau (Hj. Ansari) adalah mitra kami di DPR RI. Sekali lagi terima kasih,” ucapnya yang disambut tepuk tangan.

Gus Ipul, sapaan akrabnya menegaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat di Madura sebagai bentuk kepedulian pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mengantaskan kemiskinan dan memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat Madura.

“Sekolah rakyat ini istimewa, programnya Pak presiden. Untuk memuliakan orang kecil termasuk di Madura, memberikan pendidikan gratis, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” kata Gus Ipul. Sabtu (27/9/2025).

Sebelumnya, Gus Ipul menegaskan, pada tahun 2025 sebanyak 165 Sekolah Rakyat telah beroperasi, dengan rincian 100 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi pada Juli dan Agustus 2025. Sementara 65 titik tambahan akan beroperasi pada akhir September ini.

Sementara untuk jumlah guru yang bertugas sebanyak 2.407 guru, ditambah 4.442 tenaga pendidik telah ditugaskan untuk menunjang terlaksananya Sekolah Rakyat ini.(Ist/Arf)

Cedera Jari Kaki, Iran Junior Butuh Waktu Panjang untuk Pulih

0

Pamekasan, (Media Madura) – Kabar kurang menyenangkan datang dari Madura United. Pemain andalan mereka, Iran Junior, dipastikan mengalami cedera pada jari kakinya. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya fraktur (patah tulang) non-displaced di ujung distal jari kaki kanan, disertai pembengkakan jaringan lunak di sekitar area cedera.

Dokter tim Madura United, Irsyad Ramadhan, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan awal berupa fiksasi sederhana dengan pemasangan finger tape serta pemberian vitamin tulang untuk menunjang proses pemulihan.

“Cedera ini memang tidak bergeser dari posisi anatomi, tetapi membutuhkan waktu cukup panjang dalam proses penyembuhannya,” ujar Irsyad.

Kondisi ini tentu menjadi kabar yang cukup meresahkan bagi Laskar Sape Kerrab, mengingat peran penting Iran Junior dalam skema permainan tim. Pihak klub berharap sang pemain dapat segera pulih agar bisa kembali memperkuat Madura United di laga-laga penting mendatang. (Znl/Arif)

Hj. Ansari Dorong Kasus Kekerasan Seksual di Sampang Dituntaskan

0

Sampang, (Media Madura) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, Hj. Ansari mendorong agar kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sampang agar segera diproses dan dituntaskan.

Legislator perempuan satu-satunya dari Madura ini berharap agar para pelaku diproses hukum sehingga peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Dikatakan, sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ia mendorong agar pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mendapat hukuman yang berat.

“Saya berharap agar proses hukumnya tuntas, tidak hanya di Sampang, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus mendapat hukuman yang berat agar tidak mengulangi perbuatannya,” katanya saat dihubungi wartawan. Kamis (25/09/2025) pagi.

Selain itu, legislator PDI Perjuangan ini mendorong peran aktif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Saya juga mendorong peran aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta UPTD PPA, tidak hanya aktif ketika terjadi kasus kekerasan seperti ini, tetapi melakukan sosialisasi dan pemberdayaan,” pintanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Rabu (24/9/2025) pagi, aktivis perempuan dan anak di Kabupaten Sampang, berunjuk rasa di depan Mapolres Sampang.

‎Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap mandegnya penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Sampang.

‎Orator Aksi Siti Farida menyebut, kasus pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Torjun sudah dilaporkan sejak tahun 2020, namun dari enam pelaku tersisa dua pelaku belum dilakukan penangkapan. Termasuk kejadian tahun 2022 di Kecamatan Robatal, dari sembilan pelaku tersisa enam pelaku belum ditangkap.

‎”Banyak kasus pencabulan mandek, belum lagi di Kecamatan Camplong dan Tambelangan dari tahun 2023 sampai sekarang pelaku masih berkeliaran,” kata Farida di Mapolres Sampang.

‎Lambatnya penanganan hukum, aktivis menuding Polres Sampang mandul dalam menangani sejumlah kasus seksual.

Kekecewaan ini juga diungkapkan para orangtua korban pencabulan yang ikut berdemo di Mapolres menuntut keadilan agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

‎”Bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga dan anak anda pak, dimana letak nuraninya, tolong segera tangkap pelakunya,” ungkap keluarga korban pencabulan asal Kecamatan Torjun.

‎Tak henti disitu, pendemo akhirnya menabur bunga di hadapan polisi sebagai simbol matinya keadilan terhadap penegakan hukum kasus pelecehan seksual di Sampang.

‎Kapolres Sampang AKBP Hartono membantah tudingan pendemo terkait lemahnya kinerja institusinya. Ia menegaskan, semua kasus hukum yang ditangani diupayakan terungkap secara tuntas.

