Pamekasan, (Media Madura) – Dewan a’wan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata, Panaan, Palengaan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, RKH Mohammad Tohir Zain merasa difitnah dan pernyataannya dipelintir.
Ia merasa difitnah akan mendirikan khilafah, padahal hingga saat ini ia dan pesantren yang diasuhnya adalah Pancasilais.
Sebelumnya dalam sebuah video, RKH Mohammad Tohir Zain saat mengisi pengajian kitab menyatakan mendukung gerakan #2019ganti presiden, dan hal itu berdasarkan politik ideologi.
“Mun kauleh bulat pon 2019 ganti presiden (saya sudah bulat 2019 ganti presiden),” katanya dengan Bahasa Madura.
Cuma ia tidak memaksa agar para santri mengikuti pilihan politiknya untuk memilih pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 mendatang.
“Kauleh samangken benni ikut politik praktis, tapi masalah politik ideologi. Se noroah kauleh ngereng se tak noroah kauleh keng sarah gelluh (Saya bukan mau masuk ke dunia politik praktis, melainkan ini karena politik ideologi, jadi para santri dan alumni yang mau ikut silahkan yang tidak mau ikut keterlaluan),” tambahnya dalam video yang beredar di medsos itu.
Tetapi pernyataan mendukung Prabowo-Sandi tersebut oleh sejumlah pihak dipelintir bahwa ia mendukung khilafah. Mengetahui informasi tersebut ia memberikan klarifikasi bahwa informasi mendukung khilafah tersebut 100% hoax.
Ditegaskan, memang pada Pilpres tahun 2019 mendatang ia akan memilih pasangan Prabowo-Sandi, karena pasangan ini dinilai lebih baik dari pasangan Jokowi-Makruf Amin dan hal itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat.
“Alhamdulillah saya tidak termasuk anggota HTI, tidak pernah masuk HTI dan Insya Allah tidak akan pernah masuk HTI,” katanya.
Dikatakan, Pondok Pesantren yang diasuhnya itu selalu mengadakan upacara bendera sebagai bentuk nasionalisme, meskipun dalam setiap upacara bendera yang digelar para santri menggunakan sarung dan ada unsur kearifan lokalnya.
“Saya PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dapat 100 terus sejak SD sampai Aliyah (SMA). Bahkan di Bata-bata masih ada tulisannya Kiai Abdul Majid (Pendiri Pesantren Bata-Bata), kita disuruh ikut pemerintah. Selama ini kita selalu ikut pemerintah, jadi dari mana kabar itu,” urainya, mempertanyakan ada informasi mendukung khilafah.
Terkait pernyataannya tentang politik ideologi, ditegaskan bahwa yang dimaksudnya adalah politik yang lebih mementingkan masyarakat luas, bukan hanya kekuasaan.
Bahkan, kiai muda yang merupakan sarjana S2 salah-satu kampus di Malang ini menguraikan, pernyataan politik ideologis itu juga berdasarkan pemikiran KH. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudh yang merupakan mantan Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang menyatakan bahwa kiai pesantren itu semestinya mengikuti high politic yang lebih mementingkan masyarakat luas bukan hanya mementingkan kekuasaan.
“Kata beliau, semestinya kita, kiai-kiai pesantren ini ikut high politic, siasah al ulya, politik ideologis di mana politik ini lebih mementingkan masyarakat luas, bukan hanya kekuasaan seperti sekarang,” urainya.
Ideologi, kata dia, sangat banyak jenisnya, ada ideologi keagamaan, ideologi ekonomi dan lainnya. Tetapi dalam edeologi ekonomi, Jokowi dan Prabowo mempunyai ideologi ekonomi yang berbeda.
“Dalam ideologi ekonomi saya lebih memilih Pak Prabowo, itu yang saya maksud (politik ideologi),” tegasnya.
Diungkapkan, ia tidak berpikir untuk mempidanakan akun medsos yang menyebar fitnah tersebut. Sebab ia lebih memikirkan kegaduhan yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat.
Penulis : Esa Arif
Editor : Ist
