Oleh : Rida’i

Dalam bahasan ekenomi kerakyatan ini saya tidak ingin terlalu teoritis dan terlalu berat membahas perekonomian yang berbasis kerakyatan, tetapi lebih pada kajian aktual kontemporer tentang kondisi perekonomian yang saat ini terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Seperti yang telah kita ketahui, pengertian dasar ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahan kehidupannnya, yakni dengan mengelola sumberdaya, baik sumber daya alam maupun pengembangan sumberdaya manusia sebagai usaha kecil dan menegah (UKM) baik dari sektor perdagangan, pertanian, peternakan, kerajinan dan sebagainya sebagai sumber penghidupan.

Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Mubyarto bahwa istilah ekonomi kerakyatan berarti upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perekonomian yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk sekelompok masyarakat banyak (rakyat). 

Jika rakyat yang tengah beraktivitas dalam sektor perekonian ini mendapatkan ruang yang sebesar-besarnya dan didukung oleh semua stakeholder, maka akan membuat pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah akan terus membaik dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat secara menyeluruh. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Pamekasan saat ini justru perekonomian semakin lesu, dan jauh dari harapan. Lalu apa sesungguhnya yang sedang terjadi?. Apa yang salah dengan sistem perekonomian Pamekasan saat ini?.

Memang Pamekasan bukanlah kota dengan sumber daya alam yang besar tetapi mempunyai sumber daya manusia yang unggul dan bisa menyamai kabupaten lainnya di Jawa Timur. Meskipun APBD Kabupaten ini sangat kecil bahkan kalah dari kabupaten tetangganya di Madura, hal itu semua bukanlah persoalan jika spirit kemandirian dan pemberdayaan yang telah ditanamkan oleh Bung Hatta menjadi dasar perekonomian di Kabupaten Pamekasan. Kata Bung Hatta, agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya.

Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam sektor ini tentu memerlukan pendekatan-pendekatan dan harus selalu dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat Pamekasan mandiri dalam perekonomiannya.

Ada beberapa hal yang menurut hemat saya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan di Pamekasan. Pertama, dalam sektor UMKM di mana Kabupaten Pamekasan merupakan penghasil batik, maka pemerintah perlu mengambil strategi khusus dalam memasarkan hasil kerajinan para pembatik di wilayah itu, selain promosi dan pameran perlu juga kebijakan khusus seperti mewajibkan pelajar dan PNS mengenakan seragam batik karya pembatik Pamekasan. Jika kebijakan ini bisa diterapkan saya yakin nantinya akan mampu mendongkrak industi batik lokal.

Kedua, menjamin pendapatan petani lokal dengan mewajibkan setiap PNS membeli hasil tanaman produksi petani Pamekasan. Termasuk Bulog didorong untuk menyerap hasil panen petani lokal.

Ketiga, Pemkab Pamekasab harus selektif dan hati-hati dalam mengeluarkan ijin pendirian toko modern, apalagi saat ini pendirian toko modern sudah sampai hingga ke wilayah kecamatan, hal itu membuat toko-toko konvensional banyak yang gulung tikar karena kalah bersaing. Seharusnya pemerintah sejak awal mempunyai masterplan, pemetaan perekonomian agar tertata dengan baik. Dalam kondisi seperti saat ini pemerintah harus tegas terhadap keberadaan toko modern ini, bahkan jika perlu semua toko modern itu ditutup, kecuali mereka mau bermitra dengan koperasi dan menampung produk UMKM untuk dijual toko-toko itu.

Hal-hal yang diuraikan di atas adalah hal kecil yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, karena kondisinya sudah sangat mendesak selain sejumlah persoalan lainnya.

*Penulis adalah anggota DPRD Pamekasan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Tinggalkan Balasan