Komisi B DPRD Jatim Siapkan Regulasi Pembentukan Desa Wisata

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa diwawancarai sejumlah awak media seusai menggelar reses di Kabupaten Pamekasan, pada 15 September 2020

Media Madura – Inisiasi pembentukan desa wisata bukan sekadar wacana. Sebagai langkah nyata, Komisi B DPRD Jatim mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur desa wisata tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan, rencana pembantukan desa wisata ditindak lanjuti secara serius. Yakni, dengan mengusulkan raperda sebagai payung hukum kegiatan tersebut.

“Raperda itu secara resmi kami usulkan melalui forum paripurna,” katanya.

Dengan demikian, tindak lanjut usulan itu berada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim. Diharapkan, segera dibuat jadwal agar pembahasan payung hukum tersebut segera tuntas.

Founder AMB Foundation itu mengatakan, sejumlah kebutuhan penyusunan raperda itu disiapkan. Diantarnaya, naskah akademik (NA) dan tenaga ahli. Prof Lukman Hakim dan Universtias Brawijaya dipilih sebagai tenaga ahli (TA) untuk memperlancar penyusunan payung hukum itu.

”Dalam rangka mendorong pembentukan desa wisata, kami Komisi B DPRD Jawa Timur tengah menyiapkan regulasinya,” kata Aliyadi.

Dijelaskan, raperda itu akan fokus pada pengembangan desa yang memiliki potensi. Saat sekarang, sudah ada 497 desa wisata di Jawa Timur. Diharapkan, ke depan akan lebih banyak seiring dengan regulasi yang disusun legislatif.

”Potensi wisata yang bisa dikembangkan tidak hanya wisata alam, wisata religi, kuliner dan sebagainya juga bisa dikembangkan dengan baik untuk peningkatan perekonomian masyarakat,” tukas legislator dua periode itu. (*)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.