Sampang, (Media Madura) – Ketua Madura Development Watch (MDW) Sampang Ali Mahrus, menuding legislatif tak serius menangani persoalan sejumlah aset di PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP). Aset yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sudah dilakukan inventarisasi namun datanya tak terperinci secara detail.
“Persoalan kejelasan aset PT SMP ini semakin abu-abu,” kata Ali Mahrus, Rabu (20/9/2017).
Menurut Ali, dirinya sempat bertemu dengan salah satu pentolan PT SMP, Sangido. Ia menyampaikan bahwa sejumlah aset sudah terinventarisi. Hanya saja, aset bergerak dan tidak bergerak tanpa disampaikan dengan detail.
Selain itu, aktivis MDW mempertanyakan alur penggunaan saham keuangan PT SMP. Mengingat, kala itu saham diberikan kepada PT SMP sebesar 51 persen oleh PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM). Sayangnya, sampai saat ini penggunaan saham semakin tidak jelas tanpa pertanggungjawaban.
“Salah satu aset-aset BUMD ini baik mobil maupun tanah yang berada di Camplong sudah terinventarisasi,” jelasnya.
Rencananya, pada tadi siang pukul 09.00 WIB, pembahasan menindaklanjuti kejelasan aset PT SMP akan dibicarakan dalam forum audensi bersama Ketua DPRD, Komisi II, Asisten II, Kabag Perekonomian Sekkab Sampang, dan aktifis anti korupsi tersebut.
Namun, hal itu urung dilakukan karena legislatif tidak menghadirkan pemerintah eksekutif. Padahal, surat permohonan audiensi telah dilayangkan sejak Selasa (19/9) kemarin.
Sementara, Komisi II DPRD Sampang Moh Hodai, mengaku agenda audensi membahas kejelasan aset PT SMP kembali dijadwalkan pada tanggal 28 September mendatang. Beberapa pihak terkait persoalan BUMD akan turut dihadirkan, termasuk sejumlah anggota dewan dari Komisi I dengan pembahasan SP3 Dirut PT SMP Hasan Ali, dan Panitia Kerja (Panja) BUMD.
“Seperti apa hasilnya kita tunggu nanti, karena tadi memang rencana audensi hanya urung apalagi tidak ada pelimpahan dari Ketua Komisi II untuk menerima keinginan rekan aktifis,” tandasnya.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol
