Pertemuan guru honorer di ruang bupati Pamekasan

Pamekasan, (Media Madura) – Ratusan guru suka relawan (Sukwan) yang mengatasnamakan diri Forum Guru Honorer (FGH) non kategori di lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendatangi kantor bupati, guna menuntut kejelasan statusnya, Rabu (16/10/2019).

Koordinator FGH non Kategori, Muhammad Sahi mengaku guru tidak tetap (GTT) kerap menangis, sebab kesejahteraan yang mereka terima tidak sebanding dengan perjuangan dan pengabdian yang mereka jalani selama ini.

“Kami tidak digaji, tapi hanya diupah yang nilainya Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu,” katanya.

Ia meminta agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Dinas Pendidikan (Disdik). Penerbitan SK itu bukan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan sebagai syarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Aturan baru tidak memperbolehkan mengikuti PPG karena SK dari kepala sekolah, makanya kami minta ini,” tambah Sahi.

Selain itu, Pemkab juga diminta bisa menerbitkan Jaminan Sosial, yang sewaktu-waktu bisa difungsikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ini soal kemanusiaan, kami bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan kami tidak ikhlas, kalau kami tidak ikhlas ngapain sampai puluhan tahun mengabdi,” tuturnya.

“Kami meminta agar diperlakukan seperti guru-guru honorer yang lain,” terangnya.

Pertemuan ditemui langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Raja’i, Sekretaris Daerah (Sekda) Totok Hartono dan Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Prama Jaya.

Reporter: Ahmad Rifqi
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.