Uji Kelayakan Komisi Informasi Sumenep Temui Jalan Buntu

Advertisement

Sumenep, (Media Madura) – Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan komisioner Komisi Informasi (KI) oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menemui jalan bantu.

Pasalnya, karena terjadinya perdebatan soal calon komisioner yang berasal dari unsur pemerintah. Bahwa komisioner dari pemerintah direkomendasikan oleh bupati, selaku pemerintah.

Padahal, versi yang lain seharusnya dari instansi terkait, dalam hal ini OPD (organisasi perangkat daerah) yang ditunjuk. Bukan dari bupati langsung.

Sehingga, rekom tersebut menimbulkan perdebatan alot, bahkan sampai berujung fit and propertes gagal digelar oleh komisi pemerintahan itu. 

Meski, sebetulnya dalam pelaksanaan sama-sama mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi (KI) Nomor 6 Tahun 2014.

“Ya betul, sementara ini terjadi deadlock dalam uji kelayakan dan kepatutan komisioner KI,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Hamid Ali Munir.

“Masalahnya terkait penafsiran pada pemerintah. Meski di pasal itu jelas unsur pemerintah bukan OPD. Namun, anggota bersikukuh ditandatangi OPD. Sehingga, terjadi deadlock,” imbuhnya.

Politisi PKB itu berujar, karena terjadi debatable maka uji kelayakan dan kepatutan ditunda, pihaknya masih memerlukan pendalaman. Salah satunya, akan melakukan konsultasi dengan yang membuat peraturan.

“Kami akan berkonsultasi biar jelas nantinya soal unsur pemerintah ini,” tukasnya.

Reporter: Rosy
Editor: Zainol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here