Sampang, (Media Madura) – Unjuk rasa menuntut pelaksanaan Pilkades di kantor DPRD Sampang berlangsung ricuh, Selasa (28/10/2025).
Polisi dan pengunjuk rasa dikabarkan terluka terkena lemparan batu hingga dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, tak sedikit pengunjuk rasa terkena tembakan gas air mata.
Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan, tercatat ada 5 polisi terluka saat pengamanan aksi demo di kantor DPRD. Termasuk tiga orang warga sipil diduga pengunjuk rasa.
”Mereka terluka dan saat ini masih dirawat di rumah sakit,” ucapnya kepada wartawan, Selasa.
Menurut dia, kericuhan unjuk rasa tak bisa dibendung hanya disebabkan adanya miskomunikasi. Namun pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin agar aksi unjuk rasa berjalan aman.
”Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan jalannya aksi ini,” ujarnya.
Pantauan dilokasi, kericuhan mewarnai aksi demo ribuan masyarakat desa di kantor DPRD menuntut pelaksanaan Pilkades Sampang digelar tahun 2026.
Massa yang terus berorasi di Jalan Wijaya Kusuma tepatnya sebelum pintu Gedung DPRD terpaksa dipukul mundur oleh polisi menggunakan gas air mata untuk mengurai massa.
Mereka mencoba merengsek masuk ke Gedung DPRD menemui pimpinan legislatif. Kericuhan tersebut membuat situasi semakin memanas.
Massa juga membalas dengan lemparan batu dan botol plastik kepada petugas keamanan.
Koordinator Aksi Mausul, menyampaikan aksi unjuk rasa tersebut mendesak pemerintah daerah menetapkan dan menjadwal pelaksanaan Pilkades di seluruh desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir.
Jumlahnya mencapai 143 desa yang dijabat oleh Pj kades. Sisanya hanya 37 desa masih kepala desa definitif.
Bupati diminta berstatmen alasan dasar hukum penundaan Pilkades maupun kesiapan pelaksanaan dan anggaran. Kemudian, menolak segala bentuk politisasi dan kepentingan kelompok terkait proses penundaan Pilkades.
”Pemerintah harus menjaga stabilitas sosial pemerintahan desa dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi lokal, menolak segala bentuk penundaan sepihak,” ucap Mausul.
Tak hanya itu, massa juga meminta DPRD melaksanakan fungsi pengawasan tegas terhadap pemerintah dalam menjalankan amanat Pilkades. Selanjutnya menolak permainan politik yang menjadikan penundaan Pilkades sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan sementara.
Situasi kericuhan mulai mereda setelah kedatangan Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz, didampingi Wakil Ketua DPRD Moh Iqbal Fathoni, Kapolres AKBP Hartono, Dandim 0828 Sampang Letkol Czi Dika Catur Yanuwar Anwar, menemui massa.
Dihadapan pendemo, Ahmad Mahfudz menyatakan, seluruh aspirasi tuntutan terkait Pilkades Sampang akan dikaji dan dibahas oleh pemerintah.
Perihal aksi unjuk rasa dinilai hal wajar sebagai bentuk perhatian dan kontrol sosial masyarakat demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Sampang.
”Saya akan berupaya mengawal dan memperjuangkan semua aspirasi dan harapan masyarakat, mohon doanya semoga ada jalan dan solusi terbaik,” ungkap Mahfudz. (Ryan Hariyanto/Arf)
