Sumenep, 7/3 (Media Madura) – Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mencatat ada ratusan permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) yang masuk, di tahun 2017 saja.
Dengan rincian, 24 sengketa sudah masuk registrasi dan 90 PSI masih belum diregistrasi karena terkendala panitera yang masih definitif.
“Yang 24 PSI statusnya bervariasi, ada yang masih pemeriksaan awal, ada yang sudah proses putusan dan ada yang sudah memasuki putusan akhir,” ungkap Komisioner Informasi Sumenep, Moh Rasyid, Selasa (7/3/2017).
Dari ratusan informasi yang disengketakan itu, lanjut Rasyid, sebagian besar berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan termohon pihak Kepala Desa.
“Ada juga Kejaksaan (disengketakan.red), yang berkaitan dengan proses hukum suatu kasus yang sedang berjalan, diantaranya kasus raskin,” jelasnya.
Secara lebih rinci dia menjelaskan, sektor DD dan ADD yang menjadi pokok materi sengketa keseluruhan berkenaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban DD dan ADD itu sendiri.
“(Kenapa DD dan ADD menjadi yang paling banyak disengketakan) Mungkin karena program DD dan ADD masih baru ya, ditambah kurangnya publikasi oleh pihak pemerintah desa, sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan,” tukasnnya.
Sementara untuk pemohon, tandas Rasyid, rata-rata dilakukan oleh individu. Karena kalau menggunakan lembaga, prosesnya cukup rumit karena phaknya masih harus memastikan lembaga tersebut berbadan hukum atau tidak, serta syarat-syarat legal standing lainnya.
Reporter: Rosy
Editor: Ahmadi
