Sampang, (Media Madura) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang menyarankan Komisi Pemilihan Umum menggunakan data kependudukan milik pemerintah pusat sebagai dasar daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sampang 2018 mendatang.
Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK dan PD) Dispendukcapil Sampang, mengatakan alasan itu bukan tanpa sebab dikarenakan selama ini sering terjadi perbedaan antara data pemerintah pusat dengan data pemerintah daerah yang diajukan ke KPU saat pelaksanaan Pilkada. Hal itu membuat persoalan DPT terus berulang dan KPU kesulitan melakukan penyelarasan.
“Selain itu juga Kemendagri sudah ada MoU dengan KPU, kita yang di daerah sebatas koordinasi untuk menyelaraskan data-data yang ada manakala perubahan melakukan pemutakhiran,” kata Edi ditemui diruangannya, Selasa (12/9/2017).
Berdasarkan data Dispendukcapil Sampang menyebutkan, hingga akhir bulan Desember tahun 2016, jumlah pasti penduduk di wilayah Sampang wajib KTP sebanyak 734.413 jiwa. Sedangkan, yang sudah melakukan perekaman ada 602.037 jiwa. Selanjutnya, penduduk yang belum melakukan perekaman sebanyak 132.376 jiwa.
Kemudian, pertanggal 28 Agustus 2017, penduduk yang sudah melakukan perekaman sebanyak 35.074 jiwa. Sisanya 96.672 yang belum melakukan perekaman penduduk.
“Data ini dinamis karena setiap bulan yang sudah berusia 17 selalu bertambah,” terang Edi mewakili Kepala Dispendukcapil Sampang Ali Wafa.
Untuk itu, pihaknya dalam menyelesaikan perekaman penduduk wajib KTP terus dicanangkan. Termasuk menjalankan keberadaan mobil keliling yang melayani pembuatan kependudukan administrasi diantaranya pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akte, KTP.
“Nah masih banyak yang belum melakukan perekaman meski wajib KTP, karena tidak semua penduduk di Sampang kerja disini melainkan berada mengadu nasib di luar daerah,” tandasnya.
Reporter : Ryan Hariyanto
Editor : Arif
