Pamekasan, (Media Madura) – Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyebutkan lambatnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019 disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e, salah satu lambannya realisasi program, dikarenakan legislatif lambat menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga berakibat pada penetapan APBD perubahan 2019.
“Saat ini pimpinan DPRD Pamekasan sudah terbentuk, dari itu kami berharap anggota dewan segera bekerja cepat demi merealisasikan pembangunan di Pamekasan. Salah satunya dengan segera menetapkan APBD Perubahan,” tegasnya, Selasa (29/10/2019).
Mantan Kepala Desa (Kades) Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar itu menambahkan, penetapan AKD dan pelantikan Fathor Rohman sebagai Ketua DPRD definitif beberapa waktu lalu berakibat pada mandeknya program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Apalagi di sejumlah OPD masih ada proses lelang jabatan untuk pimpinan tinggi pratama. Kondisi itu tentunya menghambat realisasi program pembangunan di masing-masing OPD,” tambah Raja’e mengulang bahasanya.
Raja’e berharap, legislatif bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, yaitu pengawasan, pembuat Undang-undang dan membuat anggaran. Jika tiga tugas pokok tersebut dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan Pamekasan sesuai dengan keinginan bersama.
“Semoga bisa membangun Pamekasan lebih maju,” tutupnya.
Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol
