Pamekasan, (Media Madura) – Kunjungan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa ke Pelabuhan Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Madura, langsung disambut puluhan nelayan setempat, Rabu (25/10/2023).
Pasalnya, para nelayan memang sengaja menunggu kedatangan wakil rakyat asal Kabupaten Sampang itu sejak lama. Kepada Aliyadi Mustofa, para nelayan menyampaikan beberapa keluhan.
Salah satunya, nelayan mengeluhkan belum adanya pelabuhan khusus bagi nelayan Branta Pesisir. Selama ini, kapal-kapal nelayan bersandar di pelabuhan milik Syahbandar.
“Kapal di sini banyak, sampai 30 kapal sekali sandar. Ibarat sapi tidak punya kandang sendiri,” kata Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Pamekasan, H. Wardan.
Wardan mengaku, kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan ini tidak hanya milik nelayan setempat. Dari desa lain pun ada. Sehingga harus antre saat menyandarkan kapal.
“Memiliki pelabuhan sendiri penting untuk keberlangsungan aktivitas nelayan supaya nyaman dan aman,” ucapnya.
Terkain izin operasional nelayan dan kebutuhan bahan bakar minyak juga menjadi keluhan yang disampaikan para nelayan kepada Aliyadi Mustofa.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa berjanji semua keluhan para nelayan akan diperjuangkan. Termasuk memperjuangkan keinginan nelayan Branta Pesisir memiliki pelabuhan sendiri.
“Makanya dinas teknis kami bawa kesini agar mereka sama-sama tahu apa yang menjadi kebutuhan itu tadi,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Bahkan, Aliyadi merencanakan pembangunan pelabuhan bisa dimulai pada 2024 mendatang.
“Pembangunan (pelabuhan) sudah saya minta tadi agar bisa dimulai tahun 2024, karena kami punya kewenangan dan kewajiban memberikan anggaran itu. Mereka yang mengusulkan kami yang menyetujui,” ujarnya.
Selain itu, Aliyadi berencana mengundang Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan guna merespon keluhan para nelayan terkait izin operasional saat melaut.
“Soal perizinan itu juga kami urai dimana yang menjadi hambatan, ini menjadi PR kita untuk mendampingi para nelayan agar bisa mendapatkan izin itu tadi,” pungkas Aliyadi.
Pantauan mediamadura.com di lokasi, dalam kunjungan tersebut juga dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, perwakilan Syahbandar Pelabuhan Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, dan beberapa pihak terkait lainnya. (Zainol/Arif)
