Aktifis Sampang saat audensi di kantor BP2KAD Sampang, Rabu (6/9/2017) pagi pukul 09.00 WIB. (Ryan Hariyanto/MM).

Sampang, 6/9 (Media Madura) – Hilangnya aset milik Pemkab Sampang mencapai Rp 650 miliar terus menjadi sorotan aktifis Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang. Pasalnya, mereka menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) masih kurang maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketua Jaka Jatim Koorda Sampang Sidik mengatakan, dari Rp 650 miliar aset daerah itu meliputi tunggakan piutang pengelolaan retribusi pasar sejak tahun 2009-2016 mencapai Rp 3,1 miliar. Kemudian, piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 4 miliar.

“Spesifikasi pelayanan kesehatan ini seperti rawat inap, rawat jalan di masing-masing puskesmas di Sampang, inikan harus ada retribusi ke PAD, tapi ternyata dari target Rp 10 miliar hanya teralisasi Rp 6 miliar,” kata Sidik usai audensi di kantor BP2KAD Sampang, Rabu (6/9/2017) pagi.

Menurut Sidik, hal yang lebih urgen soal amburadulnya pengelolaan keuangan daerah terdapat dalam pengelolaan reklame milik daerah dan pihak swasta. Termasuk, pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, rumah makan, kantin, dan catering.

Dari pajak daerah itu BP2KAD justru menargetkan PAD sebesar Rp 200 juta dan hanya terealisasi Rp 142 juta. Padahal, BP2KAD tidak mempunyai data jumlah total restoran dan lainnya.

Tak henti disitu, pengelolaan dana bergulir tahun anggaran 2016 sebesar Rp 470 juta menjadi perbincangan aktivis anti korupsi tersebut. Meski hanya bisa dikembalikan kepada kas daerah sebesar Rp 200 juta.

“Kalau tidak diinventarisir dengan baik oleh pemerintah akan terjadinya kebocoran anggaran, ini hal kecil memang tapi sangat berpengaruh kepada PAD kita, lalu analisa apa yang menjadi tolak ukur target Rp 200 juta itu,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala BP2KAD Sampang Suhartini Kaptiati mengakui jika selama ini pengelolaan keuangan daerah di instansti masih kurang maksimal. Untuk itu, dia berjanji memperbaiki sistem keuangan yang dikelolanya terlebih kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang.

“Memang kurang maksimal, kami nantinya akan memperbaiki lagi,” singkatnya.

Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan