Protes Kelangkaan Pupuk, Mahasiswa Sampang Minta Disperta Tanggung Jawab

Aksi unjuk rasa dari Formasa berorasi di depan Dinas Pertanian Sampang menuntut keadilan terkait kelangkaan pupuk, Kamis (12/11/2020) pukul 10.00 WIB. (Ryan/MM).

Sampang, (Media Madura) – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang, Kamis (12/11/2020) siang.

Massa memprotes terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten Sampang. Pasalnya, petani di wilayah itu mengaku produktivitas tanamannya menurun akibat kelangkaan pupuk.

“Orang tua kami sebagai petani kesusahan karena sangat sulit mendapatkan pupuk, lantas apakah anda sebagai pemerintah mau bertanggungjawab atas menurunnya produksi panen,” teriak Korlap Aksi Arifin.

Menurut dia, alokasi pendistribusian pupuk di Sampang tidak merata serta tidak sesuai dengan kebutuhan para petani. Massa meminta Disperta mengalokasikan pupuk cadangan sesuai perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 11, dan Pasal 6 mengenai pelayanan yang benar terhadap petani.

Mereka juga meminta pertanggungjawaban Disperta untuk mengontrol harga eceran pupuk yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 di Pasal 15 tentang harga eceran tertinggi (HET).

“Kami tidak tinggal diam memprotes kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani, kasian mereka pak, disisi lain petani dituntut meningkatkan produksi panen agar memenuhi ketahanan pangan, tapi justru tidak diperhatikan keinginan petani,” ucapnya.

Dalam aksinya, demonstran menuntut instansi itu bertanggungjawab atas mahalnya dan kelangkaan pupuk bersubsidi, mengevaluasi kinerja Balai Pelatihan Pertanian (BPP) serta Badan Penyuluh Pertanian (BPL).

“Disperta harus mengusut tuntas bantuan benih padi gratis yang diduga diperjualbelikan oknum tertentu,” tuturnya.

Plt Kepala Dinas Pertanian Sampang Suyono menyikapi aksi tuntutan massa. Dia menyampaikan, alokasi pupuk bersubsidi sudah sesuai HET. Jika ditemukan kios resmi menjual pupuk diatas harta tertinggi, maka akan mencabut ijin operasi.

“Sudah mengintruksikan distributor agar bertindak tegas mencabut ijinnya kalau ada kios seperti itu,” tegas Suyono.

Kata Suyono, pendistribusian pupuk ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Alokasi pupuk subsidi itu bagi petani yang terdaftar dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK),” tandasnya.

Reporter : Ryan
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.