Ramainya pengunjung pameran Sampang Sepoloh Areh inilah hanya memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah sebesar Rp 6,5 juta. (Ryan/MM).

Sampang, (Media Madura) – Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang Imam Sanusi, menyampaikan sumber pendapatan daerah (PAD) dari pameran pembangunan Sampang Sepoloh Areh (SSA) dalam rangka Hari Jadi ke-396 hanya sebesar Rp 6,5 juta.

“Pendapatan itu dari hasil sewa lapangan Rp 5 juta dan kebersihan lingkungan Rp 1,5 juta, totalnya Rp 6,5 juta selama 10 hari pameran,” ungkap Imam ditemui di kantor Pemkab Sampang Jalan Jamaludin, Rabu (13/11/2019) siang.

Pameran Sampang Sepoloh Areh berlangsung sejak Minggu 3 November hingga Rabu 13 November 2019. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yakni Event Organizer (EO) DMR Production digelar di lapangan Wijaya Kusuma Kota Sampang.

Selain menampilkan produk unggulan daerah, pengunjung juga dihibur dengan orkes dangdut dan penyanyi kondang di Jawa Timur.

Sayangnya, membludaknya pengungjung gebyar Sampang Sepoloh Areh tidak bisa meningkatkan pendapatan daerah. Meski begitu, Disporabudpar tetap bersikap dingin dengan alasan kegiatan pameran bukan menggunakan dana APBD tahun 2019.

“Memang tidak besar PAD dari kegiatan SSA, tapi ini non APBD, dan disitu ada biaya sewa stand yang dibayar langsung kepada EO, masing-masing OPD dan pihak swasta menyewa Rp 2 juta per stand selama 10 hari, totalnya ada 25 stand,” jelasnya.

Imam Sanusi kembali menerangkan, pihaknya sebatas penyedia tempat pameran. Terkait penentuan dan penarikan sewa stand tidak ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Disporabudpar.

Dirinya menambahkan, pendapatan daerah dari sektor sewa lapangan Wijaya Kusuma sebesar Rp 5 juta, selama per hari pihak EO dikenakan biaya Rp 500 ribu. Ketentuan itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

“Siapapun yang mau nyewa lapangan dan digunakan kegiatan apa pun biayanya tetap Rp 500 ribu per hari, maka itu saran saya kedepan perlu Perda ini direvisi agar mendongkrak pendapatan daerah sektor sewa lapangan,” ungkap Imam.

Terkait kerusakan fasilitas lapangan seperti landasan lari akibat kendaraan truck pengangkut peralatan. Imam mengaku sudah menyampaikan kepada pihak ketiga untuk bertanggung jawab.

“Sudah kami sampaikan kerusakan itu kepada DMR Production Surabaya dan diminta agar segera diperbaiki,” imbuhnya.

Minimnya pendapatan kepada pemerintah daerah dari kegiatan pameran membuat geram DPRD. Sebab, dinas terkait dituding tidak bisa mengelola potensi PAD serta kegiatan tersebut dianggap telah merugikan pemerintah setempat.

“Meski tidak dibiayai APBD bukan berarti pemerintah tidak bisa menghasilkan PAD, disitukan banyak yang bisa menunjang pendapatan daerah seperti retribusi tiket pengunjung dan karcis parkir,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan

Sementara Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Sidik, menuturkan minimnya kontribusi terhadap pendapatan daerah semakin menguatkan dugaannya mengenai kebocoran PAD. Retribusi pendapatan tak hanya dari sektor sewa lapangan dan kebersihan lingkungan, melainkan ada tiket pengunjung dan karcis parkir.

“Berarti ini menandakan bahwa Pemkab Sampang tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada untuk menambah PAD, ingat acara SSA itu merupakan rentetan hari jadi Sampang, jika acaranya Sampang kenapa dimanfaatkan orang luar dan menjadi bisnis EO, dimana martabat kita,” tegasnya.

Reporter : Ryan
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.