Sampang, (Media Madura) – Pelaku penganiayaan yang menyebabkan petugas SPBU Camplong terluka bersimbah darah akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah sempat melarikan diri, Rabu (29/10/2025).
Pelaku berinisial M (65), warga Kecamatan Camplong, datang ke Mapolres Sampang sekitar pukul 12.35 WIB, dengan didampingi pihak keluarga.
Penjagaan ketat dilakukan selama pelaku menyerahkan diri untuk menghindari potensi bentrokan. Pelaku langsung diperiksa penyidik di Ruang Unit III Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Satreskrim Polres Sampang.
Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo, membenarkan pelaku menyerahkan diri setelah aparat kepolisian intens berkomunikasi dengan pihak keluarga.
”Benar, pelaku menyerahkan diri ke Polres Sampang didampingi keluarganya,” ucap Puji, Rabu.
Ia menegaskan, penyidik akan tegak lurus dalam menangani dan mengungkap kasus penganiayaan terhadap petugas SPBU Camplong, Hairuddin (29) warga Dusun Gung Dalem, Desa Banjar Talelah, Kecamatan Camplong.
”Proses penyidikan tetap berjalan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat,” tegasnya.
Sebelumnya, peristiwa berdarah ini terjadi pada Senin (20/10/2025) sekitar pukul 01.00 WIB di area SPBU 5469206 Camplong, Jalan Raya Camplong, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong.
Penganiayaan tersebut terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Awalnya pelaku terlibat cekcok dengan korban akibat barcode kendaraan mengalami error saat mengisi BBM.
Insiden berdarah itu menyebabkan korban terluka bersimbah darah dibagian tubuh korban akibat senjata tajam. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit. (Ryan Hariyanto/Znl)
Pelaku Penganiayaan Petugas SPBU di Sampang Serahkan Diri ke Polisi
PWI Pamekasan Bahas Kebijakan UHC Lewat FGD di UIN Madura
Pamekasan, (Media Madura) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di lantai 4 Gedung Rektorat UIN Madura, Kamis (30/10/2025). Tema yang diangkat kali ini adalah “Tantangan dan Arah Kebijakan UHC di Kabupaten Pamekasan.”
Ketua panitia, Khoyrul Umam Syarif, menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini menjadi bagian dari rangkaian pra-rapat kerja (Raker) PWI Pamekasan yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November mendatang.
“Raker nanti akan digelar di luar Madura. Jadi, FGD ini bisa dibilang sebagai pemanasan sebelum ke acara utama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam mengatakan, tema UHC diangkat sebagai bentuk tanggung jawab moral wartawan untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
“Wartawan wajib menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Tapi belakangan ini, publik sempat dibuat bingung karena ada dua versi berita berbeda soal kebijakan UHC dari BPJS Kesehatan Pamekasan,” katanya.
Ia menjelaskan, satu versi berita menyebutkan layanan gratis UHC bagi lebih dari 50 ribu warga Pamekasan dihentikan, sementara versi lain menegaskan bahwa layanan tersebut tetap berjalan.
“Melalui FGD ini, kami ingin semua pihak duduk bersama agar informasi yang sampai ke masyarakat bisa lebih jelas dan utuh,” tegas Anam.
Dalam FGD ini, PWI Pamekasan turut mengundang berbagai unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, BPJS Kesehatan, pengusaha, organisasi kepala desa (Perkasa), akademisi, hingga organisasi kemahasiswaan.
Anam berharap forum ini tak hanya memperjelas isu UHC, tetapi juga menjadi bentuk advokasi terhadap warga yang membutuhkan layanan kesehatan namun terkendala kebijakan baru.
“Pada dasarnya, nilai tertinggi dalam kerja jurnalistik adalah kepentingan publik. Dan FGD ini merupakan bagian dari itu,” pungkasnya. (Znl/Arif)
Momentum Sumpah Pemuda 2025, Karang Taruna Pamekasan Susun Peta Arah Gerak Anak Muda
Pamekasan, (Media Madura) — Memperingati Hari Sumpah Pemuda 2025, Karang Taruna Kabupaten Pamekasan mengajak generasi muda untuk kembali meneguhkan semangat kebangsaan lewat aksi nyata. Ajakan itu disampaikan dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) Karang Taruna yang digelar di Hotel Odaita, Selasa (28/10/2025).
Dalam forum tersebut, Karang Taruna merumuskan arah dan peta perubahan pemuda Pamekasan untuk menjawab tantangan zaman, mulai dari persoalan pendidikan, lingkungan, hingga ekonomi digital.
Ketua Karang Taruna Pamekasan, Moh. Faridi, mengatakan semangat Sumpah Pemuda tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus dihidupkan melalui tindakan nyata.
“Ada sejarah panjang para founding father yang tidak cukup hanya diingat. Semangat itu harus diwujudkan lewat langkah nyata. Karena itu, kami ingin menyusun peta perubahan pemuda di Pamekasan,” ujarnya.
Pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Pamekasan itu menjelaskan, banyak anak muda yang sebenarnya punya potensi besar, tetapi belum menemukan ruang untuk berkembang. Menurutnya, isu-isu seperti lingkungan dan ekonomi digital justru bisa menjadi peluang baru bagi generasi muda untuk berkontribusi.
“Anak muda harus bisa mengambil peran langsung. Jangan hanya menonton perubahan, tapi jadi bagian dari perubahan itu sendiri,” tegas Legislator PKB itu.
Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, yang hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi langkah Karang Taruna. Ia menyebut semangat Sumpah Pemuda harus terus dijaga agar tidak sekadar menjadi sejarah yang dibaca setiap tahun.
“Sumpah Pemuda adalah warisan semangat dari generasi yang mencintai bangsa, bahasa, dan tanah air. Nilai-nilai itu harus tetap hidup di dada pemuda hari ini,” tuturnya.
Pihaknya berharap Muspimda Karang Taruna bisa menjadi wadah sinergi antara pemuda dan pemerintah daerah dalam menciptakan program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Karang Taruna harus terus menjadi ruang bagi anak muda untuk berkembang dan berbuat nyata,” katanya menutup.
Melalui Muspimda ini, Karang Taruna Pamekasan berupaya menghidupkan semangat Sumpah Pemuda tidak sekadar lewat seremoni, tetapi melalui aksi nyata dan pemetaan strategis yang relevan dengan tantangan masa kini. (Znl/Arif)
Demo Pilkades di DPRD Sampang Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
Sampang, (Media Madura) – Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk menghalau ribuan massa yang merengsek masuk menuju kantor DPRD Sampang, Selasa (28/10/2025).
Massa yang berorasi di depan Alun-alun Trunojoyo, Jalan Wijaya Kusuma, sebelum pintu Gedung DPRD dipukul mundur oleh petugas keamanan menggunakan gas air mata.
Ribuan demonstran terdiri dari Aliansi Masyarakat Desa Bersatu dan Forum Aktivis Madura itu berorasi menuntut Pemkab Sampang segera menggelar Pilkades serentak.
Aksi saling lempar botol plastik dengan aparat mewarnai aksi unjuk rasa. Kericuhan tersebut membuat situasi semakin memanas.
Hingga saat ini massa tetap bertahan sambil berorasi menuntut agar DPRD dan Bupati Sampang segera menggelar Pilkades di tahun 2026. (Ryan Hariyanto/Znl)
DPRD Desak Pilkades Sampang Digelar 2026
Sampang, (Media Madura) – Fraksi Amanat Bintang Nasional DPRD Kabupaten Sampang mendesak pemerintah daerah segera menggelar pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di tahun 2026.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PAN-PBB DPRD Sampang Muhammad Nur Mustaqim, dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda APBD tahun anggaran 2026, Senin (27/10/2025).
Dia menilai, Kabupaten Sampang saat ini terbilang darurat demokrasi desa akibat penundaan pelaksanaan Pilkades tanpa ada kepastian. Pemerintah desa yang dijabat oleh Pj Kades banyak menimbulkan konflik sosial.
