Sampang, 14/8 (Media Madura) – Kebijakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 terkait sekolah delapan jam selama lima hari atau Full Day School (FDS) kembali mendapat penolakan.
Kali ini diserukan oleh kalangan aktifis dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sampang. Aksi demo dilakukan di kantor DPRD dan Pemkab Sampang, pada Senin (14/8/2017) pukul 10.30 WIB.
Dalam aksinya mahasiswa dan sejumlah santri di Sampang itu menuntut agar wakil rakyat juga menyuarakan penolakan FDS tersebut. Mengingat, kebijakan Permendikbud berdampak terhadap ribuan Madrasah Diniyah di beberapa daerah.
“Tolak kebijakan FDS ini dan kami mengutuk antek-antek yang menerapkan itu,” teriak korlap aksi PMII Sampang Lukman Hakim dalam orasinya.
Menurutnya, penerapan FDS tak hanya mengancam keberadaan Madrasah Diniyah, melainkan terhadap psikologi siswa karena marasa terkekang terlalu lama di dalam kelas.
“Apalagi siswa di Sampang notabene belajar dan mengaji di pesantren,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah dihadapan massa mengaku telah melakukan rapat pimpinan dan seluruh anggota DPRD bahwa Instansinya telah sepakat melakukan penolakan terhadap pemberlakuan FDS. Hanya saja penolakan tersebut belum didengar oleh pemerintah pusat.
“Ormas Islam dari NU, Muhammadiyah, dan pihak-pihak lain semuanya menolak pemberlakuan FDS karena tidak cocok untuk di Sampang. Sekali lagi dengan tegas, Kami dari DPRD Sampang dengan tegas menolak penerapan Full Day School,” tegasnya.
Pernyataan penolakan mahasiswa turut disampaikan ke kantor Pemkab Sampang. Sayangnya, masa tidak ditemui Bupati Fadhilah Budiono karena menghadiri rapat kerja diluar kantor. Sedangkan, Sekda Sampang Puthut Budiono sedang memimpin rapat. Hanya saja mahasiswa ditemui oleh Asisten I Nurul Hadi.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi
