Sampang, (Media Madura) – Bupati Sampang H Slamet Junaidi menyampaikan nota penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2022 kepada DPRD. Laporan disampaikan saat rapat paripurna yang digelar di aula Graha Paripurna DPRD Sampang Jalan Wijaya Kusuma, Selasa (28/3/2023) siang.
Rapat tersebut juga membahas tentang laporan Bapemperda dan pengesahan dua Raperda inisiatif serta pengumuman nama-nama Pansus LKPj bupati tahun 2022.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sampang Fadol, didampingi Wakil Ketua I Amin Arief Tirtana, Wakil Ketua II Rudi Kurniawan, dan Wakil Ketua III Fauzan Adima. Hadir pula Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Wakil Bupati H Abdullah Hidayat, Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan, Forkopimda, pimpinan Komisi, anggota DPRD, Camat, dan Kepala OPD.
Bupati Sampang H Slamet Junaidi dalam laporannya menjelaskan, penyampaian LKPj ini merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam setahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Secara yuridis formal juga diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2014 serta termaktub dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
“LKPj merupakan ringkasan laporan progres report pelaksanaan pembangunan yang disampaikan kepada DPRD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berupa catatan-catatan strategis,” ucapnya.
Slamet Junaidi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program pembangunan dan capaian kinerja tahun 2022. Secara garis besar bahwa kinerja dari sasaran pembangunan daerah menunjukkan capaian yang cukup baik sesuai target yang tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2024.
“Hal ini bisa dilihat dari indikator capaian kinerja utama seperti peningkatan IPM tahun 2022 sebesar 63,39 persen atau 0,59 poin dari tahun sebelumnya,” katanya.
Haji Idi sapaan akrap Bupati Sampang menuturkan, indikator lainnya yakni persentase penduduk miskin tahun 2022 turun 21,61 persen atau 2,15 persen dari tahun 2021. Disusul dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,27 persen.
Kemudian, indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) tahun 2022 sebesar 6,68 persen mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Indeks reformasi birokrasi berhasil meraih kategori B, yang menunjukkan birokrasi Pemkab Sampang semakin membaik.
“Indeks toleransi juga meningkat sebesar 3,86 persen dibanding sebelumnya,” terangnya.
Selain itu, pendapatan daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.839.036.824.065, terealisasi 1.880.758.535.792, atau 102,27 persen. Jumlah itu terdiri dari realisasi PAD dianggarkan Rp 165.832.209.496 terealisasi 184.016.425.446 atau sebesar 110,97 persen. Pendapatan transfer dianggarkan Rp 1.631.309.176.432 terealisasi Rp 1.645.861.093.996 atau 100,89 persen.
Serta, lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp 41.895.438.137, terealisasi sebesar Rp 50.881.016.350, atau 121,45 persen.
Sedangkan, untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2.225.657.382.834, terealisasi sebesar Rp 2.119.506.527.747, atau 95,23 persen. Rinciannya, belanja operasi dianggarkan Rp 1.344.139.295.990, terealisasi Rp 1.257.424.935.402, atau 93,55 persen.
Belanja modal dianggarkan Rp 541.444.287.618, terealisasi Rp 525.265.159.759, atau 97,01 persen. Serta, belanja tidak terduga Rp 20.038.298.226, terealisasi Rp 17.188.915.585, atau 85,78 persen, dan belanja transfer Rp 320.035.501.000, terealisasi 319.627.517.000, atau 99,87 persen.
Kemudian, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp 402.511.272.773, terealisasi Rp 397.769.918.773, atau 98,82 persen yang bersumber dari Silpa, pinjaman daerah, dan dana bergulir.
“Sisi pengeluaraan pembiayaan tahun 2022 dianggarkan Rp 15.890.714.004, terealisasi Rp 10.000.000.000, atau 62,93 persen,” jelasnya.
Usai menyampaikan laporan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagai mitra kerja pemerintah atas dukungan dan pemikiran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sampang.
Tak hanya itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang Dedi Dores menyampaikan laporannya. Menurut dia, dua Raperda inisiatif yakni tentang perubahan atas Perda Kabupaten Sampang Nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD, serta Raperda tentang pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal.
“Raperda mengenai hak keuangan administratif ini sebagai upaya untuk optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD Sampang, sedangkan Raperda pelestarian kesenian tradisional dalam rangka memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal agar tetap lestari dan terus terjaga,” ungkap Dedi Dores.
Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol mengaku masih akan melakukan pembahasan oleh Pansus terhadap LKPj bupati 2022. Nantinya, penyampaian rekomendasi akan disampaikan setelah pembahasan.
“Laporan pertanggungjawaban tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan rekomendasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi pembangunan di Kabupaten Sampang di masa yang akan datang,” tandasnya.
Reporter : Ryan
Editor : Arif
