Andri Satrio

Sumenep, 24/8 (Media Madura) – Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, Madura, Madura, Jawa Timur akhirnya tegas menyikapi desas-desus adanya pungutan liar pada realisasi Program Nasional Agraria (Prona). 

Melalui Wakil Kepala BPN Sumenep, Andri Satrio, BPN mewarning oknum desa agar dalam merealisasikan Prona tidak boleh memungut uang satu persenpun dari para pemohon.

Pasalnya, program prona itu gratis karena sudah dibiayai oleh negara. Sehingga, siapapun termasuk oknum desa tidak boleh mengambil lagi uang dari pemohon.

“Program ini tidak ada biayanya. Jika ada penarikan sejumlah uang maka laporkan saja ke BPN, ” katanya.

Lebih dari itu, Andri menegaskan, pihak manapaun juga tidak boleh mematok harga sertifikat dalam pelaksanaan prona ini, apalagi berusaha menahan sertifikat karena pemohon todak mau membayar. 

“Jika sampai tidak diberikan sertifikatnya. Maka laporkan ke kami, kami pasti akan memanggil yang bersangkutan,” ucapnya lagi.

Sebagai sikap kongkrit BPN, kata Andri apabila salah satu kepala desa diketahui melakukan penekanan tarif terkait program prona, maka pihaknya memastikan akan melakukan tindakan tegas. 

“Salah satunya (jika memaksa melakukan pungli), akan kami cabut program prona dan kami tidak akan memberikan lagi program tersebut ke pihak desa yang bersangkutan,” tukasnya.

Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan