Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Moh Hanafi

Sumenep, (Media Madura) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur Moh Hanafi bikin pengakuan mengejutkan soal prilaku beberapa anggotanya.

Bahkan, Hanafi buka-bukaan tentang prilaku buruk oknum wakil rakyat yang dipimpinnya, bahwa sebagian anggotanya kerap mewakilkan kunjungan kerja kepada orang lain.

“Ketika kunjungan kerja, khususnya dalam provinsi ada saja anggota yang tidak ikut, tetapi biaya perjalanan dinasnya diambil,” katanya terang-terangan, Kamis (7/12/2017).

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan, kunker dalam provinsi memang laporannya hanya bukti penagihan hotel, jika sudah dipesan meski pun hotel tidak ditempati, pihak hotel tetap akan mengeluarkannya.

Namun untuk kunjungan kerja keluar provinsi, selain bukti penagihan hotel juga ada biaya tiket pesawat. Tapi ada saja anggota dewan yang berani mewakilkan kepada orang lain.

Meski pada prinsipnya, tujuan perjalanan itu untuk konsultasi atau studi banding. Sehingga dengan adanya praktik itu, praktis kunker yang harus diikuti setiap anggota menjadi sekadar akal-akalan.

“Padahal aturannya, APBD menyediakan anggaran kunjungan kerja untuk anggota DPRD. Bukan untuk orang lain diluar anggota. Karena tujuannya anggaran yang ada dikeluarkan untuk kepentingan kerja dinas,” tegasnya.

Hal semacam itu, sambung Hanafi, jelas merupakan pelanggaran etik yang seharusnya ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD. Namun sayangnya, persoalan BK sendiri sampai saat ini tidak kunjung diselesaikan.

“Ini bukan hanya persoalan etik, tetapi bisa masuk kategori korupsi, karena itu bukanlah haknya. Anggaran kunjungan kerja itu hanya diperuntukkan untuk anggota dewan saja. Bukan teman atau kolega dari anggota dewan,” tandasnya.

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan