Sampang, 6/1 (Media Madura) – Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arif Tirtana mengatakan tidak semua masyarakat miskin di-back up oleh jaminan kesehatan BPJS akibat minimnya APBD Sampang. Sehingga, dengan kondisi itu pihaknya memiliki gagasan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,28 miliar.

“Kita sudah mempersiapkan sekitar 15.000 jiwa dengan mendahulukan orang yang tidak mampu atau masyarakat yang belum tercover oleh BPJS,” kata Amin Arif Tirtana, Jumat (6/1/2016).

Ia juga mengatakan khusus program tersebut nantinya banyak di titik beratkan kepada mereka yang berkategori tempat tinggal tidak tetap (T4) atau mereka yang tinggal di panti asuhan. Karena mereka jelas tidak memiliki NIK atau Kartu Keluarga (KK) jika ingin mendaftarkan ke BPJS.

“Mereka-mereka inilah lebih dulu yang akan mendapatkan perhatian dari Pemkab Sampang,” tambahnya.

Karena itu, di tahun 2017 ini untuk mengakomodir masyarakat miskin yang belum ter-back up layanan kesehatan BPJS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Sampang telah sepakat membuat program baru untuk membantu masyarakat miskin melalui Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

Gagasan tersebut disambut pesimis oleh aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (AMP3) Kabupaten Sampang Wafi Anas. Ia mengatakan adanya program SKD tidak akan jauh berbeda dengan persoalan yang lama. Yakni, pemilik layanan kesehatan tetap dikenakan biaya sekalipun mempunyai kartu BPJS.

“Masyarakat yang miskin masih akan ada modus baru yang dapat diterapkan nantinya untuk mengelabuhi dan membuat pasien harus masih membayar,” katanya.

Dikatakan Wafi, dari pada membuat program baru, lebih baik sistem yang rusak dalam penerapan BPJS dilakukan pembenahan dan dievaluasi. Mengingat, pelayanan kesehatan BPJS tak pernah memberikan solusi kepada masyarakat.

“Manakala program ini tetap dicanangkan, maka penerapannya harus benar tidak salah sasaran, karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu dan harus mendapatkan fasilitas itu, saya harap eksekutif dan legislatif peka akan kondosi dibawah,” tegasnya.

Penulis: Ryan Hariyanto
Editor: Ahmadi

Tinggalkan Balasan