Demo gabungan LSM Sumenep

Sumenep, (Media Madura) – Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur berunjuk rasa di kantor DPRD dan Bupati setempat, Senin (2/9/2019).

Mereka mendesak legislator dan bupati untuk merevisi aturan Pilkades yang dinilai tidak sesuai dengan semangat demokrasi, bahkan telah jadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat.

Sedikitnya, ada dua poin yang menjadi sorotan mereka, yakni terkait sistem skoring dan aturan yang membolehkan warga non desa mencalonkan diri sebagai Cakades.

“Dua aturan itu dijadikan siasat oleh oknum tertentu untuk mengeleminasi dan menyingkirkan calon lain yang statusnya calon baru, tapi ia kuat,” kata orator aksi, Edi Kuncir.

Bahkan, lanjut Edi, aturan main tersebut terkesan tendesius karena menguntungkan salah satu calon, yakni incomben. Lebih dari itu Perbup yang dilekuarkan Bupati telah jadi pemicu ketegangan.

“Ini masalah rakyat bawah pak. Lihat bagaiamana gara-gara Perbup ini di Desa Aengbaja Kenek tawuran dan bentrok, harus Bupati bisa mempertimbangkan itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, bupati diminta segera merivisi bukan sekedar menambah poin-poin yang dianggap pemicu konflik tersebut.

“Bupati wajib merevisi segara, dan legislator juga wajib merekomendasikan. Jangan sampai korban berjatuhan gara-gara ini,” pungkanya.

Ketua sementara DPRD, Hamid Ali Munir yang menemui pendemo di depan kantor DPRD mengaku siap mendukung aspirasi masyarakat berkaitan dengan Perbup Pilkades.

Bukti dari dukungan itu, sebelum terjadi demo hari ini pihaknya telah melakukan hearing dengan pihak eksekutif yang menghasilkan poin tambahan di sistem skoring, yakni ada uji kepemimpinan.

“Saya setuju dan mendukung sekali aspirasi saudara-saudara. Aturan Pilkades itu telah ditambah dengan uji kepemimpinan, tapi untuk jelasnya silahkan diskusi langsung dengan Pemkab, di sana telah siap,” tandasnya.

Reporter : Rosy
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.