Ismail

Pamekasan, (Media Madura) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat memerhatikan nasib guru suka relawan (Sukwan) yang dihonor tidak wajar.

Ketua Komisi III DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, para guru ber-status honorer non kategori itu selama ini menerima honor sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 250 ribu per bulan. Padahal, tugasnya penuh dalam seminggu.

“Masak sebagai guru hanya dibayar segitu kan tidak manusiawi sekali, sedangkan tugasnya berat sama dengan PNS pada umumnya,” katanya, Senin (4/11/2019).

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 sektor pendidikan harus menjadi perhatian khusus apalagi sektor itu masuk dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam-Raja’e (Berbaur).

“Karena hal itu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permintaan kami agar guru-guru itu diperhatikan, apalagi sudah mengabdi cukup lama,” tambahnya.

Mantan aktivis PMII Pamekasan itu juga menyebut guru memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa yang akan menjadi pemimpin untuk masa-masa yang akan datang. Guru juga mempunyai tanggung jawab berat yang itu tidak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka terima selama ini.

“Bayangkan guru yang mendapat upah Rp 200 ribu itu jika dibagi 25 hari hanya Rp 8 ribu setiap harinya. Cukup memprihatinkan, makanya kami minta agar ini diperhatikan, karena kami kira anggaran kita cukup untuk mengatasi hal tersebut,” pungkasnya.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.