Dalam pandangannya, bahwa saat ini dari 180 desa di Sampang tercatat ada 143 desa atau lebih dari 79 persen dijabat Pj kades. Sementara hanya 37 desa masih dijabat kepala desa definitif.
”Kondisi ini bukan soal dinamika administratif, melainkan krisis demokrasi desa, sama halnya hak konstitusional masyarakat desa telah diamputasi,” ucap Mustaqim, Senin.
Menurut dia, APBD Sampang tahun 2026 mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Meski begitu, pemerintah daerah tidak mampu menyisihkan anggaran 3 persen pun untuk kepentingan Pilkades.
”Patut kami pertanyakan arah dan keberpihakan anggaran daerah untuk siapa, Pilkades bukan beban daerah melainkan investasi demokrasi dan stabilitas desa,” ujarnya.
Secara tegas dia menyatakan, penundaan Pilkades sama dengan mengabaikan mandat rakyat. Sebab, demokrasi di desa adalah pondasi demokrasi nasional.
”Jangan biarkan hak rakyat diambil alih oleh birokrasi,” tegasnya diatas podium.
Ia juga menyebut, penundaan Pilkades menyebabkan stagnasi pembangunan desa. Banyak masyarakat yang terpaksa melakukan swadaya memperbaiki jalan dan infrastruktur akibat tidak adanya legitimasi kepemimpinan yang kuat di tingkat desa.
Selain itu, kondisi dibawah marak terjadi pemecatan perangkat desa secara sepihak yang dilakukan oleh sejumlah Pj kades. Tindakan ini jelas telah menyalahi prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi aparatur pemerintahan desa.
“Pemecatan tanpa prosedur dan tanpa hak banding adalah bentuk kesewenang-wenangan, pemerintah harus segera membuat regulasi turunan untuk melindungi perangkat desa,” terangnya.
Maka itu, Fraksi PAN–PBB mendesak agar Pemkab Sampang segera menetapkan jadwal resmi pelaksanaan Pilkades dan memastikan alokasi anggarannya masuk dalam APBD 2026, sebagaimana perintah Menteri Dalam Negeri.
Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/5118/BPD tertanggal 22 Oktober 2025, yang secara eksplisit memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menginventarisasi dan mengalokasikan anggaran Pilkades serentak dan antar waktu tahun 2025–2026.
”Surat itu bukan imbauan biasa, melainkan perintah negara yang bersifat mengikat, tetapi mengapa Pemkab Sampang justru mengabaikan instruksi Mendagri dengan alasan menunggu regulasi baru,” kata Mustaqim.
Berikut poin-poin pandangan umum Fraksi PAN–PBB:
1. Mendesak Pemkab segera menetapkan jadwal Pilkades serentak dan memasukkannya ke APBD 2026.
2. Meminta Pemkab menerbitkan aturan perlindungan hukum bagi perangkat desa dari pemecatan sepihak.
3. Menegaskan bahwa penundaan Pilkades telah menurunkan legitimasi pemerintahan desa dan mengancam demokrasi lokal.
4. Mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak terpusat di wilayah tertentu, melainkan merata ke pelosok desa.
5. Mendorong reformasi tata kelola pendidikan serta pengawasan terhadap penetapan rombongan belajar (rombel) di Dinas Pendidikan. (Ryan Hariyanto/Znl)
Mobil APV Tabrak Truk Tangki di Sampang, Satu Orang Meninggal
Sampang, (Media Madura) – Sebuah mobil APV ringsek di bagian depan usai menabrak truk tangki air di Jalan Raya Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Selasa (28/10/2025) pagi pukul 04.45 WIB.
Kencangnya tubrukan, menyebabkan pengemudi APV bernama Jumali (49) warga Desa Tampojung Tengah, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, meninggal dunia di lokasi kejadian.
Kasat Lantas Polres Sampang AKP Sigit Ekan Sahudi mengatakan, kecelakaan maut tersebut diduga akibat sopir mobil APV mengantuk.
Kecelakaan bermula saat mobil APV melaju dari arah Pamekasan ke barat menuju Kota Sampang.
Pengemudi mobil hilang kendali hingga oleng ke kanan dan menabrak bagian samping truk tangki dari arah berlawanan.
