Rapat paripurna penetapan 9 reperda menjadi perda

Pamekasan, (Media Madura) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menetapkan sembilan peraturan daerah (Perda) yang masuk program legislasi daerah (Prolegda) 2017.

Ketua Badan Legislasi Daerah (BLD) DPRD Pamekasan, Andi Suparto mengatakan, sembilan raperda itu sudah selesai dibahas pada tahun 2017 lalu. Namun, baru bisa ditetapkan di tahun 2018.

“Ada sembilan raperda yang sudah ditetapkannya per hari ini,” katanya, Senin (4/6/2018).

Penetapan itu melalui Rapat Paripurna. Raperda itu di antaranya tentang perubahan retribusi jasa kesehatan, Komisi Informasi Publik (KIP), pengendalian sapi ternak betina, penyalahgunaan narkoba, dan penyelenggaraan perpustakaan.

“Ya semoga manfaat, untuk kemajuan Pamekasan,” tambahnya.

Ketua DPRD Pamekasan Halili, berharap agar seluruh Perda yang telah ditetapkan mampu diimplementasikan dan menjadi aturan yang membawa kebaikan bagi masyarakat Pamekasan.

“Ditetapkannya sejumlah Perda ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Pamekasan secara menyeluruh,” katanya.

Sementara, Pj Bupati Pamekasan, Fattah Yasin mengatakan, sejatinya ada 10 raperda yang dibahas pada 2017. Namun, satu raperda masih proses fasilitasi di Provinsi Jawa Timur.

“Sekarang Raperda yang bisa disahkan menjadi Perda sebanyak sembila aturan. Karena harus melewati tahap fasilitasi ke Pemprov, makanya baru bisa ditetapkan,” kata Fattah Jasin di hadapan anggota DPRD dan pimpinan OPD.

Pihaknya berharap satu raperda yang masih di Jawa Timur itu juga bisa segera selesai.

“Sehingga, bisa juga disahkan,” tutup pria asal Sumenep itu.

Reporter: Rifqi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.