Sampang, 2/5 (Media Madura) – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/MTs tahun 2017 serentak di gelar pada Selasa 2 Mei termasuk di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Namun, ujian kali ini masih banyak lembaga pendidikan menggunakan kertas dan pensil.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sampang sebanyak 454 lembaga melakukan UN baik SMP/MTs. Terdiri dari SMP ada 231 lembaga dengan jumlah peserta 8.965 siswa. Sedangkan, Madrasah Tsanawiyah (MTs) tercatat 223 lembaga yang akan mengikuti UN dengan jumlah peserta 6.261 siswa.
Dari jumlah 231 SMP itu ada 40 lembaga dipastikan melaksanakan UNBK, diantaranya 30 lembaga mandiri dan 10 lembaga masih gabung ke lembaga terdekat. Sisanya, masih ada 191 SMP menggelar ujian menggunakan kertas dan pensil.
“Untuk MTs dari 223 lembaga sebanyak 222 sekolah melaksanakan UNKP dan hanya 1 sekolah yang melaksanakan UNBK,” terang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur wilayah Sampang Subaidi, Selasa (2/5/2017).
Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Sampang Wafi menyoroti banyaknya lembaga pendidikan di wilayahnya itu masih melaksanakan ujian secara manual. Menurutnya, mayoritas lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang masih belum paham dengan sistem ujian dengan pola baru tersebut.
“Belum semua lembaga SMP/MTs di Kabupaten Sampang menggelar UNBK, alasannya satu karena banyak lembaga yang ada belum memanfaatkan kerjasama dengan SMA/SMK yang sudah menggelar UNBK,” tutur Wafi.
Bukan tanpa alasan, pasalnya selama ini UNBK masih belum familiar bagi lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang. Alhasil, masih banyak lembaga yang masih menganut pola lama yakni UNKP. Selain itu banyak lembaga pendidikan yang enggan menanggung risiko.
“Siswa SMP di daerah belum familiar dengan UNBK, tidak seperti Surabaya dan daerah lainnya yang SMP-nya 100 persen menggelar UNBK, gunakan komputer di SMA/SMK negeri tidak sewa karena itu fasilitas negara,” tambahnya.
Selain itu pihaknya berharap isu bocoran jawaban dalam UNKP juga harus diantisipasi. Apalagi, dalam UNKP tingkat SMA/SMK lalu ada saja isu tersebut juga keluar, walapun dalam distribusi naskah UNKP SMP tetap melibatkan pihak kepolisian.
“Polisi harus ikut mengawal dari pengambilan hingga penyimpanan naskah. Penyimpanan bisa dilakukan di polres, polsek, maupun dinas pendidikan, sehingga ketika ujian dimulai, guru tinggal mengambil ke lokasi penyimpanan,” imbuhnya.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol
