Perahu milik nelayan di wilaya pantura Sampang.

Sampang, (Media Madura) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mempunyai program operasi laut dalam rangka keselamatan lalu lintas laut.

Tahun ini, program itu dianggarkan sekitar Rp 300 juta. Namun, selama ini program itu belum pernah menyentuh perairan di wilayah Pantura.

“Operasi laut dari pemerintah untuk wilayah Pantura belum pernah sekali,” ujar Sulaiman (56) seorang nelayan asal Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang, Kamis (2/8/2018).

Kata Sulaiman, kegiatan operasi laut sangat penting untuk memastikan keamanan laut dan memberikan pemahaman kepada nelayan. Semua peraturan dalam berlayar harus ditaati. Musalnya tentang penggunaan alat tangkap dan kelengakapan surat izin perahu atau kapal. Dengan begitu, keamanan dan keselamatan nelayan akan lebih terjamin dan terlidungi.

”Tidak semua nelayan tahu dan paham peraturan berlayar, jadi operasi laut sangat perlu dilakukan agar kami bisa taat terhadap peraturan yang ada,” terangnya.

Dirinya meminta pemerintah tidak hanya melakukan operasi laut di wilayah pantai selatan. Tetapi dilakukan di wilayah pantai utara. Seperti Ketapang, Banyuates dan Sokobahan. Sebab, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di wilayah tersebut sangat banyak.

Sementara itu, Kabid Perhubungan Laut Dishub Sampang Chotibul Umam mengatakan program operasi laut di sejumlah Kecamatan rutin dilaksanakan sebulan sekali. Salah satunya di pantai Camplong. Dalam operasi tersebut pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Polisi Air (Polair) Sampang.

”Kegiatan operasi laut setiap bulan dilaksanakan, jadwalnya sudah ada termasuk untuk di wilayah Pantura,” dalihnya.

Dia menjelaskan, pelaksanaan program tersebut juga berpengaruh terhadap kondisi cuaca di laut. Sehingga, jika kondisi cuaca di laut kurang baik operasi tersebut tidak akan dilaksanakan. Sebab, berkaitan dengan keselamatan petugas.

”Kalau lagi angin kencang dan gelombang air laut tinggi seperti saat ini, operasi dilakukan pada bulan berikutnya, bulan ini operasi laut akan dilakukan di peraiaran Mandangin, kalau pantura bulan depan,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, dari anggaran Rp 300 juta itu tidak hanya digunakan untuk operasi laut. Melainkan, juga untuk biaya operasi dan perawatan kapal patroli.

Biasanya saat operasi laut berlangsung jenis pelanggaran yang ditemukan yakni banyak nelayan yang masih menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti cantrang dan semacamnya.

Kemudian, belum mengantongi surat izin perahu atau kapal dan kondisi kapal tidak layak untuk berlayar.

”Sanksi pelanggaran tidak ada, hanya memberikan imbauan dan teguran agar mereka bisa menaati peraturan saat berlayar demi keamanan dan keselamatan nelayan,” pungkasnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.