Pamekasan, 6/1 (Media Madura) – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat (6/1/2017).
Kedatangan puluhan aktivis itu, meminta dukungan DPRD untuk menolak penberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kenaikan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Aksi penolakan ini merupakan aksi lanjutan pada Kamis (5/1/2017) kemarin. Yang dilakukan mahasiswa di monumen Arek Lancor.
“Kami datang kesini minta dukungan untuk menolak pemberlakuan peraturan yang dibuat presiden untuk menaikkan harga perpanjangan kendaraan,” kata Koordinator KMPI Zainul Hasan.
Ditambahkan oleh Hasan panggilan akrabnya Zainul Hasan, kedatangannya untuk menyampaikan hasil aksi galang tanda tangan, sebab sebagian besar masyarakat menolak kebijakan yang tidak pro rakyat kecil.
“Disini (DPRD) merupakan representasi dari masyarakat Pamekasan, makanya kami minta dukungan ke DPRD,” tambahnya.
“Kenaikan tarif yang ditentukan dalam PP itu sangat memberatkan masyarakat, utamanya yang kurang makanya kami minta aturanya tidak diterapkan, dan dicabut,” sambungnya.
Pantuan mediamadura.com, sejumlah anggota DPRD tampak ikut membubuhkan tanda tangan di atas kain putih yang disediakan pendemo. Penggalangan tanda tangan dilakukan demonstran untuk menolak dan mendesak pemerintah pusat mencabut kebijakan dimaksud.
“Tanda tangan ini atas nama saya pribadi, bukan institusi. Karena belum tentu semua anggota dewan ikut mendukung penolakan kenaikan (tarif pengurusan STNK),” kata politisi PPP tersebut.
Sebelum menyudahi aksi, perwakilan aktivis menyerahkan kain yang telah ditandatangani ratusan masyarakat yang keberatan dengan kebijakan kenaikan tarif pengurusan kendaraan bermotor untuk disampaikan ke Presiden RI melalui DPRD.
Penulis: Rifqi
Editor: Zainol
