Pamekasan, (Media Madura) – Ketua Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak (K3 TK) Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Nurmiatik, membantah melakukan pungutan liar (Pungli) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) terhadap beberapa kepala TK sebesar 2,5 persen dari perolehannya.
Saat dikonfirmasi, Atik sapaan akrab Nurmiatik menyatakan, meski ada tarikan namun bersifat seikhlasnya yang dikumpulkan melalui Gugus. Hal itu diakui, untuk biaya rehabilitasi kantor K3 TK yang sudah hampir roboh, selain itu untuk kegiatan perayaan hari besar.
“Kami minta hanya se-ikhlasnya, itupun untuk rehab kantor untuk rapat, kan tidak ada anggaran dari Pemkab, selain itu biaya lomba seperti Agustusan dan lainnya. Mau dapat dari mana Gugus kalau tidak dari BOP,” katanya menjelaskan kepada mediamadura.com, Jumat (21/2/2020).
Bahkan Atik menyatakan, informasi yang disampaikan salah satu kepala TK itu adalah fitnah, sebab selama ini ia tidak pernah melakukan pungutan liar BOP.
“Ini sangat tidak benar, ini fitnah, Pak,” tambahnya.
Salah satu ketua Yayasan menyatakan, pungli itu dilakukan sejak 2017 hingga 2019 lalu, atau pada setiap Pencairan dana BOP TK. Pungli terakhir terjadi pada pencairan dana BOP tahap ke-2 tahun 2019 yang cair bulan Januari 2020.
“Se tahun dua tahun saya biarkan, ini pada tahun ketiga masih saja melakukan pungli, uangnya untuk apa wong semuanya sudah PNS,” katanya dan meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia menceritakan, bahkan ada kepala TK yang bertengkar dengan Ketua Yayasan karena tidak sesuai antara laporan dan nilai bantuan yang di dapat dari Dinas Pendidikan (Disdik) itu.
“Bahkan ada Ketua Yayasan yang tengkar dengan Kepala TK-nya, karena mengira uangnya di tilap kepala TK, padahal disetor ke Gugus untuk sumbangan, kalau Yayasan tidak paham kan bahaya,” tambahnya.
Dampaknya adalah, kurangnya honor untuk para guru setelah sekian bulan dihutang. Ia berencana jika hal ini masih terus dilakukan akan melaporkan ke Dinas Pendidikan (Disdik).
Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol
