Ismail

Pamekasan, (Media Madura) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur Ismail menyatakan, bentrokan antara warga anti maksiat dengan warga Desa Ponteh, Kecamatan Galis, yang terjadi pada, Jumat (19/1/2019) lalu agar dijadikan pelajaran.

Pasalnya, kata Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan, sweeping atau penggerebekan rumah warga yang disinyalir dijadikan tempat prostitusi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di negeri ini, karena yang memiliki kewenangan memberantas penyakit masyarakat (Pekat) adalah penegak hukum.

“Penggerebekan atau pemberantasan itu memenang Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Aparat Kepolisian,” katanya, Jumat (26/1/2018).

Seharusnya, terang Ismail, masyarakat atau organisasi masyarakat (Ormas) tidak usah gegabah dalam menyikapi hal itu, apalagi sampai mencederai orang lain, cukup jika menemukan aktivitas yang janggal di lingkunganya agar segera melaporkannya.

“Laporkan, sampaikan kepada kepala desa setempat, atau kepada aparat keamanan di desa, yakni Babinkabtimas dan Babinsa. minimal perangkat desa,” tanbahnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat, jika menemukan hal-hal yang meresahkan segera melaporkan kepada aparat berwajib. Supaya aparat yang melakukan tindakan, bukan langsung bertindak sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.

Reporter: Rifqi
Editor: Zainol

Iklan

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.