Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Pendidikan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyayangkan peserta demonstrasi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat diikuti oleh siswa atau pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut Ketua Dewan Pendidikan, HM Sahibudin, tindakan itu tidak dibenarkan, bahkan ia meyakini para siswa itu tidak paham maksud dan tujuan demo atau unjuk rasa.

“Saya pribadi dan atas nama ketua Dewan Pendidikan tidak setuju itu, saya yakin mereka tidak paham itu karena terprovokasi,” katanya saat di hubungi mediamadura.com, Jumat (27/9/2019).

Mantan Rektor Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan itu meminta, seharusnya para kepala sekolah memberikan pemahaman kepada gurunya agar siswanya tidak ikut unjuk rasa seperti di daerah lain.

“Bisa mungkin ada oknum guru yang membiarkan siswanya ikut demo atau bisa saja ikut atau diajak kakak kelasnya yang saat ini sudah mahasiswa,” tambah Sahib.

Dalam waktu dekat, Sahib berencana akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten dan Disdik Provinsi agar kembali melakukan konsolidasi dengan semua tenaga pendidik, karena tindakan ini telah mencoreng nama baik Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan.

“Dalam waktu dekat akan di agendakan,” tutup mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan itu.

Penelusuran mediamadura.com para pelajar yang ikut aksi demo menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK bersama mahasiswa itu mengenakan seragam warna coklat muda dan celana coklat tua, ada sebagian yang mengenakan seragam baju hijau muda lengan panjang dan celananya hijau tua.

Reporter : Ahmad Rifqi
Editor : Ist

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.