Aktifis perlindungan perempuan dan anak Jaka Jatim Korda Sampang mempertanyakan pemberian sanksi oknum guru cabuli murid ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Rabu (15/11/2017). (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, (Media Madura) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang masih menunggu keputusan hukum tetap atau inkrah dalam pemberian sanksi terhadap MH (50), oknum guru Sekolah Dasar (DS) di Sampang yang ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pencabulan muridnya. MH terancam hukuman berat, pemberhentian tidak hormat dari status sebagai PNS.

“Disdik masih tunggu putusan inkrah dari pengadilan, jika di putusan hukuman ringan atau sampai berat dengan pemberhentian tidak hormat akan dilakukan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Moh Jupri Riyadi, melalui Sekretaris Nur Alam, Rabu (14/11/2017).

Secara otomatis, pemberhentian PNS tidak dengan hormat maka hak-haknya dicabut seperti gaji maupun tunjangan. Hal ini berdasarkan acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Salah satu aturan yang tertuang dalam PP itu yakni PNS yang telah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan juga akan diberhentikan tidak hormat.

Begitupun jika PNS melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

Kemudian, PNS yang dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun masuk dalam kategori pemecatan tidak hormat.

Nur Alam mengaku kecewa atas kejadian dugaan pencabulan dilakukan oknum guru terhadap muridnya karena telah mencoreng nama baik dunia pendidikan di Sampang. Padahal pemerintah selalu berupaya melakukan pembinaan terhadap guru dalam mendidik siswa.

Selama ini, pihaknya sudah mengambil langkah dengan menyurati kepada Bupati Fadhilah Budiono tertanggal 14 November 2017 kemarin terkait kejadian tersebut.

“Yang jelas pemerintah tidak tinggal diam sudah melangkah dan menindaklanjuti insiden pencabulan itu, mudah-mudahan ini cepat diproses supaya tidak terkatung-katung,” jelasnya.

Sementara itu, aktifis Jaka Jatim Korda Sampang Siti Farida, mengatakan dirinya mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan sejauh mana pemberian sanksi terhadap MH atas dugaan kasus pencabulan. Mengingat, MH diketahui sebagai abdi negara di sekolah Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

“Kedatangan kami kesini ingin mengklarifikasi status PNS oknum guru yang diketahui sebagai tersangka,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya meminta pemerintah agar tegas memberikan sanksi atas kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku termasuk dalam PP nomor 11 tahun 2017. Sehingga nantinya dunia pendidikan di Sampang tidak terus tercoreng dengan kejadian memalukan tersebut.

Reporter : Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan