Kasi Intel Kejari Sumenep Rahadian Wisnu Wardana

Sumenep, (Media Madura) – Tumpang tindih program di tingkat pemerintahan desa santer terdengar sejak beberapa tahun terakhir, terlebih sejak desa digerojok dengan anggaran besar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Bambang Panca Wahyudi Hariadi melalui Kasi Intel Rahadian Wisnu Wardana, bahwa pelaksanaan pembangunan Desa yang melalui DD dan ADD rentan mengalami tumpang tindih dengan proyek pemerintah kabupaten atau proyek lainnya.

“Ya, kita memang dengar informasinya banyak pelaksanaannya pembangunan di Desa yang mengalami tumpang tindih dengan proyek lainnya” ungkap Wisnu saat ditemui awak media di ruang kerja Kajari.

Bahkan Wisnu menyebut, kalau pihaknya telah menerima laporan dari warga, mengenai pelaksanaan pembangunan Desa yang mengalami tumpang tindih anggaran tersebut. 

“Ia kita dapat laporan dari warga mengenai tumpang tindih anggaran tersebut, cuma laporan yang dimaksud terpotong-potong artinya tidak utuh. Sehingga kesulitan kita disitu untuk menindak lanjutinya,” ujarnya.

Kata Wisnu, peran serta masyarakat untuk mengawasi setiap kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Jika ada yang menemukan pelaksanaan proyek di desa yang tidak beres, agar tidak takut melaporkannya.

“Peran serta masyarakat itu sangat penting bagi kita, sebab masyarakat juga punya wewenang untuk mengawasinya. Sehingga bagi warga yang menemukan kejanggalan dengan pelaksanaan proyek, langsung laporkan kepada kita,” harapnya. 

Secara terpisah, Anggota Komisi III DPRD Sumenep Moh Ramzi ikut berkomentar, bahwa untuk pengawasan terhadap program pemerintah memang harus dilakukan semua pihak, termasuk institusinya.

“Fungsi pengawasan pasti kami lakukan. Karena itu merupakan salah satu fungsi legislasi,” jelasnya.

Demi mengetahui langsung realisasi program, kedepan pihaknya akan turun ke lokasi program yang dibiayai negara. Disamping untuk melihat langsung realisasi program, juga untuk memastikan apakah ada tumpang tindih dengan program lain atau tidak.

“Dari kebutuhan itu nanti kami akan usulkan untuk diprogramkan dalam APBD,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Sumenep, R Idris mengungkapkan pada acara Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD (28/3/2018), bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ekstra.

“Sehingga tidak ada program pemerintah yang tumpang tindih, karena kami memang tidak ingin ada program pemerintah dalam pekerjaannya tumpang tindih,” ujarnya singkat.

Reporter : Rosy

Tinggalkan Balasan