Pemekasan, (Media Madura) – Masih banyak masyarakat Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hidup dalam garis kemiskinan yang tak tersentuh oleh bantuan pemerintah hingga mereka harus hidup sebatang kara.
Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera turun tangan dan melakukan pendataan.
“Dibutuhkan pendataan secara mandiri agar pemerintah tidak hanya berpatokan kepada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab banyak ditemukan masyarakat miskin tidak terpantau oleh pemerintah, mereka tidak terdata sebagai warga miskin,” terang Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Abdul Haq, Kamis (28/2/2019).
Menurutnya, tanpa adanya pendataan secara mandiri sangat sulit bantuan dari pemerintah sampai pada orang yang benar benar membutuhkan.
“Pendataan secara mandiri ini perlu agar bantuan pemerintah ini sampai pada orang yang tepat. Sebab sensus penduduk BPS mengenai kemiskinan dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam pereode lima tahun sangat dimungkinkan ada perubahan situasi ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Nantinya, tambah Abdul Haq, data dari turun langsung ke lapangan bisa langsung diolah pemerintah dan kemudian di masukkan ke Basis Data Terpadu (BDT) Kementrian sosial. Karena jika tidak masuk dalam BDT sangat sulit warga miskin mendapatkan bantuan.
“Yang ada di lapangan masih banyak warga miskin tidak masuk di DBT, akibatnya mareka yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak dapat. Sedangkan pemerintah merujuk pada data yang ada pada DBT tersebut,” pungkasnya.
Reporter: Zubaidi
Editor: Zainol
