Pamekasan – Fungsionaris Korp Alumni HMI (Kahmi) Pamekasan, Madura, Hosnan Achmadi mengusulkan agar pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati (pilbup) sebaiknya oleh anggota DPRD.

“Ini sebagai salah satu upaya untuk memutus matarantai terjadinya korupsi. Pemilihan oleh masyarakat secara langsung sebaiknya pada pilpres dan pemilu legislatif saja,” katanya di Pamekasan, Minggu.

Maraknya praktik korupsi yang dilakukan oknum pejabat publik di Indonesia akhir-akhir ini, menurut dia, salah satunya karena biaya politik yang terlalu tinggi.

Ia mencontohkan seperti saat pilkada bupati. Untuk bisa mendapatkan perhatian masyarakat pemilih saja, seorang calon bupati harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit.

“Itu untuk biaya sosialisasi agar dikenal semua lapisan masyarakat dimana yang bersangkutan mencalonkan diri,” katanya.

Belum lagi, kata Hosnan, untuk biaya operasional tim sukses calon, dan biaya kampanye. Sehingga seorang bupati harus bisa menyediakan uang lebih untuk bisa menang dalam pilkada.

Dari sisi biaya operasional pelaksanaan, pemilihan gubernur dan bupati melalui wakil rakyat juga jauh lebih sedikit, Karena pihak penyelenggara tidak perlu mencetak surat dan kotak suara dalam jumlah banyak. Demikian juga dalam hal biaya operasional pengamanan.

“Kalau dalam pemilihan langsung, kita tahu biaya operasional pengamanan tidak kurang dari Rp3 miliar,” katanya menjelaskan.

Hosnan yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, sistem pemilihan pilgub dan pilbup melalui wakil rakyat ini memang tidak menjamin praktik politik uang bisa dihapus.

Akan tetapi, sambung dia, dengan sistem perwakilan, biaya pigub dan pilkada bisa ditekan, sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut bisa lebih hemat.

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan mantan aktivis HMI Cabang Malang ini, adalah kondisi masyarakat. Baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), maupun dari sisi pola berfikir.

“Sejauh pengamatan kami selama ini, pilihan calon pemimpin oleh masyarakat langsung, lebih ditentutan oleh tokoh masyarakat, bukan atas keinginan nurani para pemilih itu sendiri,” ucap dia.

Di Madura dan Pamekasan secara khusus, kiai memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Sebab patronase kiai masih sangat kuat.

Apa yang disampaikan dan dipilih oleh kiai sering menjadi pertimbangan utama masyarakat pemilih, khususnya di daerah perdesaan yang jumlah pemilihnya lebih banyak.

Dari sisi itulah, pemimpin terpilih, baik bupati ataupun gubernur, faktanya sering tidak bisa mengambil kebijakan cemerlang dan sering terkooptasi oleh para pendukungnya.

Beda halnya, kata dia, jika pemilihan dilakukan hanya oleh wakil rakyat saja, yakni anggota DPRD.

“Nah, atas dasar itulah kami mengusulkan agar pilgub dan pilkada di negeri ini sebaiknya dilakukan oleh anggota DPRD saja, bukan pemilihan langsung sebagaimana telah dilakukan selama ini,” katanya menambahkan.

Dari sisi konsep demokrasi ideal, Hosnan mengakui, pemilihan melalui wakil rakyat ini memang kurang ideal. Namun, fakta yang terjadi di lapangan setidaknya harus menjadi pertimbangan.

 

(sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/91060/kahmipamekasan-usulkan-pilgub-dilakukan-dprd)

Tinggalkan Balasan