Caleg DPR RI KH. Dja'far Shodiq saat menghadiri sosialisasi UU PP PA di Sampang. (KH Dja'far Shodiq for MM).

Sampang, (Media Madura) – Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI KH. Dja’far Shodiq memenuhi panggilan Bawaslu Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan di Ponpes Az-Zubair Jalan Raya Panggung Selasa (5/3) kemarin.

KH Dja’far Shodiq tiba ke kantor Bawaslu di Jalan Rajawali pada Sabtu (9/3/2019) pukul 09.00 WIB.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang, Insiyatun mengatakan, Dja’far Shodiq dimintai keterangan sekitar 30 menit. Kedatangan caleg dari Partai NasDem tersebut bersifat undangan investigasi.

“Ini investigasi awal kepada Dja’far Shodiq, jadi belum bisa menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak, nanti kita panggil lagi,” ujarnya, Sabtu (9/3/2019).

Menurutnya, Bawaslu masih melakukan rapat pleno untuk menentukan dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami harus pleno dahulu, karena memang setiap menemukan laporan tidak serta merta ini pelanggaran, kami tuangkan pengawasan dan memastikan syarat formil dan materilnya,” kata Insiyatun.

Yang jelas, lanjut Insiyatun, informasi temuan dugaan pelanggaran berdasarkan informasi di media sosial. Sayangnya, ia belum bisa menjelaskan berupa apakah dugaan pelanggaran yang dimaksud.

“Nanti dulu soal itu ditunggu,” tutupnya.

Saat dikonfirmasi dibalik telepone, Caleg DPR RI Dapil Madura KH. Dja’far Shodiq membenarkan pemanggilan Bawaslu terkait acara yang berlangsung di Ponpes Az-Zubair.

Namun, dirinya menegaskan bahwa kehadirannya sebagai pemateri bukan dalam rangka kampanye pencalonannya. Kegiatan itu adalah sosialisasi Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dari Kementerian PP PA.

“Iya, saya tadi hadir panggilan Bawaslu, tapi kemarin itu saya sifatnya sebagai pemateri yang diundang Kementerian PP PA karena mitra kerja Komisi VIII DPR RI, jadi semua yang bikin acara dan membiayai itu Kementerian,” terang Dja’far Shodiq.

Dia menyampaikan, beredarnya lembaran kartu nama ke beberapa peserta tanpa sepengetahuan dirinya. Kemungkinan, kartu nama diperoleh dari sisa stok gudang di lokasi tersebut.

“Yang jelas saya tidak memanfaatkan untuk kampanye, soal temuan Bawaslu terkait kartu nama kurang tahu saya, ketika acara berlangsung tidak ada APK hanya gambar lambang DPR RI dan Kementerian PP PA, mungkin sisa dari gudang rumah kayu dilokasi, saya tahu tidak boleh kampanye di tempat pendidikan,” pungkasnya.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.