Di tengah rintik hujan, mahasiswa menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumenep

Sumenep, (Media Madura) – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A. Busyro Karim dituding otoriter karena keputusannnya dalam mengangkat Direksi PT. Sumekar, yakni Direktur Utama dan Direktur Pelaksana.

Busyro dinilai sewenang-wenang dalam keputusannya itu, lantaran meski menuai kritikan tajam karena adanya dugaan cacat hukum dalam pengangkatan jabatan BUMD tersebut, Bupati tetap tidak bergeming.

Hal itu disuarakan aktifis mahasiswa yang tergabung Front Keluarga Mahasiswa Sumekar (FKMS) saat melakukan aksi lanjutan di Gedung DPRD Sumenep, Senin (28/1/2019).

Menurut mahasiswa, keputusan Bupati tersebut dianggap telah melanggar peraturan pemerintah no. 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 57 poin (L).

“Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa pengurus partai dan calon anggota legialatif tidak boleh menjadi direktur BUMD, ini jelas telah melanggar peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 57 poin (L),” tegas korlap aksi, Sutrisno.

Para aktivis mahasiswa juga menuding pengangkatan jajaran direksi tersebut juga sarat dengan kepentingan politik, mengingat kedua direktur berlatar partai sama dengan Bupati, bahkan satu diantaranya masih tercatat Caleg Jawa Timur dari PKB.

“Ahmad Zainal dan Syafi’i memiliki latar belakang partai politik yang sama dengan Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati Sumenep, lebih mengedepankan kepentingan politik dari pada kepentingan masyarakat,” tudingnya.

Mahasiswa juga mengingatkan publik pada keputusan Bupati yang nyaris sama, yaitu pengangkatan Nur Fitriana, istri Busyro Karim sendiri sebagai Komisaris Bank BPRS Bhakti Sumekar pada awal 2018 lalu.

“Pengangkatan Komisaris tersebut juga terindikasi Nepotisme Mengingat Nurfitriana adalah istri Bupati. Ini jelas bertentangan dengan PP nomor 54 tahun 2017 pasal 38 poin (K), yang menjelaskan bahwa calon anggota legislatif tidak boleh menjadi Komisaris BUMD,” paparnya.

Dua tindakan Bupati tersebut, lanjutnya, sudah cukup membuktikan bahwa Bupati Sumenep, menggunakan tangan besi untuk menguasai BUMD di bawah kepemimpinannya.

“Bupati Sumenep telah menunjukkan sifat otoriter dan serakah dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan pengangkatan Direksi BUMD,” tudingnya.

Oleh karena itu, aktifis mahasiswa meminta DPRD Kabupaten Sumenep, untuk menggunakan Hak Angketnya dengan melakukan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran hukum atas keputusan-keputusan Bupati yang otoriter tersebut.

“Wakil rakyat di sini harus menggunakan Hak Angketnya guna melakukan investigasi. Termasuk juga harus mengevaluasi panitia seleksi (Pansel) pengangkatan Direksi PT. Sumekar terutama dalam hal profesionalisme dan netralitasnya,” desaknya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma menjelaskan, untuk merespon tuntutan mahasiswa, pihaknya akan segera merekomendasikan Komisi II untuk membahas temuan mahasiswa terkait indikasi pelanggaran dalam pengangkatan jajaran direksi BUMD yang bergerak di bidang transportasi laut tersebut.

“Kita akan rekomendasikan ke Komisi II, biar dibahas di Komisi II nanti, karena wilayah pembahasanya ada di sana,” ujar Herman DK pada awak media singkat.

Belum ada jawaban dari Bupati Sumenep A Busyro Kariem terkait sejumlah aksi mahasiswa menyangkut pengangkatan pejabata di BUMD Sumenep ini.

Reporter : Rosy
Editor : Ist

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.