Pamekasan, 1/4 (Media Madura) – Dihapusnya gaji guru honorer Kategori Dua (K2) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendapat perhatian serius DRPD setempat.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pamekasan, Ismail mengatakan, seharusnya penghapusan itu tidak boleh terjadi. Pemkab harus bertanggungjawab atas nasib para guru honorer.
Selama ini, Ismail memang getol menyuarakan agar kesejahteraan guru honorer diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan, ia bersama anggota komisi 1 pernah mendampingi guru honorer berunjuk rasa ke Jakarta beberapa waktu lalu.
Namun faktanya, sebanyak 109 guru honorer tingkat SMA di wilayah itu hingga kini tidak digaji. Itu setelah gaji mereka diambil alih pemerintah provinsi Jawa Timur sejak akhir 2016. Atas dasar itu, Pemkab tidak punya kewenangan untuk menggaji mereka.
“Tapi, seharusnya Pemkab memback up masalah ini. Kasihan mereka jika nasibnya kayak gini. Apalagi pemerintah provinsi terkesan tidak memberikan kejelasan,” ucap mantan aktivis PMII itu.
Menurutnya, jumlah keseluruhan guru honorer di bumi Gerbang Salam sebanyak 1.262 orang. Selain tersebar di tingkat SMA dan yang sederajat, juga tersebar di sejumlah instansi.
“Pemkab seharusnya tidak menghapus anggaran sebagai bentuk antisipasi sesuatu di luar dugaan. Seperti yang terjadi saat ini,” tegasnya.
Yang paling memperhatikan, insentif yang diterima guru honorer cukup kecil, yakni Rp 600 per bulan. Dia menilai, itu tidak sebandingan dengan pengabdian mereka untuk kemajuan bangsa Indonesia, utamanya Pamekasan.
“Mereka memiliki tanggungan keluarga atau anak yang harus menjadi perhatian pemerintah. Masa mereka mau ngutang selama satu tahun, kan tidak mungkin. Kasihan mereka,” imbuh Ismail.
Untuk itu, pihaknya berencana membahas persoalan ini dengan eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat. Guna mencari solusi terbaik.
Reporter: Zainol
Editor: Ahmadi
