Oleh : Khoirul Anwar

*) Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Madura

Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan dan aktualisasi nilai-nilai pendidikan mencerminkan kualitas pendidikan yang dimiliki seseorang. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada beberapa jenjang pendidikan saja. Melainkan pendidikan akan terus berjalan sepanjang hidup (long life education).

Salah satu wujud pendidikan yang sangat urgen adalah pendidikan politik yang dewasa ini masih kurang diperhatikan, baik oleh partai politik yang mengemban kewajiban untuk merealisasikan wahana pendidikan politik kepada rakyat sebagaimana yang telah diamantkann oleh undang-undang tentang partai politik ataupun rakyat yang masih terjebak dalam pemikiran bahwa politik bukanlah urusan mereka.

Pasca reformasi pemilihan umum dilakukan secara langsung yang merupakan indikasi atas penegasan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini berarti membangun demokrasi dengan berbasis penguatan pengetahuan politik. Tidak mungkin rakyat akan memilih secara sadar dan rasional apabila tidak memahami politik. Pendidikan politik menjadi awal menentukan sadar dan rasional dalam menentukan sebuah pilihan.

Momentum pesta demokrasi selalu menjadi ajang restorasi dan rekonstruksi tatanan birokrasi selama satu periode yang akan berlangsung. Rakyat sebagai pelaku utama dan penentu siapa yang berhak menempati kursi kepemimpinan, mendapat tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka pembangunan berikutnya. Hal tersebut menuntutnya untuk berfikir lebih dewasa, cerdas dan terbuka sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memilih seorang pemimpin.

Namun dalam kontemplasi yang nampak pada kasus pesta demokrasi dewasa ini, sering kali disuguhi kesalahfahaman terhadap arti pesta demokrasi itu sendiri. Rakyat justru terperosok pada persoalan yang pragmatis. Sehingga momentum demokrasi menjadi ajang mengambil keuntungan sesaat yang pada takarannya tidak sebanding dengan apa yang telah dikorbankan. Di sisi lain kita tidak pernah tahu dan sadar atas apa yang telah kita lakukan dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Kesalahkaprahan tersebut nampaknya telah menjangkit pemikiran para kaula muda bahkan mendarah daging di dalamnya.

Politik oportunes sebagai penyimpangan terhadap pesta demokrasi menjadi euphoria tersendiri pada penyelenggaraan pemilu. Baik dari pemilihan tingkat desa bahkan sampai dataran presiden. Mirisnya lagi pelakunya adalah mereka yang telah berpendidikan tinggi bahkan tidak jarang dari kalangan sarjana.

Paradoksal politik terefleksikan sebagai hasil dari consensus dan pemikiran yang pendek yang tidak dapat dibendung. Memang hal tersebut sulit untuk dihentikan bahkan boleh dikatakan mustahil. Dalam satu sudut pandang politik memiliki manfaat yang luar biasa dan bahkan sebagai suatu cara untuk mengentaskan segala persoalan yang hadapi rakyat. Hal itu tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan bahwa “…..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indoneisa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, …..” maka sangat jelas bahwa arah perpolitikan nasional adalah untuk membela hak, menjamin pendidikan dan keamanan serta kesejahteraan rakyat. Namun, pada sudut yang lain, politik rupanya telah mencekoki rakyat dengan pandangan keuntungan pragmatis. Hal tersebut pada gilirannya telah menjadi latar belakang munculnya kejahatan-kejahatan para politikus. Sebagai contoh korupsi yang dilakukan oleh elit politik boleh jadi dikarenakan akibat dari sifat pragmatis yang dilakukan oleh rakyat. Sehingga cara berfikir yang dilakukan oleh mereka (elit politik) mengikuti arah pemikiran rakyat yang oportunis.

Memang tidak bisa dibenarkan apabila praktek penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat dan kaum elit politik hanyalah salah rakyat. Namun, rakyat ikut bertanggung jawab atas penyelewengan tersebut. Bagaimana tidak?? Ketika fase kampanye hampir tidak ditemukan rakyat yang tidak mendukung terhadap money politik yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon). Bahkan sebagian mereka tidak segan-segan akan golput apabila tidak mendapatkan uang pelican.

Indikasi tersebut mengisyaratkan akan pentingnya memahami pendidikan politik dan nilai-nilai yang terkandang di dalamnya. Sehingga rakyat akan benar-benar berdaulat dan ketimpangan politik serta penyalahgunaan wewenang akan tereduksi dengan sendirinya.

Pendidikan politik bukanlah sekelumit persoalan pengetahuan tentang visi dan misi dari masing-masing paslon saja, akan tetapi memahami kedudukan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi adalah bagian penting dari pendidikan politik demokratis.

Di samping itu, pendalaman terhadap pemahaman empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) serta memahami hak dan kewajiban warga negara menjadi bagian yang vital demi menyongsong kehidupan kebangsaan yang adil dan makmur.

Oleh karena itu, pendidikan politik harus dilaksanakan secara berkalanjutan dalam rangka untuk menyiapkan rakyat yang berkualitas dan berdedikasi tinggi kepada nusa dan bangsa. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.