Deputi Pencegahan dan Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ramah Handoko

Sumenep, (Media Madura) – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beberapa tahun lalu berbuntut negatif hingga saat ini. 

Bukan sekedar adanya dugaan kebijakan tersebut melawan hukum. Tapi kebijakan tersebut telah memberikan dampak kurang baik terhadap kesadaran masyarakat wajib pajak. 

Terbukti, saat ini tunggakan pajak Kabupaten Sumenep begitu besar. Di mana salah satunya dipengaruhi oleh masyarakat yang enggan membayar pajak karena menganggap masih gratis.

Deputi Pencegahan dan Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ramah Handoko pun memberi tanggapan terkait masalah tersebut saat di Sumenep, Minggu (8/4) lalu.

“Itu kebijakan pemerintah ya, kalau kebijakan itu masyarakat kemudian merasa keberatan, maka harus ada protes,” katanya. 

Hanya, Ramah panggilan Akrab Ramah Handoko, tidak mengomentari apakah kebijakan tersebut berpotensi korupsi atau tidak. 

“Itu kebijakan ya, harus ditanyakan kepada pemerintah daerahnya, yang mengerti pendapatan dan pengeluaran kan pemerintah,” jawabnya diplomatis. 

Untuk diketahui, kebijakan PBB Gratis merupakan kebijakan realisasi janji politik masa pemerintahan A. Busyro Karim-Soengkono Sidik. 

Namun kebijakan itu tak dilanjutkan lantaran ada sejumlah temuan yang mengarah pada pelanggaran undang-undang, yang paling santer adalah pemerintah “mengakali” kebijakan itu melalui progran Bantuan Sosial (Bansos).

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.