Sampang, 13/2 (Media Madura) – Ketua Komisi I DPRD Sampang Moh Hodai mengaku kurang setuju atas kebijakan Presiden RI Jokowi Widodo (Jokowi) dalam menetapkan hari libur nasional pada tanggal 15 Februari 2017 saat pelaksanaan Pilkada DKI.
“Kurang setuju karena dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat,” kata Hodai, Senin (13/2/2017).
Semestinya, penetapan liburan itu untuk daerah yang menyelanggarakan pilkada. Seperti ada sebanyak 101 wilayah yang mengikuti pilkada termasuk di Jawa Timur yakni di Kota Madya Malang. Akibat penyelenggaraan tersebut yang menjadi imbasnya yakni seluruh warga Indonesia.
“Ke depan pemerintah harus mengkaji dulu sebelum menentukan kebijakan, di Jawa Timur hanya di Malang, bisa saja dijadikan hari kejepit oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” terangnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 3 Tahun 2017 tentang hari Pemunguan suara dan pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai hari libur nasional yang di tanda tangani pada 10 Februari 2017 lalu.
Reporter: Ryan Hariyanto
Editor: Zainol
