Pamekasan, (Media Madura) — Klaim Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI yang menyebut sekitar 17 ribu jemaah haji reguler Indonesia tahun 2026 mendapatkan fasilitas penginapan setaraf hotel bintang lima mendapat sorotan dari anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura itu membagikan catatan evaluasi usai menunaikan ibadah haji reguler 1447 Hijriah. Catatan tersebut ditulis berdasarkan pengalaman langsung selama mengikuti rangkaian ibadah haji sebagai jemaah yang tergabung dalam Embarkasi Surabaya Kloter SUB-74.
Dalam evaluasinya, Hj. Ansari mempertanyakan kesesuaian antara informasi yang disampaikan kepada publik dengan kondisi riil yang ditemui di lapangan, khususnya terkait fasilitas hotel yang ditempati jemaah Indonesia di Makkah dan Madinah.
“Saya tidak merasakan kesan hotel berbintang sebagaimana yang selama ini banyak dipersepsikan masyarakat,” ungkapnya dalam catatan evaluasi tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan hotel yang digunakan untuk jemaah reguler. Selain itu, transparansi informasi kepada calon jemaah juga dinilai penting agar tidak menimbulkan ekspektasi yang berlebihan.
Meski menyampaikan kritik, Hj. Ansari menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Sebaliknya, catatan itu ditujukan sebagai kritik konstruktif kepada para pemangku kebijakan di Kementerian Haji dan Umrah RI serta seluruh stakeholder penyelenggara ibadah haji.
“Catatan ini saya sajikan dengan nawaitu memberikan informasi berdasarkan fakta yang kami temui di lapangan, sekaligus sebagai kritik konstruktif agar pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang menjadi lebih baik,” tulisnya.
Selain menyoroti persoalan akomodasi, Hj. Ansari juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah layanan yang dinilai berjalan baik selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Namun demikian, ia menilai masih terdapat beberapa aspek yang perlu dibenahi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan dan penyelenggaraan ibadah haji, Hj. Ansari berharap berbagai catatan yang dihimpun dari pengalaman langsung para jemaah dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang. (Znl/Arif)