Kerasnya benturan, mobil tersebut terlempar ke sisi kiri jalan dan menabrak sebuah warung penjual jambu air.
”Tabrakan samping dari arah berlawanan, karena pengemudi APV oleng ke kanan yang diduga mengantuk,” ucapnya.
Akibat kecelakaan ini pengemudi mobil meninggal di lokasi. Evakuasi berjalan dramatis karena sopir terjepit di bagian depan.
Sedangkan empat penumpang lainnya mengalami luka-luka dan patah tulang, namun dilarikan ke Puskesmas terdekat.
”Sementara pengemudi truk tangki yaitu Zaironi (44) warga Pamekasan berhasil selamat,” jelasnya.
Kasus kecelakaan ini masih ditangani Unit Laka Lantas Polres Sampang. Polisi masih memintai sejumlah keterangan saksi di lokasi kejadian.(Ryan Hariyanto/Znl)
Demo Tuntut Pilkades Digelar Ricuh, 5 Polisi dan 3 Pendemo Terluka
Sampang, (Media Madura) – Unjuk rasa menuntut pelaksanaan Pilkades di kantor DPRD Sampang berlangsung ricuh, Selasa (28/10/2025).
Polisi dan pengunjuk rasa dikabarkan terluka terkena lemparan batu hingga dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, tak sedikit pengunjuk rasa terkena tembakan gas air mata.
Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan, tercatat ada 5 polisi terluka saat pengamanan aksi demo di kantor DPRD. Termasuk tiga orang warga sipil diduga pengunjuk rasa.
”Mereka terluka dan saat ini masih dirawat di rumah sakit,” ucapnya kepada wartawan, Selasa.
Menurut dia, kericuhan unjuk rasa tak bisa dibendung hanya disebabkan adanya miskomunikasi. Namun pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar aksi unjuk rasa berjalan aman.
”Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan jalannya aksi ini,” ujarnya.
Pantauan dilokasi, kericuhan mewarnai aksi demo ribuan masyarakat desa di kantor DPRD menuntut pelaksanaan Pilkades Sampang digelar tahun 2026.
Massa yang terus berorasi di Jalan Wijaya Kusuma tepatnya sebelum pintu Gedung DPRD terpaksa dipukul mundur oleh polisi menggunakan gas air mata untuk mengurai massa.
Mereka mencoba merengsek masuk ke Gedung DPRD menemui pimpinan legislatif. Kericuhan tersebut membuat situasi semakin memanas.
Massa juga membalas dengan lemparan batu dan botol plastik kepada petugas keamanan.
Koordinator Aksi Mausul, menyampaikan aksi unjuk rasa tersebut mendesak pemerintah daerah menetapkan dan menjadwal pelaksanaan Pilkades di seluruh desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir.
Jumlahnya mencapai 143 desa yang dijabat oleh Pj kades. Sisanya hanya 37 desa masih kepala desa definitif.
Bupati diminta berstatmen alasan dasar hukum penundaan Pilkades maupun kesiapan pelaksanaan dan anggaran. Kemudian, menolak segala bentuk politisasi dan kepentingan kelompok terkait proses penundaan Pilkades.
”Pemerintah harus menjaga stabilitas sosial pemerintahan desa dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi lokal, menolak segala bentuk penundaan sepihak,” ucap Mausul.
Tak hanya itu, massa juga meminta DPRD melaksanakan fungsi pengawasan tegas terhadap pemerintah dalam menjalankan amanat Pilkades. Selanjutnya menolak permainan politik yang menjadikan penundaan Pilkades sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan sementara.
Situasi kericuhan mulai mereda setelah kedatangan Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz, didampingi Wakil Ketua DPRD Moh Iqbal Fathoni, Kapolres AKBP Hartono, Dandim 0828 Sampang Letkol Czi Dika Catur Yanuwar Anwar, menemui massa.
Dihadapan pendemo, Ahmad Mahfudz menyatakan, seluruh aspirasi tuntutan terkait Pilkades Sampang akan dikaji dan dibahas oleh pemerintah.
