Ilustrasi

Pamekasan, (Media Madura) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang penyelenggara pemilu dari unsur pasangan suami-istri untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.

Hal itu dikatakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Moh Hamzah. Menurutnya, ketentuan itu sudah dijelaskan, bahwa penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa tidak dalam ikatan perkawinan.

“Dalam ketentuan itu dijelaskan, bahwa syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu,” katanya, Senin (20/11/2017)

Ketentuan mengenai larangan pasangan suami istri sebagai penyelenggara pemilu itu tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf I Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017.

Dengan demikian, tambah Hamzah, maka anggota penyelenggara pemilu yang diketahui dalam ikatan perkawinan, batal secara otomatis, sesuai dengan peraturan KPU dimaksud.

“Ketentuan lainnya adalah tidak menjabat sebagai penyelenggara pemilu selama dua periode secara berturut-turut,” tambahnya.

Penghitungan dua kali masa jabatan tersebut yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS selama dua kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.

Aturan dimaksud yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilih Aceh dan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

Juga Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Reporter: Rifqi
Editor: Zainol

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.