‎”Kami betul-betul peduli dan serius agar semua penanganan kasus lebih maksimal, hal-hal yang dirasakan kurang menjadi perhatian untuk diperbaiki,” tegas Kapolres Sampang, Hartono.

‎Dia menjelaskan, beberapa kendala yang sering dihadapi polisi saat proses penyelidikan karena lebih dulu viral di media sosial. Penyebab inilah terkadang menyulitkan polisi menangkap pelaku kejahatan.

‎”Belum apa-apa sudah viral, sehingga pelaku mudah melarikan diri, tapi jangan khawatir tim khusus yang kami bentuk akan terus mengejar para DPO,” pungkasnya.


‎Reporter : Ryan Hariyanto
‎Editor : Arif

Banyak Kasus Seksual Mandek di Sampang, Aktivis Meradang: Demo dan Tabur Bunga ke Polisi

0

Sampang, (Media Madura) – Aktivis perempuan dan anak di Sampang, Madura, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan Mapolres Sampang, Rabu (24/9/2025).

‎Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Kabupaten Sampang. Dari berbagai kejadian justru mengendap tanpa kepastian hukum.

‎Orator Aksi Siti Farida menyebut, kasus pencabulan anak dibawah umur di Kecamatan Torjun sudah dilaporkan sejak tahun 2020, namun dari enam pelaku tersisa dua pelaku belum dilakukan penangkapan. Termasuk kejadian tahun 2022 di Kecamatan Robatal, dari sembilan pelaku tersisa enam pelaku belum ditangkap.

‎”Banyak kasus pencabulan mandek, belum lagi di Kecamatan Camplong dan Tambelangan dari tahun 2023 sampai sekarang pelaku masih berkeliaran,” kata Farida di Mapolres Sampang.

‎Lambatnya penanganan hukum, aktivis menuding Polres Sampang mandul dalam menangani sejumlah kasus seksual. Kekecewaan ini juga diungkapkan para orangtua korban pencabulan yang ikut berdemo di Mapolres menuntut keadilan agar pelaku dihukum seadil-adilnya.

‎”Bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga dan anak anda pak, dimana letak nuraninya, tolong segera tangkap pelakunya,” ungkap keluarga korban pencabulan asal Kecamatan Torjun.

‎Tak henti disitu, pendemo akhirnya menabur bunga di hadapan polisi sebagai simbol matinya keadilan terhadap penegakan hukum kasus pelecehan seksual di Sampang.

‎Kapolres Sampang AKBP Hartono membantah tudingan pendemo terkait lemahnya kinerja institusinya. Ia menegaskan, semua kasus hukum yang ditangani diupayakan terungkap secara tuntas.

‎”Kami betul-betul peduli dan serius agar semua penanganan kasus lebih maksimal, hal-hal yang dirasakan kurang menjadi perhatian untuk diperbaiki,” tegas Kapolres Hartono.

‎Dia menjelaskan, beberapa kendala yang sering dihadapi polisi saat proses penyelidikan karena lebih dulu viral di media sosial. Penyebab inilah terkadang menyulitkan polisi menangkap pelaku kejahatan.

‎”Belum apa-apa sudah viral, sehingga pelaku mudah melarikan diri, tapi jangan khawatir tim khusus yang kami bentuk akan terus mengejar para DPO,” pungkasnya.


‎Reporter : Ryan Hariyanto
‎Editor : Znl

Hj. Ansari: Petani adalah Pahlawan Pangan Nasional

0

Pamekasan, (Media Madura) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, Hj. Ansari mengatakan bahwa petani adalah pahlawan pangan nasional dan berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia.

Tetapi, kata Legislator perempuan asal Madura ini, hingga saat ini kesejahteraan mayoritas petani di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

“Ini sebuah ironi, petani adalah pahlawan pangan nasional, mestinya kesejahteraan terpenuhi, tetapi faktanya para petani kita masih jauh dari kata sejahtera,” urainya saat ditemui usai berdialog dengan petani dengan mendatangi sawah di Kabupaten Pamekasan.

Momentum Hari Tani Nasional tahun 2025, kata anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini, harus menjadi bahan evaluasi bersama tentang bagaimana mendorong kesejahteraan petani, setiap persoalan yang dihadapi oleh petani diberikan solusi.

“Momentum hari tani nasional tahun ini harus menjadi evaluasi, apakah karena faktor SDM, faktor sistem pertanian atau justru memang ada hal lain yang membuat petani kita kesejahteraannya tidak terpenuhi. Mayoritas petani kita masih berada di bawah garis kesejahteraan yang diharapkan,” terangnya.

Bung Karno gelisah melihat realitas taraf hidup petani yang tidak meningkat walaupun memiliki aset pertanian, padahal Indonesia adalah negara agraris yang kaya dengan hasil buminya. Atas dasar itulah, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, mencetuskan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 1960 pada tahun 1963, untuk mengapresiasi perjuangan petani.

Hj. Ansari yang dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga buruh tani ini berharap agar kesejahteraan petani, buruh tani yang merupakan pahlawan pangan nasional terus meningkat.

“Saya berharap agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesulitan yang dihadapi oleh petani, sehingga kesejahteraannya meningkat, karena petanilah ketahanan pangan yang saat ini digalakkan oleh pemerintah akan terwujud, tanpa petani maka program ketahanan pangan nasional tidak akan terwujud,” tegasnya.

Karena itu, ia komitmen untuk terus menyuarakan setiap persoalan yang dihadapi para petani kepada pemerintah sebagai bentuk amanah dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat.

Berdasar data dinas pertanian, potensi luas lahan pertanian di Madura, sekitar 46 persen dari total luas wilayah Madura atau sekitar 209.769 hektare, berpotensi untuk budi daya padi, termasuk potensi lahan untuk tanaman jagung juga sangat besar, mencapai 300 ribu hektare.

Selain itu, Madura juga memiliki potensi besar untuk pengembangan komoditas pertanian tertentu, seperti jagung, padi, tembakau, tebu, garam, rempah-rempah, serta berbagai jenis tanaman pangan lainnya. Kendala yang seringkali menjadi tantangan meliputi kekurangan air, kualitas lahan, alih fungsi tanah, keterbatasan teknologi serta deagrarianisasi.(Ist/Rls)

Berdialog dengan Petani, Hj. Ansari Dengar Langsung Keluhannya

Pamekasan, (Media Madura) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, Hj. Ansari berdialog dengan petani untuk mengetahui persoalan yang sedang dihadapi oleh petani saat ini.

Kepada wartawan, legislator perempuan ini mengatakan, pada hari tani nasional tanggal 24 September 2025 ini, ia ingin menyerap informasi tentang persoalan yang dihadapi oleh para petani.

“Sebagai anak desa, anak petani yang saat ini diberi amanah untuk menjadi wakil rakyat, saya ingin menyerap informasi tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh petani, baik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, yang dihadapi saat ini maupun kendala musim tanam selanjutnya,” kata anggota Komisi VIII ini.

Dikatakan, setiap keluhan dan informasi dari petani nantinya akan disampaikan kepada pemerintah agar persoalan yang dihadapi oleh petani di Madura bisa mendapatkan solusi.

“Nantinya melalui fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, setiap informasi dan keluhan dari petani akan kita bahas dan akan disampaikan kepada pemerintah agar segera diselesaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, anggota DPR RI perempuan satu-satunya dari Madura ini menguraikan, berdasarkan hasil dialog dengan sejumlah petani, baik petani tembakau, kacang hijau dan komoditas pertanian lainnya, persoalan yang dihadapi oleh petani di Madura bukan hanya persoalan kelangkaan pupuk, tetapi banyak hal yang perlu perhatian dari pemerintah.

“Tidak hanya soal pupuk, tetapi banyak hal lainnya, termasuk peningkatan kapasitas petani dalam bercocok tanam, persoalan jual beli hasil petanian, sulitnya akses permodalan dan sebagainya,” tegasnya.

Ditegaskan, sebagai anak seorang petani, ia berkomitmen untuk terus menyuarakan setiap persoalan yang dihadapi petani kepada pemerintah.

Bung Karno, kata Legislator PDI Perjuangan ini, pernah mencetuskan bahwa para petani, buruh, dan masyarakat miskin memiliki alat produksi sendiri namun kesejahteraannya tidak meningkat akibat sistem yang tidak berpihak.

“Dalam rangka menyambut hari tani nasional, saya berharap agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesulitan yang dihadapi oleh petani di Madura, sehingga kesejahteraan petani terus meningkat,” pungkasnya.(Ist/Rls).

PDI Perjuangan Pamekasan Gelar Maulid Nabi, Harap Konsolidasi Partai Sukses

0

Pamekasan, (Media Madura) – Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pamekasan, menggelar Maulid Nabi Muhammad Saw, di kantornya, yang terletak di perumahan Graha, Tlanakan, dengan harapan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan juga kesuksesan dalam konsolidasi partai berlogo banteng tersebut.

Ketua DPC PDI Perjuangan H. Abd Sukkur mengatakan, salawat nabi dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sudah terbiasa digelar setiap tahun bersama seluruh pengurus mulai tingkat cabang, Kecamatan dan desa.

“Kami ini setiap tahun menggelar maulid nabi, dengan harapan agar mendapatkan syafaat dan juga harapan agar konsolidasi partai sukses,” urainya.

Dikatakan mantan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan ini, usai menggelar acara maulid nabi Muhammad Saw, dilanjutkan dengan rapat dan konsolidasi bersama pengurus PDI Perjuangan Kabupaten.

“Ini juga konsolidasi partai agar pengurus partai bekerja dengan maksimal, seluruh program berjalan dengan baik dan terus memberikanmanfaat bagi masyarakat Pamekasan,” pungkasnya.(Ist/Rls).