Ketua Panitia Pilkades di Sampang Dilaporkan Atas Dugaan Pemerasan

Kuasa hukum Lukman Hakim didampingi kliennya memberikan keterangan kepada wartawan usai pelaporan, Rabu (11/12/2019) siang. (Ryan/MM).

Sampang, (Media Madura) – Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di Desa Paopale Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, dilaporkan atas kasus dugaan pemerasan terkait pelaksanaan Pilkades serentak. Kasus itu dilaporkan ke Mapolres Sampang oleh calon kades, Syaiful Arifin, Rabu (11/12/2019) siang.

Cakades nomor urut 03 ini diduga diminta membayar uang puluhan juta dengan dalih untuk sumbangan atas kekurangan dana pelaksanaan Pilkades yang telah digelar pada Kamis 21 November lalu.

Kuasa Hukum Syaiful Arifin, Lukman Hakim, mengatakan kliennya diminta uang Rp 20 juta oleh Ketua P2KD dengan alasan untuk menutupi kekurangan dana Pilkades. Syaiful tetap menolak permintaan tersebut karena secara aturan tidak ada pembebanan biaya.

Lagi-lagi, panitia terus mendesak melalui sambungan telepone dan mendatangi rumah Cakades Syaiful untuk segera membayarnya. Uang itu akhirnya diserahkan pada dini hari sebelum pencoblosan setelah ada unsur paksaan.

“Ada tekanan kalau tidak mau membayar sampai pukul 00.00 WIB maka pelaksanaan Pilkades akan dibubarkan, ini bahasa ancaman padahal dalam aturan tidak ada biaya pemilihan dibebankan kepada calon, semua sudah dibiayai pemerintah,” ungkap Lukman sesuai pelaporan di Mapolres Sampang.

“Ketua P2KD bersama tiga orang anggota BPD datang ke rumah Syaiful, disitu uang diserahkan,” imbuhnya.

Lukman menuturkan, berdasarkan informasi yang diterima kliennya dari beberapa anggota P2KD di Desa Paopale Daya bahwa tidak ada biaya kekurangan anggaran pemilihan yang disediakan pemerintah daerah.

Lantas ia mempertanyakan akal-akalan pungutan yang dilakukan ketua panitia. Sebab, penarikan biaya kekurangan dana Pilkades hanya berlaku bagi rival calon kades incumbent.

Di Desa Paopale Daya diikuti tiga kandidat cakades. Nomor urut 01 Homsiyah, urut 02 Matliyah, dan urut 03 Syaiful Arifin.

“Hanya kliennya kami yang diminta, sedangkan cakades nomor urut 01 tidak diminta mungkin karena istri incumbent (02-red), kami bukan mempersoalkan kalah dalam pemilihan tapi ini praktek pemerasan,” terangnya.

Beberapa barang bukti dugaan pemerasan diserahkan ke penyidik Polres Sampang. Diantaranya, rincian pengeluaran biaya pelaksanaan Pilkades di Desa Paopale Daya, bukti percakapan pelapor dan terlapor, bukti ancaman pelapor, dan pernyataan saksi.

Ditempat yang sama, Sekretaris P2KD Paopale Daya Mahsusin, mengakui tidak ada keterbukaan anggaran selama pelaksanaan Pilkades oleh Ketua P2KD. Dia justru mengaku honor yang diterimanya sebesar Rp 1.550.000 ribu.

“Saya hanya tau biaya kecil saja seperti untuk ngeprint atau fotocopy, gaji anggota panitia sebenarnya Rp 1.750.000 katanya dipotong pajak sama biaya seragam jadi Rp 1.550.000,” ungkapnya.

“Ketua sempat bilang sama kita (anggota panitia) bahwa kalau kekurangan biaya tidak ditanggung calon terus siapa lagi, kalian,,,” ucap Mahsusin menirukan ucapan Ketua P2KD.

Saat dikonfirmasi, Ketua P2KD Paopale Daya Rosidi, membantah adanya dugaan pemerasan kepada calon kepala desa. Namun dirinya membenarkan ada pungutan biaya untuk kekurangan dana Pilkades. Biaya tersebut sesuai hasil kesepakatan bersama antar calon. Besarannya sebesar Rp 10 juta per calon.

“Kalau pemerasan tidak ada mas, penarikan itu sesuai kesepakatan bersama kok, bukan Rp 20 juta tetapi Rp 10 juta, karena ada kekurangan dana anggaran pelaksanaan Pilkades, sedangkan kucuran dana Pilkades di Desa Paopale Daya sekitar Rp 100 juta,” jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Subiantana menyampaikan masih menerima laporan yang disampaikan pelapor terkait dugaan pemerasan. Penyidik akan melakukan penyelidikan apakah ada unsur pemerasan.

“Masih diterima, kita selidiki dulu, nanti akan disampaikan perkembangannya,” singkatnya.

Reporter : Ryan
Editor : Ist

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.