Perihal aksi unjuk rasa dinilai hal wajar sebagai bentuk perhatian dan kontrol sosial masyarakat demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Sampang.
”Saya akan berupaya mengawal dan memperjuangkan semua aspirasi dan harapan masyarakat, mohon doanya semoga ada jalan dan solusi terbaik,” ungkap Mahfudz. (Ryan Hariyanto/Arf)
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur
Pamekasan, (Media Madura) – Tim Opsnal Polres Pamekasan menangkap seorang pemuda yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur. Senin (27/10/2025) malam.
Terduga pelaku yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di salah-satu kampus di Pamekasan ini ditangkap di Dusun Tanjung Selatan, Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sekitar pukul 20.55 WIB.
Penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya pihak keluarga korban yang masih di bawah umur, melapor ke Polres Pamekasan dengan Nomor LP/B/397/X/2025/SPKT/POLRES PAMEKASAN/POLDA JATIM, tertanggal 27 Oktober 2025.
Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Jupriadi membenarkan peristiwa penangkapan terhadap pelaku. Saat ini, terduga pelaku telah ditahan di Mapolres Pamekasan untuk proses hukum lebih lanjut.
“Iya benar, sekarang dalam proses penyidikan” katanya kepada wartawan melalui pesan singkat via WhatsApp.
Terduga pelaku tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur ini terancam pidana berat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 ayat (1) Subsider Pasal 82 ayat (1).(Arf/Ist)
Bantuan Orang Miskin di Sampang Dipotong, Polisi Panggil Dinsos dan Pendamping
Sampang, (Media Madura) – Dinas Sosial Kabupaten Sampang serta Karang Taruna sebagai pendamping sosial memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Sampang terkait dugaan pemotongan dana bantuan warga miskin.
Pemanggilan sejumlah saksi tersebut guna memintai keterangan mengenai dugaan pemotongan bantuan program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2025.
Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, telah mulai melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait kasus P3KE. Dia juga memastikan, pemeriksaan sejumlah saksi akan berlangsung secara bertahap.
”Penyidik sudah memanggil dan memeriksa lebih dari 2 orang saksi terkait kasus P3KE,” ucapnya, Senin (27/10/2025).
Kata Eko, pemanggilan saksi dilakukan untuk melengkapi proses penyelidikan kasus P3KE yang ditangani penyidik Satreskrim Polres Sampang.
”Yang jelas akan memanggil lagi saksi lain untuk mengintensifkan penyelidikan itu,” ujarnya.
Pemotongan jatah bantuan senilai Rp 500 ribu dari total Rp 1,5 juta tersebut terjadi di Desa Patapan, Kecamatan Torjun. Dugaan pemotongan dilakukan oleh oknum perangkat desa hingga pengurus pendamping penyalur bantuan.
Berdasarkan data diterima Media Madura, jumlah penerima bantuan P3KE di Sampang tercatat sebanyak 2.466 penerima yang tersebar di 11 kecamatan dari 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.
Ketua Karang Taruna Sampang Moh Jakfar membenarkan satu pendamping dari kelembagaannya memenuhi panggilan penyidik terkait bantuan program P3KE di Desa Patapan. Meski begitu, dirinya mengaku siap menghadapi segala proses penyelidikan.
”Iya kita sudah dimintai keterangan, siapa pun akan kita hadapi, kita tidak salah jadi tidak perlu takut,” tutur Jakfar diwawancarai pada Rabu 15 Oktober 2025.
Sementara itu, pendamping sosial program P3KE wilayah Kecamatan Torjun Sulhan menuturkan, dirinya diperiksa penyidik terkait proses penyaluran bantuan. Pemeriksaan berlangsung singkat.
”Tadi sebelum shalat Ashar sudah pulang, cuman tanya soal proses dan ditanya ada tidaknya pemotongan itu, saya bilang tidak ada,” terang Sulhan, Senin (13/10/2025) lalu.
Sekedar diketahui, penyaluran bantuan program P3KE di Kecamatan Torjun berlangsung di Balai Desa Patapan pada Senin 22 September – Selasa 23 September 2025.
Terdapat 31 orang penerima bantuan program P3KE di Desa Patapan, Kecamatan Torjun. Rinciaan, 29 penerima warga Dusun Pangnenga, 1 warga Dusun Jergut, dan 1 warga Dusun Patapan.
Menurut warga, alasan jatah bantuan uang Rp 1,5 juta dipotong digunakan untuk membayar ongkos petugas pengurus.
”Awalnya utuh diterima Rp 1,5 juta pak, tapi diminta lagi Rp 500 ribu buat orang yang ngurus-ngurus katanya,” ucap salah satu penerima bantuan di Desa Patapan yang meminta merahasiakan namanya. (Ryan Hariyanto/Znl)
Berbicara di Universitas Trunojoyo Madura, Hj. Ansari Ingatkan Bahaya Cyberbullying
Bangkalan, (Media Madura) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari menjadi pembicara dalam talkshow Gender Awarness
di Universitas Trunojoyo Madura, dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI Arifah Fauzi ini, ia mengingatkan tentang bahaya Cyberbullying.
Legislator perempuan satu-satunya dari Madura ini menguraikan, perkembangan teknologi digital memang membawa manfaat besar, tetapi di sisi yang lain muncul ancaman yang serius.
“Teknologi digital, ruang digital ini memang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita, dunia menjadi semakin terhubung, informasi semakin mudah diakses, tetapi di sisi lain muncul pula ancaman yang sangat serius, yaitu kekerasan berbasis siber, yang banyak menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” urainya di hadapan ratusan mahasiswa dalam talkshow tersebut.
Ditegaskan anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, bentuk kekerasan siber semakin beragam, tidak hanya cyberbullying seperti penghinaan, ancaman, dan pelecehan secara daring, tetapi berbagai bentuk lainnya sudah sering terjadi.
“Termasuk penyebaran konten pribadi tanpa izin, grooming online, yaitu manipulasi anak di ruang digital untuk tujuan seksual. Memperdaya anak dengan tujuan jahat. Phishing (pencurian data pribadi), serta ujaran kebencian. Ini semakin memperparah kerentanan terhadap perempuan dan anak di dunia maya. Bukan tidak mungkin mahasiswi di berbagai kampus di Indonesia khususnya di Madura, lebih khusus di Universitas Trunojoyo Madura juga menjadi korban,” tegasnya.
Anggota DPR RI asal Kabupaten Pamekasan yang pada Pileg tahun 2024 terpilih dari Dapil Jatim XI Madura ini menjabarkan dampak dari Cyberbullying, mulai trauma psikologis, kehilangan kepercayaan, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak.
“Banyak korban Cyberbullying ini mengalami trauma psikologis, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan tumbuh kembang pada anak. Tidak jarang pula kekerasan digital menimbulkan keretakan sosial dan keluarga,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari akan terus berupaya agar ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman dan berkeadilan khsusnya bagi perempuan dan anak.
“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan ruang digital, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada korban, serta memastikan platform digital memiliki tanggung jawab dan tanggap terhadap laporan kekerasan siber,” tegasnya.
“Perlu saya tegaskan, hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang cyberbullying. UU ITE, baik yang lama maupun perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, belum secara eksplisit mengatur tindak pidana ini,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi yang juga hadir dalam seminar di UTM Bangkalan ini mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Bahkan Menteri asal Kabupaten Bangkalan ini menyajikan data, bahwa 1 dari 4 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga.
“Yang lebih mencengangkan Hasil survey nasional pengalaman anak dan remaja tahun 2024 lebih memprihatinkan lagi, menunjukkan, 1 dari dua anak mengalami kekerasan, khususnya di usia 13 sampai 17 tahun,” terangnya.
Ditegaskan, atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto, Kemeneterian PPPA telah menjalankan program dalam upaya meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, berkolaborasi dengan kementerian lain dan semua pihak yang berwenang.
Salah satu program yang telah dilaksankan berupa program Sekolah Kepemimpinan Perempuan Kartini dan berbagai program strategis lainnya.(Ist/Rls)
